Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhasil menurunkan angka stunting di angka 26,9 persen pada tahun 2022. Artinya mengalami penurunan 0,5 persen dari tahun 2021 yang berada di angka 27,6 persen. Hal itu disampaikan saat menghadiri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten atau kota se-Kalteng bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Efendi, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/3).

“Penurunan ini memang tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi kita berharap bahwa ini merupakan upaya yang sudah kita lakukan. Dari data SSGI tersebut, Kalteng memang berada di urutan ke 11. tentunya berbagai program yang harus diintegrasikan dengan berbagai instansi kelembagaan terkait,” ujarnya saat menyampaikan paparan di hadapan Menteri Koordinator Bidang PMK RI yang hadir melalui virtual, Kamis (16/3).

Lebih lanjut Nuryakin menerangkan, keluarga yang berisiko stunting sebanyak 117.091 keluarga. Dari 117.091 keluarga berisiko stunting, terdapat 22.639 keluarga yang mempunyai jamban tak layak dan 23.028 keluarga yang memiliki akses air minum utama tak layak. Sedangkan jumlah keluarga sasaran berisiko stunting memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 78.943 atau 67,4 persen. “Ini menjadi catatan kami dan kami akan segera intervensi dengan SKPD terkait berkaitan dengan kementerian PUPR, dinas PUPR dan teman teman dari Perkimtan,” terangnya. Sekda menjelaskan,ada beberapa program percepatan penurunan stunting di Kalteng yang terintegrasi dan bersinergi.

“Antara lain dapur sehat atasi stunting yakni dengan BKKBN, bapak asuh anak stunting, Ini sudah kami lakukan di Kabupaten Murung raya dan Lamandau, ada juga pengukuhan bapak asuh anak stunting oleh pa kasad Jendral Dudung Abdurrahman saat beliau melakukan kunjungan ke Kalteng,” ungkapnya. (*)