PALANGKA RAYA - Penjabat (pj) kepala daerah yang ditunjuk untuk bertugas di 10 kabupaten/kota di Kalteng resmi dilantik Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran atas nama Presiden RI H Joko Widodo di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (25/9).
Para penjabat yang baru dilantik itu sudah bisa tancap gas menjalankan roda pemerintahan, menyelesaikan seabrek persoalan, dan segera merealisasikan setumpuk program.
Gubernur mengucapkan selamat dan sukses serta berpesan agar para penjabat kepala daerah yang telah dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai Pj Bupati Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Murung Raya, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Pulang Pisau, dan Pj Wali Kota Palangka Raya. Mereka akan bertugas selama kurang lebih satu tahun. Diharapkan bisa menjalankan amanah dengan baik dan mampu menyelesaikan persoalan di daerah yang dipimpin.
“Embanlah amanah itu dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Walau sementara, tetapi tugas tersebut tidak mudah. Kewenangan yang dimiliki pj bupati dan pj wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak jauh berbeda dengan kewenangan bupati dan wali kota definitif,” kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Kalteng usai pelantikan pj kepala daerah.
Gubernur Kalteng dua periode berjalan itu meminta kepada para pj kepala daerah agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dengan baik dan seoptimal mungkin sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Perhatikan esensi masalah daerah dan fokus pada upaya pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.
Mengacu pada Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, pj bupati dan wali kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada mendagri melalui gubernur tiga bulan sekali.
“Selaku gubernur, saya mengingatkan kepada saudara/saudari agar senantiasa memegang teguh amanah dan kepercayaan yang telah diberikan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” tegasnya.
Sugianto menggarisbawahi bahwa pada 2024 nanti ada momen politik yang sangat penting dan strategis, yaitu pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif, dan memilih kepala daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya para pj bupati dan pj wali kota.
Menurutnya, kedudukan pj bupati/wali kota merupakan representasi dari pemerintah pusat. Karena itu harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Salah satu yang menjadi tugas pj kepala daerah adalah menyusun anggaran pemilu 2024 sebesar 40 persen pada APBDP tahun 2023 dan 60 persen pada APBD tahun 2024.
“Selain itu, antisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024,” ujarnya.
Selanjutnya gubernur mengatakan, pemerintah daerah harus mengintensifkan kerja sama dan koordinasi seluruh stakeholders dengan pemerintah provinsi (pemprov), khususnya dalam langkah penanganan karhutla, penanganan inflasi melalui pemberian stimulus dan program ketahanan pangan, dan dukungan pembangunan program strategis pemprov.
“Berdayakan dan layani masyarakat dengan program-program inovatif melalui program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanian, UMKM, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Kinerja para pj akan dievaluasi tiap tiga bulan sekali. Ada potensi diganti jika terdapat banyak catatan negatif.
“Akan ada evaluasi tiap tiga bulan. Kalau kinerja tidak bagus, bisa saja diganti. Seperti kemarin Barito Selatan dan Kotawaringin Barat. Saya berpesan para pj jangan berlaku aneh-aneh. Meski hanya satu tahun menjabat, tetapi perlu kehati-hatian,” pintanya.
Pria bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu meminta agar para penjabat kepala daerah bisa mengemban amanah dengan baik. Presiden RI Joko Widodo, lanjutnya, kini tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Karena itu Sugianto meminta agar penjabat kepala daerah menghindari tindakan korup.
“Jangan sampai ada penjabat bupati/wali kota yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Kalau ada bapak dan ibu yang di-OTT KPK, kena masalah hukum, tentu kita semua malu,” tegasnya.
Secara khusus Sugianto meminta penjabat bupati yang berasal dari usulan kepala dinas provinsi agar bertindak semestinya selama mengemban tugas sebagai pj kepala daerah.
“Jangan aneh-aneh. Setelah tiga bulan, akan ada penilaian dari pusat. Bisa saja diganti. Saya tidak pernah memerintahkan kalian untuk meminta uang. Jaga diri kalian, bangun daerah sesuai dengan amanah satu tahun itu,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara (Batara) Muhlis mengatakan, kesuksesan H Nadalsyah memimpin merupakan suatu panutan. Namun itu bukan menjadi beban baginya.
“Karena justru dengan kesuksesan beliau, secara tidak langsung telah menanamkan fondasi yang kokoh. Sehingga saya tinggal melanjutkan sesuai dengan track yang sudah disiapkan beliau,” ujarnya, Senin (25/9).
“Sudah banyak hal yang dimulai oleh beliau dan ditanamkan pondasinya, sehingga tinggal melanjutkan,” tambahnya.
Ada sejumlah program yang sudah direncanakan dan dirancang H Nadalsyah yang belum terselesaikan.
“Karena terkendala pandemi Covid-19, sehingga tiga tahun stagnan, tidak bisa diselesaikan di periodenya. Oleh karena itu, di 2023 sampai akhir akan kita lanjutkan,” katanya.
Beberapa program yang sudah dibuat, diharapkan bisa dituntaskan pada 2024 mendatang. Seperti beberapa program infrastruktur maupun program nonfisik.
“Seperti pembangunan beberapa jembatan penghubung jalur Muara Teweh - Palangka Raya yang dinamai Jembatan Lemo, serta beberapa ruas jalan yang terus diperbaiki dan ditingkatkan,” katanya.
Meski sektor infrastruktur menjadi prioritas, tetapi perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan tidak sedikit. “Tahun ini sudah teranggarkan. Kalau tahun 2024 ada kekurangan sedikit, akan kami lengkapi lagi. Seperti pembangunan rumah sakit, sehingga layak menjadi rumah sakit rujukan,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng Erlin Hardi yang dilantik menjadi Pj Bupati Kapuas mengatakan akan memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik untuk masyarakat Kapuas.
“Ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Walau masa jabatan hanya satu tahun, tetapi tidak perlu pesimistis. Tetap optimis dalam segala hal. Selama kita masih bersama, apa yang tidak bisa kita kerjakan,” katanya.
Walaupun tugas seorang penjabat kepala daerah tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi Erlin yakini bisa memberikan kinerja yang terbaik.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, ada beberapa hal yang menjadi atensi kami, dan itu merupakan arahan Presiden dan Kemendagri saat rapat,” ungkapnya.
Penanganan stunting dan inflasi maupun soal kondisi iklim menjadi topik pokok. Musim kemarau yang melanda Kalteng saat ini diharapkan tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat. “Akan kami koordinasikan dan rapatkan dengan OPD di sana secara maksimal, secara khusus akan kami inventarisir masalah-masalah apa yang ada di Kabupaten Kapuas,” lanjutnya. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, bisa ditentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. “Yang pasti dengan adanya penjabat kepala daerah, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai putus,” tambahnya.
Erlin juga menyinggung soal program food estate di Kapuas. “Itu nantinya akan kami inventarisir, sampai sejauh mana berjalan. Karena ketika nanti ada masalah ataupun ada pengembangan, kita tidak bisa bergerak sendiri, karena itu merupakan program pusat, perlu kolaborasi dengan provinsi dan pusat” jelasnya.
Apresiasi atas Dedikasi Kepala Daerah yang Purnatugas
Masa jabatan kepala daerah periode 2018-2023 di 10 kabupaten/kota telah resmi berakhir. Selama satu periode masa kepemimpinan, tentu ada banyak hal yang telah dilakukan mereka untuk daerah masing-masing. Sudah sepantasnya diberikan apresiasi atas segala dedikasi dan kontribusi. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng Prof Khairil Anwar mengatakan, jabatan merupakan amanah. Amanah itu ada jangka waktunya. Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada para kepala daerah, menurutnya harus disyukuri.
“Mudah-mudahan tidak ada masalah. Semoga pengabdian mereka selama lima tahun menjadi amal jariyah untuk daerah masing-masing,” ucapnya pada Kalteng Pos, Minggu (24/9).
Ia mengatakan ketika berakhir masa jabatan maka hendaknya mengucapkan syukur. “Alhamdulillah sudah selesai pengabdian kepada masyarakat di daerah masing-masing dan harus di syukuri,” tambahnya.
Bagi para kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, tentu tidak bisa lagi memimpin. Pengabdian untuk bangsa dan negara itu luas cakupannya. Tidak terbatas di politik. “Jadi bagi yang ingin melanjutkan, bisa ke tingkat yang lebih tinggi ataupun di organisasi kemasyarakatan,” katanya.
Sedangkan mereka yang masih satu periode memimpin dan punya keinginan untuk melanjutkan, bisa maju dalam pemilihan nanti. “Tentu masyarakat akan melihat track record-nya, masyarakat bisa menilai,” terangnya.
Khairil mengatakan, kepala daerah yang berkeinginan mencalon kembali, bisa mencari perahu melalui partai-partai yang ada. “Saran saya, bagi yang masih ada keinginan atau masyarakat masih memerlukan dan menginginkan, tentu bisa melanjutkan lagi ke periode kedua. Itu bisa dilihat dari dinamika di daerah masing-masing,” jelasnya.
Yang berkeinginan melanjutkan, tentu harus mampu dan mau. Mampu secara fisik, finansial, kesehatan, maupun intelektual. Dan yang terpenting, mau untuk maju kembali menjadi pemimpin.
Menurut Khairil, sudah sepantasnya kepala daerah selanjutnya berterima kasih kepada pemimpin lama.
“Karena sudah memberikan satu anak tangga untuk maju lebih baik lagi. Bagian yang masih kurang optimal, bisa diperbaiki,” ungkapnya.
Selain itu, ungkapan terima kasih juga dapat dilakukan dengan menempatkan mereka (mantan kepala daerah, red) sebagai sosok yang perlu dihormati di tengah masyarakat.
“Kita harus menghormati mereka, karena tanpa bantuan mereka, kita mungkin tidak akan berada di posisi dan kondisi seperti sekarang ini,” ucapnya.
“Jangan sampai habis manis sepah dibuang,” tegasnya.
Menghormati mantan pemimpin adalah bukti kematangan politik dan penghargaan terhadap sistem demokrasi yang berjalan di negara ini. Terlepas dari perbedaan pandangan politik, pesan ini mengingatkan seluruh pihak untuk selalu mempertahankan sikap hormat dan penghargaan terhadap mereka yang pernah menjadi pemimpin daerah. (dan/zia/ce/ala)
10 PJ KEPALA DAERAH DI KALTENG
DAERAH NAMA LATAR BELAKANG
Palangka Raya Dr. Hera Nugrahayu, M.Si. Sekda Palangka Raya
Barito Utara Drs. Muhlis Sekda Barito Utara
Seruyan Drs. H. Djainuddin Noor, M.A.P. Sekda Seruyan
Sukamara Dr. H. Kaspinor, S.E., M.Si. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kalteng
Pulang Pisau Hj. Nunu Andriani, S.E., M.Pd. Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalteng
Barito Timur Indra Gunawan, S.E., M.P.A. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
Kapuas Erlin Hardi, ST, MT Kepala Dinas Perkimtan Kalteng
Murung Raya Drs. Hermon Sekda Murung Raya
Katingan Syaiful, S.Pd., M.Si Kadisdukcapil Kalteng
Lamandau Dr. Dra. Lilis Suriani, MM., MM.RS Karo Organisasi Setda Kalteng
