MANAGED BY:
RABU
18 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 22 Januari 2022 10:31
Sengkon Disebut Tak Mau Ikuti Mekanisme
TANGGAPAN: Sekretaris DPW Partai Perindo Kalteng Kisno Hadi (dua dari kiri) didampingi advokat Antoninus Kristiano (kiri) dan tim memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua DPW Perindo Kalteng, Selasa (18/1).

 

PALANGKA RAYA-Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo tentang pengesahan perubahan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Kalteng masih menjadi polemik. Pernyataan Ketua DPW Partai Perindo Kalteng Sengkon yang menyebut ada pengurus tidak mematuhi SK tersebut, justru mendapat tanggapan keras dari Sekretaris DPW Perindo Kalteng Kisno Hadi.

Dikatakan Kisno, selaku pengurus dan kader Partai Perindo mengaku tidak mempermasalahkan pergeseran dirinya dalam kepengurusan DPW Partai Perindo, setelah terbitnya SK DPP Partai Perindo tanggal 6 Desember 2021. Namun yang dipersoalkan adalah surat usulan yang disampaikan ke DPP Perindo terkait nama-nama susunan pengurus DPW dan DPC dinilai melanggar AD/ART partai.

“Substansinya bukan patuh atau tidak patuh dengan perintah DPP, tapi ini terkait prosedur yang ditempuh oleh Ketua DPW Perindo Kalteng sehingga SK DPP terbit. Surat usulan tersebut tidak sesuai mekanisme partai. Bahkan surat tersebut tidak melalui sekretariat, sehingga bisa disebut ilegal,” tegas Kisno saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Ketua DPW Perindo Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (18/1).

Dikatakan Kisno, pokok persoalan bukan bergesernya dirinya dalam kepengurusan partai (karena dalam kepengurusan yang baru masih ditunjuk sebagai Wakil Ketua I DPW Perindo Kalteng), tapi karena pengusulan nama-nama pengurus tingkat DPD dan DPW ke DPP dianggap melanggar AD/ART partai.

“AD/ART itu kan aturan partai yang harus dipatuhi oleh kader dan pengurus. Kalau bukan pengurus dan kader partai itu sendiri yang mematuhi, lalu siapa lagi? Buat apa ada AD/ART kalau tidak digunakan dan dipatuhi. Ini yang harus dipahami beliau (Sengkon, red),” ucapnya.

Kisno mencontohkan aturan-aturan partai yang dilanggar. Misalnya, dalam anggaran dasar partai pasal 24 disebutkan bahwa DPW mengusulkan kepengurusan DPD dan DPW ke DPP. Jadi, yang berhak mengusulkan adalah DPW, bukan hanya ketua. Karena DPW terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Diperjelasnya lagi, dalam pedoman partai tertuang bahwa dalam hal administrasi dan surat-menyurat, yang bertanggung jawab adalah ketua dan sekretaris. “Artinya surat keluar itu harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Jadi kalau surat usulan itu hanya ditandatangani ketua saja, maka itu bukan usulan DPW. Nah ini substansi yang mau saya sampaikan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa dugaan adanya surat usulan kepengurusan partai yang menyalahi AD/ART dan tidak melalui mekanisme serta ketidakpatuhan terhadap aturan partai, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan tidak baik bagi pendidikan politik ke depan.

Terkait adanya SK yang berisi pergeseran Ketua DPW Perindo Kalteng Pancani Gandrung dari Ketua DPW menjadi Ketua Dewan Penasihat dan penunjukan Sengkon sebagai Ketua DPW, tidak serta-merta menghilangkan fungsi sekretariat. “Karena dalam SK tersebut dijelaskan bahwa sekretariat tetap berjalan seperti biasa, meski ada pergantian ketua. Artinya fungsi sekretaris tetap berjalan,” tuturnya.

Ia juga menyebut, terkait pengusulan nama-nama pengurus di tingkat DPD dan DPW, yang seharusnya melalui pleno baru diusulkan ke DPP, telah diketahui oleh Sengkon bagaimana prosedurnya. “Intinya beliau (Sengkon, red) itu tahu sebenarnya bagaimana aturannya, karena saya sudah memberikan penjelasan. Tapi beliau tidak mau melaksanakannya sesuai mekanisme. Ada apa?” tegasnya.

Sementara itu, Antoninus Kristianto mewakili kuasa hukum menyoroti soal pencabutan mandat atau penonaktifan Pancani Gandrung sebagai Ketua DPW Perindo Kalteng. Ia menilai mekanisme yang dilakukan DPP Partai Perindo telah menyalahi AD/ART. Pasalnya, untuk menonaktifkan seseorang, apalagi ketua wilayah, seharusnya ada teguran tertulis ataupun lisan sebagaimana AD/ART Partai Perindo.

“DPP Perindo harusnya memberikan kesempatan kepada Ketua DPW untuk memberikan hak jawab atas adanya surat yang diterima tersebut. Tapi itu tidak dilakukan. Inilah yang menjadi alasan kenapa pengurus yang ada merasa keberatan dan mengambil langkah-langkah hukum,” ucapnya.

Selain mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai untuk penyelesaian masalah kepartaian, pihaknya juga akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena menilai ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang sengaja dilakukan. (yan/uyi/ce/ala)


BACA JUGA

Selasa, 17 Mei 2022 11:29

Begini Kondisi Terbaru Pantai Ujung Pandaran setelah Jadi Sorotan

Suasana Pantai Ujung Pandaran di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk…

Selasa, 17 Mei 2022 10:54

Peternak Mulai Dapat Pesanan Hewan Kurban

Mendekati perayaan Iduladha 1443 Hijriah, peternak sapi di Kota Palangka…

Selasa, 17 Mei 2022 10:52

Wabah PMK Berpotensi Picu Inflasi, Swasta Bantu Suplai Stok Daging Sapi

PALANGKA RAYA-Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) diperkirakan akan memicu…

Selasa, 17 Mei 2022 10:45

Sungai Arut Renggut Nyawa Dua Bocah, Ditemukan Dalam Keadaan Berpelukan

PANGKALAN BUN – Derasnya arus Sungai Arut yang membelah Kota…

Senin, 16 Mei 2022 11:58

Kafannya Hilang, Apa Motif Pembongkaran Makam di Kapuas?

Pembongkaran salah satu malam di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas…

Senin, 16 Mei 2022 11:52

Warga Heboh..!! Ada Makam Dibongkar, Kain Kafannya Sudah Tak Ada Lagi

Masyarakat di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas…

Sabtu, 14 Mei 2022 11:49

Pemprov Kalteng Tetapkan Harga TBS Sawit, Ini Rinciannya

Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit…

Jumat, 13 Mei 2022 13:44
Antisipasi Meluasnya Persebaran PMK di Kalteng

Hewan dari Luar Kalteng Dikarantina

PALANGKA RAYA-Menyusul ditemukan hewan ternak sapi di Kalteng yang didatangkan…

Jumat, 13 Mei 2022 13:43

HUT Kalteng Bakal Dirayakan Meriah, Festival Budaya Isen Mulang Digelar Kembali Tahun Ini

PALANGKA RAYA-Seiring melandainya kasus Covid-19 dan meratanya masyarakat yang divaksin,…

Selasa, 10 Mei 2022 12:12

Berbahaya! Begini Kondisi Jalan Rajawali Km 7 yang Dikeluhkan

Bagi warga yang sering melintasi jalan Rajawali Km 7, tentu…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers