PALANGKA RAYA-Isu inflasi masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, terlebih menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) ramadan dan idulfitri tahun 2023. Pemprov terus berupaya melakukan pengendalian jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.
Untuk itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengundang seluruh jajaran lingkup pemprov dan forkopimda Kalteng, termasuk bupati dan wali kota serta forkopimda tingkat kabupaten/kota, mengikuti rapat koordinasi dan silaturahmi forkopimda, high level meeting TPID dan TP2DD, serta rapat koordinasi penanganan karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/3).
Gubernur mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Ir Joko Widodo yang menekankan bahwa inflasi, perekonomian, dan stunting menjadi isu penting yang harus ditangani secara serius. Terlebih pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kalteng telah berdampak pada perekonomian.
“Penanganan pandemi Covid-19 di Kalteng sudah cukup baik, meski perekonomian terdampak, tetapi di tengah pandemi Covid-19 masih bisa tumbuh positif,” ucap gubernur.
Berdasarkan data, capaian pertumbuhan ekonomi Kalteng berada di atas rata-rata nasional. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,31, sementara di Kalteng berada di angka 6,45.
“Begitu pun dengan angka kemiskinan di Kalteng, berada lebih rendah dari nasional,” katanya.
Gubernur juga mengapresiasi jajaran yang telah bekerja keras dalam penanganan inflasi. Alhasil angka inflasi Kalteng saat ini sudah lebih baik. Dari sebelumnya berada di urutan 2, kini berada di urutan 15.
“Jangan sampai capaian ini menurun sehingga menempatkan inflasi kembali tinggi, terlebih saat ini menghadapi ramadan dan idulfitri, harga-harga pangan pasti mengalami kenaikan,” tegasnya.
Karena itu pihaknya mendorong semua pihak untuk bekerja sama dan gotong royong membangun ekonomi yang andal. Lantaran di tingkat regional Kalimantan, perekonomian Klateng menduduki urutan tertinggi. “Semestinya bahan-bahan pangan ini tidak sampai memicu inflasi,” ujarnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan gubernur, tercatat beberapa komoditas penyumbang inflasi di Kalteng. Namun untuk ketersediaan pangan selama ramadan dan idulfitri dinilai mencukupi. (lihat tabel)
Di tengah kondisi inflasi saat ini yang merata se-Indonesia, gubernur berupaya menjaga ketahanan pangan daerah. Gubernur terus berkoordinasi dengan forkopimda dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan.
“Begitu pun di daerah, bupati dan wali kota se-Kalteng termasuk forkopimda harus terus berkoordinasi menangani ini. Saya minta legislatif berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan ketahanan pangan,” tegasnya.
Di tingkat provinsi pun, lanjut gubernur, pihaknya akan membantu anggaran dengan menggelontorkan dana Rp200 miliar untuk pertanian Kalteng. Dengan harapan, pada 2024 nanti Kalteng sudah benar-benar mandiri pangan.
“Seperti yang terjadi saat ini, beberapa komoditas pangan di wilayah barat Kalteng masih didatangkan dari Pulau Jawa, padahal tanah di Kalteng subur, karena tidak ada komitmen ketahanan pangan, makanya kita masih bergantung dengan daerah lain,” tuturnya.
Gubernur berharap ke depan Kalteng tidak lagi mendatangkan komoditas pangan dari luar. Terlebih Kalteng sudah memiliki lumbung pangan melalui program food estate yang terintegrasi dengan hortikultura, peternakan, dan pertanian.
“Yang terjadi saat ini malah inflasi beras. Setelah saya cek ke pasar-pasar, rata-rata barang kebutuhan pokok dimonopoli provinsi tetangga. Misalnya, gabah dari Kalteng diolah menjadi beras di Kalsel, lalu beras itu dipasarkan sebagai beras Kalsel, seharusnya ini tidak terjadi,” ucap gubernur.
Untuk itu pemprov mengambil kebijakan dengan menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mesin giling padi modern di Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur (Kotim). “Harapannya ke depan tidak lagi terjadi inflasi beras di Kalteng,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalteng Taufik Saleh mendukung langkah-langkah yang diambil pemprov Kdalam rangka pengendalian inflasi dan upaya jangka menengah menjaga ketahanan pangan di Kalteng. Dikatakannya, BI punya tugas mengawal stabilitas makro ekonomi.
“Kami terus mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana agar inflasi bisa dikendalikan pada level sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Pihaknya berharap pertengahan tahun ini inflasi di Kalteng berada di angka 2 hingga 4 persen. BI mengapresiasi langkah pemprov dan pemda kabupaten/kota serta forkopimda dalam upaya pengendalian inflasi.
“Kami optimistis inflasi di Kalteng bisa dikendalikan, tapi perlu waspada pada April nanti, karena merupakan bulan ramadan dan idulfitri,” tegasnya.
Taufik menyebut, komoditas yang dominan menyumbang inflasi selama ramadan di antaranya beras, daging ayam ras, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, ikan air tawar, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara.
Waspada Bencana
Karhutla dan Banjir
Dalam rapat yang mengundang kepala daerah se-Kalteng beserta forkopimda ini, gubernur juga membahas terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gubernur meminta jajaran pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bersiap menghadapi bencana karhutla dan banjir. Salah satunya dari sisi anggaran. Gubernur menyebut pemprov sudah menganggarkan Rp100 miliar untuk penanganan karhutla, termasuk bantuan.
“Kita harus bertekad dan berkomitmen, ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi dan daerah harus menyiapkan anggaran, ini penting, kami tidak ingin ketika pengecekan lapangan nanti ada alasan kekurangan anggaran,” kata gubernur.
Meski berdasarkan ramalan BMKG tahun ini akan terjadi kemarau, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi bencana banjir di beberapa daerah.
“Kalau sudah ada peningkatan kemarau, maka harus segera diantisipasi, jika tiga kabupaten sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla, maka provinsi juga akan segera menetapkan status tanggap darurat,” ucapnya.
Berdasarkan paparan Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dna Geofisika Stasiun Tjilik Riwut Palangka Raya, Anton Budiyono, mengatakan tahun ini akan terjadi kemarau yang lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tiga tahun belakangan wilayah Kalteng mengalami la nina yang berakhir Maret 2023 ini.
“Kami prediksi akan terjadi panas dan berkontribusi pada el nino tahun ini. Kami berharap hanya terjadi el nino lemah,” ucapnya.
Lebih lanjut Anton mengatakan, tanpa el nino pun wilayah Kalteng sudah cukup kering. Artinya, potensi karhutla dan inflasi pangan perlu diwaspadai. Diprediksi pada pertengahan Juni nanti dimulai kemarau di beberapa tempat di wilayah Kalteng. Di beberapa daerah lagi dimulai awal Juli.
“Prediksi puncak musim kemarau sebagian wilayah Kalteng di bagian tengah dan barat akan terjadi pada Juli, tapi untuk bagian selatan dan timur terjadi pada Agustus hingga September,” pungkasnya. (abw/ce/ala)
