Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata mengatakan, perkara banjir di Kalteng perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Sebab, penyebab banjir di Kalteng ini tidak hanya karena fenomena alam, tapi juga ada peran serta manusia di dalamnya.
Terkait banjir yang melanda Kalteng ini, Bayu mengatakan cukup mudah untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang dilanda banjir. Umumnya daerah yang sering dilanda banjir merupakan daerah yang memiliki daya serapan sangat rendah.
“Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan seperti tutupan hutan yang sangat kurang serta ekosistem penting lainnya yang sudah rusak,” tuturnya.
Bayu menambahkan, tidak sulit menilai kondisi ekologi kabupaten/kota yang saat ini sudah berstatus tanggap darurat banjir. Rata-rata tutupan hutan sangat sedikit, karena adanya alih fungsi hutan dan lahan untuk keperluan investasi perusahaan. Karena itu, Bayu mendesak agar pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan terkait perizinan pembukaan lahan di sekitar kawasan hutan.
“Izin-izin itu perlu dilihat dan ditinjau lagi terkait kesesuaian lahannya, karena tidak sedikit pemberian izin untuk pembukaan hutan alam dan ekosistem gambut itu justru memperparah kerusakan ekosistem,” ucapnya.
Selain peran pemerintah untuk mengevaluasi izin pembukaan lahan perusahaan, lanjut Bayu, pihak perusahaan juga diminta menghentikan aktivitas yang mengubah hutan dan ekosistem penting lain, karena hal itu menyebabkan sering terjadinya banjir. “Jadi tindakan-tindakan yang menyebabkan terganggunya ekosistem harus segera dihentikan,” tuturnya.
Bayu berpendapat, sejauh ini bantuan-bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat cukup baik, tapi tidak menyentuh akar permasalahan banjir. “Kalau hanya pemberian bantuan saja, itu bukan solusi untuk mengatasi banjir, kalau mau berkontribusi bagi masyarakat, ya hentikan aktivitasnya, tutup saja,” tegasnya.
Krisis ekologi menjadi akar masalah bencana alam banjir maupun bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng. “Tidak hanya berulang, tetapi juga berdampak luas,” tuturnya.
Agar tidak makin parah, Walhi berharap pemerintah segera mengidentifikasi area-area penting untuk dilakukan perlindungan. “Perlu dipetakan daerah-daerah vital mana saja yang dapat mengakibatkan terjadi bencana alam jika rusak,” ucapnya.
Pemerintah perlu membuat izin baru sambil mengevaluasi izin-izin yang sudah dikeluarkan untuk area-area yang dijadikan lahan bisnis. “Kemudian melakukan upaya pemulihan baik itu reboisasi maupun restorasi gambut serta melakukan pemulihan sungai dengan tahapan yang jelas,” tuturnya.
Selain peran pemerintah, tutur Bayu, diperlukan juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang makin memprihatinkan ini. Menurut pengamatannya, sejauh ini kepekaan masyarakat Kalteng terhadap kelestarian lingkungan masih rendah. “Kesadaran masyarakat sangat diperlukan, karena mereka dapat mengawasi kebijakan pemerintah dan menyampaikan kondisi yang terjadi di daerah masing-masing,” tandasnya.
