Nama Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mendadak ramai disebut lantaran pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan. Imbasnya, pegawai Kemenkeu Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prabowo buka suara hingga meminta Bupati Meranti untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.
Berdasarkan kronologinya hal tersebut bermula dari Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang mengungkapkan kegusarannya terkait kejelasan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Kegusaran itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, pada Kamis (8/12).
Dalam forum tersebut, ia menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel. Terkait itu, dirinya meminta kejelasan terhadap pemerintah terutama dalam hal ini Kemenkeu. Namun, ia mengaku sulit untuk bisa melakukan audiensi secara offline dengan Kemenkeu guna menanyakan hal tersebut. Adil bahkan membandingkan Kemenkeu dengan Kemendagri. Menurutnya di Kemendagri, Pemkab Meranti lebih mudah untuk mendapat akses audiensi secara offline.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” kata Bupati Meranti dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dikutip JawaPos.com, Senin (12/12).
Ia meminta offline agar lebih terang mendapatkan penjelasan soal kegusarannya. Sebab, kata dia waktu melakukan rapat Zoom dengan Kemenkeu pihaknya tidak bisa menyampaikan dengan jelas. “Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa USD 100 per barel, sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Itu yang hadir entah staf, endak tahulah. Sampai saya waktu itu ngomong ‘orang kementerian keuangan ini isinya iblis atau setan’,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada tahun 2022 Pemkab Meranti mendapat DBH Rp 114 miliar, waktu itu, kata Adil itungannya USD 60 per barel dari perencanaan APBD. Lalu, pada tahun 2023 pembahasan APBD pihaknya mengikuti nota pidato Pak Presiden pada 16 Agustus bahwa asumsi yang digunakan USD 100 per barerl. “Hari ini saya kejar lagi bapak kemari, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana USD 60, USD 80, USD 100. Ini ada tiga cermati tadi,” lanjutnya. Emosi makin memuncak, ia menyayangkan soal penghasilan migas yang dianggap menurun oleh Gubenur setempat. Padahal, klaim Adil pengeboran minyak Meranti naik besar sekali.
Ia menyebut, minyak di Meranti ada 13 sumur di bor pada tahun ini. Bahkan untuk tahun 2023 bertambah menjadi 19 sumur dan ditargetkan sehari menambang 9000 barel per hari. Atas ketidaksesuaian antara DBH dan jumlah pengeboran, ia meminta kepada gubernur setempat untuk mengeluarkan surat agar tidak ada lagi pengeboran di Meranti. Bahkan ia mengatakan tak masalah tidak ada pengeboran di Meranti daripada terus-terusan dihisap pemerintah pusat.
“Jadi kalau seandainya (pengeboran) kami naik tapi penghasilannya dianggap penurunan. Saya mengharapkan nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, gakpapa, kami di Meranti tetap bisa makan. Daripada uang kami dihisap ama pusat,” tuturnya. Terakhir, ia membeberkan data soal kemiskinan. Menurut Bupati Meranti, Riau saat ini memiliki populasi 25,68 persen orang miskin plus ekstrem. Bahkan, kata Adil, sebagian besar berada di Meranti. Melihat data ini, Adil mempertanyakan pada Kemenkeu yang hanya mengebor minyak di Meranti namun dianggap tidak memberikan DBH yang sesuai. (pri/jawapos)
