Catatan: Aji Mirni Mawarni
(Anggota DPD RI Dapil Kaltim)
SAYA sungguh mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan pembenahan internal kepolisian.
Jauh sebelum kasus Ferdy Sambo terkuak, 27 Oktober 2021, Kapolri sudah meminta anggotanya untuk benar-benar bertindak profesional (responsif dan melayani), hingga menjauhi tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi.
Kapolri mengatakan tidak akan ragu menindak tegas kapolda, kapolres, hingga kapolsek apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya. Bahkan, ia menegaskan,”Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong”.
Namun pasca kasus Sambo - yang menggegerkan publik se Indonesia raya - khalayak justru kembali menyaksikan fakta terbuka sejumlah peristiwa yang membuat aparat polisi disorot tajam.
Mulai dari Tragedi Kanjuruhan – dengan jumlah korban jiwa lebih dari 130 orang, insiden polisi menjilat kue HUT TNI di Papua Barat, hingga aksi polisi menyuruh mahasiswa meminta maaf kepada anjing di Maluku Utara.
Di tengah berbagai dinamika, Presiden Jokowi pun mengundang 559 perwira Polri ke Istana Negara. Mereka sengaja diminta datang tanpa membawa topi, tongkat komando, maupun ponsel.
Saat itu, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa masyarakat kini semakin kritis menyoroti institusi Polri. Presiden mengingatkan jajaran Polri agar memiliki sense of crisis, responsif, juga berhati-hati dengan gaya hidup dan tindakan yang masuk kategori pelanggaran.
Secara terbuka, Presiden Jokowi menyebut berbagai pelangaran yang dikeluhkan masyarakat luas; mulai dari pungli, tindakan sewenang-wenang, pendekatan represif, praktik mencari-cari kesalahan, hingga gaya hidup mewah.
Pasca pertemuan tersebut, Kapolri mengumumkan pengungkapan kasus narkoba yang menyeret sejumlah anggota polisi, bahkan seorang jenderal bintang dua. Saya pun sangat mengapresiasi keterbukaan Kapolri dalam kasus ini.
