Ratusan EksTenaga Kontrak (Tekon) baik dari tenaga Guru, Kesehatan dan tenaga ahli dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan aksi demo damai ke gedung DPRD Kabupaten Kotim, Senin (4/7).
Ratusan tenaga kontrak yang gagal mengikuti evaluasi menyampaikan aspirasinya di halaman kantor DPRD Kabupaten Kotim hingga masuk ke ruang rapat paripurna dan diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Kotim Dra Rinie dan sejumlah anggota DPRD lainnya dan pihak pemerintah daerah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kotim Fajrurrahman yang juga ketua panitia seleksi. Satu persatu perwakilan baik dari tenaga guru, kesehatan menyampaikan keluhannya, mereka menganggap piring nasi mereka sudah dirampas hanya karena goresan tinta, tanpa mempertimbangkan masa kerja mereka selama ini.
“Saya sudah mengabdi 16 tahun jadi guru, dan tidak lulus, justru sebaliknya mereka yang baru malah yang diluluskan. Kami minta kembalikan hak kami dan kami minta keputusan hari ini juga," kata salah satu pendemo dari seorang tenaga guru Eka Afrilia. Beragam keluh kesah dan aspirasi disampaikan oleh ratusan tekon kepada Pemerintah Daerah Kotim, lebih-lebih terkait pelayanan yang tidak bisa dilakukan maksimal karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga tidak adanya lagi biaya untuk meneruskan penghidupan.
"Kami meminta ada kebijakan dari pemerintah daerah agar bisa memikirkan nasib kami. Kalau kami diberhentikan siapa yang menafkahi anak istri kami, masa hanya karena gagal tes itu tanpa mempertimbangkan masa kinerja, kami harus diberhentikan,” tegasnya.
Sementara Yepit salah seorang Perawat di Puskesmas Pembantu Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu mempertanyakan, apakah nilai evaluasi itu mempengaruhi kinerja pihaknya. Dirinya mengatakan kalau evaluasi itu kinerjanya yang dievaluasi bukan tes tertulis yang menghasilkan nilai itu. “Setahu saya kalau evaluasi itu kinerjanya yang dievaluasi bukan tes tertulis yang menghasilkan nilai itu. Apakah ketika kami melayani warga ke rumah-rumah harus menghafalkan UU dan lainnya. Sedangkan kinerja kami selama ini tidak ada masalah. Kalau mau evaluasi bisa langsung turun ke lapangan melihat langsung kerja kami,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Kotim Fajurrahman mengatakan tekon yang tidak lulus akan dilakukan evaluasi oleh pihaknya, cara itu untuk memperkuat argumen mempertahan tekon agar tidak dilakukan penghapusan serta penataan distribusi tekon nantinya.
"Evaluasi ini merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk berargumen terhadap pemerintah pusat bahwa tekon kita sudah melalui tes dan sudah memenuhi analisa kebutuhan, maka untuk itulah dilakukan seleksi atau uji kompetensi terhadap tekon. Karena jika hanya omongan saja tidak ada dasar yang kuat maka itu tidak dapat dipertahankan," kata Fajrurrahman.
Menurutnya evaluasi itu sebagai dasar untuk menciptakan tekon yang handal. Passing grade itu dasar dari kemampuan para Tekon tapi itu masih ada lanjutan untuk memenuhi kebutuhan, Saat ini pihaknya juga masih melakukan mapping. “Kalau tidak sesuai, maka akan kita ditata lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Maka dari itu kami melakukan perhitungan berapa yang diperlukan, sehingga nantinya akan tercipta tekon yang handal dan penempatannya juga tepat," tutupnya. (bah)
