PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Prarotowo bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kalteng dalam hal ini Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs Nanang Avianto dan Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta, Kamis (28/7).
Wagub Kalteng H Edy Pratowo yang sekaligus didaulat menjadi narasumber pada kegiatan ini menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan, kesiapan SDM dan satgas penanggulangan karhutla di Kalteng. Termasuk, kesiapan sarana dan prasarana serta kesiapan dukungan pendanaan menghadapi Karhutla Tahun sekaligus menyampaikan evaluasi Karhutla Tahun 2021.
Luas karhutla di Kalteng dalam beberapa tahun terakhir yakni, pada Tahun 2019 seluas 317.749 hektare, Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7.681 hektar, Tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 3.653 hektare dan sampai dengan Juni 2022 ini luasan karhutla di Kalteng 515 hektare.
Berdasarkan gambaran siklus hotspot di Kalteng, hotspot mengalami peningkatan pada periode bulan Juli sampai dengan November, sehingga pada periode tersebut, peningkatan kesiapsiagaan di Kalteng akan diikuti dengan penetapan status siaga darurat bencana Karhutla oleh pemerintah kabupaten/kota. Apabila diperlukan, akan diikuti dengan penetapan status siaga darurat Karhutla oleh Pemprov Kalteng.
“Sampai dengan saat ini, kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat di Kalteng yakni Kabupaten Sukamara,” ucapnya.
Sedangkan kabupaten/kota lainnya masih memperhatikan situasi kondisi di lapangan, mengingat secara faktual sebagian besar wilayah Kalteng masih terjadi hujan, meskipun sudah memasuki bulan kemarau. Lebih lanjut disampaikan, data karhutla Tahun 2022 sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2022, terdeteksi 926 hotspot dan 115 kejadian karhutla.
“Sejauh ini yang paling tinggi yaitu pada bulan Mei 2022, mengalami penurunan pada bulan Juni dan Juli 2022,” ujar wagub. Berdasarkan data dari BMKG Palangka Raya, puncak musim kemarau tahun 2022 di wilayah Kalteng yaitu pada bulan Agustus 2022. Pemprov Kalteng bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Kalteng telah sepakat mengambil langkah-langkah strategis dan konkret pengendalian karhutla di wilayah Kalteng.
Di antaranya, pemerintah kabupaten/kota membentuk satgas pengendalian karhutla sampai tingkat kelurahan/ desa, satgas pencegahan karhutla kabupaten/kota memperkuat upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak seperti sosialisasi, diseminasi dan pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar.
Selain itu, pelatihan serta patroli bersama, pemerintah kabupaten/ kota menentukan status kesiagaan dan darurat Karhutla dengan cepat dan tepat, sebagai dasar provinsi menetapkan status, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, optimalisasi restorasi gambut, pemantapan personil dan peralatan dan penyediaan anggaran DBH-DR dan BTT APBD provinsi kabupaten/kota.
“Kesiapan menghadapi karhutla Tahun 2022, Pemprov Kalteng telah menyiapkan delapan langkah penting dan telah dilaksanakan,” ucap wagub.
Delapan langkah itu, di antaranya pertama, penyediaan anggaran melalui APBD Kalteng baik itu murni dan DBH DR, belanja tidak terduga dan dana tugas pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Kedua, kesiapan personil sekitar 10.654 orang. Ketiga, kesiapan peralatan penanganan karhutla di wilayah Kalteng. Keempat, aktivasi posko dan pos lapangan satuan tugas pengendali karhutla Kalteng pada 19 Lokasi prioritas yang sumber dananya dari DBH DR.
Kelima, pelaksanaan patroli pencegahan dan pemadaman dini karhutla oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan KPH, Manggala Agni, TRC BPBD, didukung TNI dan Polri. Keenam, penetapan status siaga darurat bencana karhutla di wilayah Kalteng Tahun 2022, direncanakan dimulai Agustus 2022.
Ketujuh, aktivasi posko penanganan darurat bencana Karhutla Kalteng sebagai tindak lanjut dari penetapan status siaga darurat karhutla. Terakhir, permohonan dukungan water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC) ke BNPB.
