PALANGKA RAYA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 142,17 ribu warga miskin yang ada di Kalteng. Berdasarkan total jumlah penduduk, angka tersebut terbilang tinggi. Karena itu, perlu ada solusi komprehensif untuk mengatasi. Tak hanya memberi solusi jangka pendek dan menengah, tetapi juga jangka panjang.
Dr Fitria Husnatarina SE MSi selaku pengamat ekonomi berpendapat, banyaknya warga yang berada dalam garis kemiskinan bukankah kondisi yang bagus. Mengingat Kalteng merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Ada banyak perusahaan yang bergerak memanfaatkan SDA tersebut, seyogianya bisa berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tetapi masyarakat lokal di desa-desa tidak banyak yang bisa terlibat di dalamnya, yang terjadi adalah timbulnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Selasa (7/11).
Kemiskinan di Kalteng disinyalir disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Ada banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Sekalipun tidak hilang, para pekerja itu tidak dapat kembali di posisi awal. Hal itu menimbulkan tingkat daya beli masyarakat menjadi rendah. Menurutnya, ada cukup banyak pekerja di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di Kalteng yang terdampak pandemi.
“Kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli, ketercapaian pendidikan menjadi rendah, akses kesehatan kurang memadai, sanitasi buruk, dan lainnya,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya itu.
Kemiskinan juga dapat ditimbulkan dari faktor harga barang yang tidak bisa dijangkau. Itu disebabkan oleh kondisi yang tidak bisa diprediksi. Ada banyak variabel. Bisa karena jalur distribusi yang panjang, fabrikasi, proses menjadikan bahan mentah jadi barang jadi, dan lain-lain.
“Kalteng sangat rawan dengan berbagai jenis varian produk yang mengalami kenaikan, khususnya produk yang didatangkan dari luar. Sebab, jika jalur pasok terhambat, otomatis harga barang naik,” imbuhnya.
Menurut Fitria, kunci untuk terbebas dari kemiskinan adalah kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga. Keluarga perlu memunculkan proses di mana kedaulatan pangan dan ekonomi keluarga dibangun dari kapasitas internal. Bisa dengan menghidupkan aktivitas penanaman di rumah, beternak, memelihara ikan, dan upaya lain yang membuat kebutuhan di tingkat keluarga bisa terpenuhi tanpa berbelanja.
“Kebutuhan pangan keluarga sehari-hari itu harusnya dari kemampuan keluarga untuk memaksimalkan pekarangan rumah,” tuturnya. “Selain itu, bisa juga dibangun bisnis kecil yang bisa digeluti oleh keluarga untuk pendapatan sehari-hari,” tambahnya.
Terpisah, Direktur Barometer Kebijakan Publik dan Politik Daerah (Bajakah) Institute Farid Zaky Yopiannor berpendapat, pemerintah perlu mereset ulang perspektif dalam melihat kemiskinan. Selama ini kemiskinan hanya dipahami melalui pendapatan dan pengeluaran. Sementara, hal lain yang dinilai sebagai indikator kemiskinan adalah dekat tidaknya dengan sumber daya dan privilese politik.
“Masyarakat yang minim akses ke sumber daya itu bisa disebut mengalami kemiskinan, tetapi sejauh ini program penanganan kemiskinan yang pemerintah lakukan masih bersifat jangka pendek,” ujarnya, Minggu (5/11).
Maka dari itu, pemerintah perlu berorientasi pada penyelesaian masalah jangka panjang melalui pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini keluarga. Penyelesaian masalah kemiskinan tak hanya dijalankan dengan pendekatan populer seperti pemberian bantuan, tetapi lebih komprehensif. (dan/ce/ala)
