PALANGKA RAYA-Isu inflasi masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, terlebih menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) ramadan dan idulfitri tahun 2023. Pemprov terus berupaya melakukan pengendalian jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.
Untuk itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengundang seluruh jajaran lingkup pemprov dan forkopimda Kalteng, termasuk bupati dan wali kota serta forkopimda tingkat kabupaten/kota, mengikuti rapat koordinasi dan silaturahmi forkopimda, high level meeting TPID dan TP2DD, serta rapat koordinasi penanganan karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/3).
Gubernur mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Ir Joko Widodo yang menekankan bahwa inflasi, perekonomian, dan stunting menjadi isu penting yang harus ditangani secara serius. Terlebih pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kalteng telah berdampak pada perekonomian.
“Penanganan pandemi Covid-19 di Kalteng sudah cukup baik, meski perekonomian terdampak, tetapi di tengah pandemi Covid-19 masih bisa tumbuh positif,” ucap gubernur.
Berdasarkan data, capaian pertumbuhan ekonomi Kalteng berada di atas rata-rata nasional. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,31, sementara di Kalteng berada di angka 6,45.
“Begitu pun dengan angka kemiskinan di Kalteng, berada lebih rendah dari nasional,” katanya.
Gubernur juga mengapresiasi jajaran yang telah bekerja keras dalam penanganan inflasi. Alhasil angka inflasi Kalteng saat ini sudah lebih baik. Dari sebelumnya berada di urutan 2, kini berada di urutan 15.
“Jangan sampai capaian ini menurun sehingga menempatkan inflasi kembali tinggi, terlebih saat ini menghadapi ramadan dan idulfitri, harga-harga pangan pasti mengalami kenaikan,” tegasnya.
Karena itu pihaknya mendorong semua pihak untuk bekerja sama dan gotong royong membangun ekonomi yang andal. Lantaran di tingkat regional Kalimantan, perekonomian Klateng menduduki urutan tertinggi. “Semestinya bahan-bahan pangan ini tidak sampai memicu inflasi,” ujarnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan gubernur, tercatat beberapa komoditas penyumbang inflasi di Kalteng. Namun untuk ketersediaan pangan selama ramadan dan idulfitri dinilai mencukupi. (lihat tabel)
Di tengah kondisi inflasi saat ini yang merata se-Indonesia, gubernur berupaya menjaga ketahanan pangan daerah. Gubernur terus berkoordinasi dengan forkopimda dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan.
“Begitu pun di daerah, bupati dan wali kota se-Kalteng termasuk forkopimda harus terus berkoordinasi menangani ini. Saya minta legislatif berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan ketahanan pangan,” tegasnya.
Di tingkat provinsi pun, lanjut gubernur, pihaknya akan membantu anggaran dengan menggelontorkan dana Rp200 miliar untuk pertanian Kalteng. Dengan harapan, pada 2024 nanti Kalteng sudah benar-benar mandiri pangan.
“Seperti yang terjadi saat ini, beberapa komoditas pangan di wilayah barat Kalteng masih didatangkan dari Pulau Jawa, padahal tanah di Kalteng subur, karena tidak ada komitmen ketahanan pangan, makanya kita masih bergantung dengan daerah lain,” tuturnya.
