PALANGKA RAYA-Realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah di Pemprov Kalteng tahun 2022 belum sesuai target. Hal itu terungkap dalam rapat Tim Evaluasi Pengawas Realisasi Anggaran (TEPRA) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (18/1).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo yang hadir dalam rapat tersebut menyebut, secara umum realisasi keuangan dan fisik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022 masih belum mencapai target.
Meskipun demikian, Wagub H Edy Pratowo mengapresiasi perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang penyerapan anggarannya sudah tinggi. Wagub berharap capaian baik itu bisa tetap dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan.
“Saya minta kepada perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang masih rendah realisasinya agar mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tiap triwulan pelaksanaan anggaran,” tuturnya.
Selanjutnya, wagub menegaskan bahwa upaya percepatan penyerapan anggaran harus betul-betul menjadi perhatian serius segenap stakeholder, karena akan berdampak terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Permasalahan klasik lambatnya serapan anggaran di awal tahun jangan sampai terjadi. Kita harus tancap gas dari awal tahun,” katanya. Semua stakeholder perlu bersinergi mendorong percepatan realisasi anggaran dan melaksanakan penyerapan anggaran secara cepat dan tepat sesuai ketentuan.
“Optimalkan juga belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk-produk buatan dalam negeri yang dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah serta pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rapat TEPRA yang digelar kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin melalui Staf Ahli (Stahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko melaporkan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta realisasi APBD pemprov berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per 31 Desember 2022.
Di lingkup Pemprov Kalteng, tutur Yuas, realisasi keuangan sebesar Rp5,131 triliun lebih dari pagu anggaran perubahan Rp5,857 triliun lebih (termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD, dan KDWKD) atau sebesar 87,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 92,42%. Adapun belanja APBD tertinggi dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng dengan realisasi keuangan Rp22,346 miliar lebih atau 97,11 persen dan realisasi fisik 100 persen.
“Yang kedua adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalteng dengan realisasi keuangan Rp22,301 miliar lebih atau 95,61 persen dan realisasi fisik 100 persen. Di urutan ketiga ada Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi keuangan Rp22,469 miliar lebih atau 95,51 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen,” bebernya.
Adapun belanja APBD terendah dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi keuangan Rp42,652 miliar lebih atau 44,16 persen dan realisasi fisik 92,15 persen. Kedua adalah Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan Rp156,258 miliar lebih atau 63,82 persen dan realisasi fisik 65,25 persen.
“Selanjutnya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasi keuangan Rp24,407 miliar lebih atau 68,58 persen dan realisasi fisik 70,00 persen,” tambahnya.
Sementara untuk realisasi keuangan di masing-masing daerah, terdapat tiga daerah tertinggi dan terendah dari realisasi keuangan Rp16,825 triliun lebih dari total pagu anggaran Rp19,207 triliun lebih atau sebesar 87,60 persen dan realisasi fisik 92,08 persen. Belanja APBD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Murung Raya dengan realisasi keuangan Rp1,318 triliun lebih atau 93,30 persen dan realisasi fisik 96,28 persen. Kabupaten Katingan realisasi keuangan Rp1,324 triliun lebih atau 92,83 persen dan realisasi fisik 96,32 persen. Terakhir Kabupaten Lamandau dengan realisasi keuangan Rp952,169 miliar lebih atau 92,56 persen) dan realisasi fisik 93,48 persen.
“Sementara kabupaten dengan belanja APBD terendah yakni Kabupaten Barito Timur dengan realisasi keuangan Rp789,871 miliar lebih atau 74,44 persen dan realisasi fisik 77,99 persen, Kabupaten Seruyan dengan realisasi keuangan Rp1,024 triliun lebih atau 79,03 persen dan realisasi fisik 82,82 persen, Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu realisasi keuangan Rp1,914 triliun lebih (84,59 persen) dan realisasi fisik 90,02 persen,” ujarnya.
