MANAGED BY:
RABU
18 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 17 Januari 2022 09:03
Jabatan Bupati Barsel-Kobar Sisa 4 Bulan, Usulan Nama Pj ke Mendagri Sebulan sebelum Berakhir

PALANGKA RAYA-Lebih dari separuh kabupaten/kota se-Kalteng bakal diisi oleh penjabat (Pj) bupati/wali kota. Itu menyusul segera berakhirnya masa jabatan mereka, sedangkan gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan dilaksanakan serentak pada 2024. Tahun ini ada dua kabupaten yang masa kerja kepala daerahnya akan berakhir, yakni Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Kotawaringin Barat (Kobar).

Sesuai aturan perundang-undangan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang telah berakhir masa jabatannya, maka untuk mengisi kekosongan akan ditunjuk penjabat (Pj) bupati/wali kota. Diusulkan oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Di Kalteng terdapat dua kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022, yakni kepala daerah Kabupaten Barsel dan Kobar.

“Penjabat (Pj) bupati akan dapat SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai usulan gubernur,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalteng Akhmad Husain kepada Kalteng Pos, Rabu (12/1).

Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada aturan terbaru. Karena itu Pj diambil dari pejabat provinsi, karena banyak pejabat provinsi yang memenuhi syarat. “Kapan saja gubernur mengusulkan, tidak jadi masalah, karena sudah siap sumber daya manusianya,” ucapnya.

Ahmad Husain menyebut, mereka yang dapat diusulkan menjadi PJ adalah pejabat tinggi pratama. “Pemprov berharap segera keluar aturan soal petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pengusulan Pj,” ujarnya.

Minimal ada tiga orang yang akan diajukan untuk menjadi calon Pj bupati. Jadi langsung dilakukan pengajuan tanpa melalui seleksi.

“Maksimal satu bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati, pengajuan sudah harus disampaikan kepada Kemendagri. Semoga semua berjalan lancar tanpa ada kendala, sehingga roda pemerintahan di kabupaten tetap bisa berjalan,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Jhon Retei Alpri Sandi menyebut, dengan adanya penetapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang hampir berbarengan dengan pilpres dan pileg, jadi menarik bagi publik untuk mengamati kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan penjabat (PJ) kepada daerah. Apalagi setelah dikeluarkannya aturan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa Pj gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden, sementara Pj bupati/wali kota ditunjuk oleh Mendagri.

“Ini menarik memang, Presiden berwenang menetapkan Pj gubernur, sementara Kemendagri berhak menetapkan Pj bupati dan wali kota di daerah-daerah yang masa kerja kepala daerahnya sudah berakhir,” kata Jhon Retei kepada Kalteng Pos, Rabu siang (12/1).

Hal yang menarik, menurut Jhon Retei, karena para Pj yang ditunjuk pemerintah memiliki masa tugas sampai pelaksanaan Pilkada 2024 (kurang lebih 2 tahun). Kewenangan yang dimiliki Pj hampir sama dengan kewenangan kepala daerah definitif. Apalagi posisi Pj kepala daerah merupakan posisi strategis.

“Jika bicara kepentingan posisi, suka tidak suka, Pj kepala daerah itu kan punya pengaruh yang cukup besar di dalam menggerakkan sistem, walaupun mungkin tidak dilakukan politik-politik praktis, tapi punya suatu otoritas untuk bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan politik di wilayahnya,” ujar Jhon Retei.

Jhon menambahkan, secara normatif konsep penetapan para penjabat gubernur dan bupati/wali kota ini tidak bisa semata-mata dilihat sebagai konfigurasi tunggal untuk kekosongan jabatan kepala daerah, tapi punya keterkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pileg, pilpres yang dilaksanakan serentak tahun 2024.

Jhon juga menyebut, bila merujuk perubahan aturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota, maka untuk mengisi kursi penjabat kepala daerah untuk tingkat provinsi dapat diisi oleh pimpinan tinggi madya di suatu provinsi. Sementara untuk posisi Pj bupati dan wali kota, dapat ditunjuk pejabat tinggi pratama di tingkat suatu provinsi.

“Kalau di tingkat provinsi, untuk posisi penjabat gubernur bisa diisi oleh sekda dan untuk pejabat di kabupaten/kota diisi pejabat tinggi pratama setingkat para kepala kepala dinas yang ada di tingkat provinsi,” terangnya.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur boleh mengusulkan kepada pemerintah pusat nama pejabat yang dianggap layak untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota di provinsi tersebut. “Tetapi memang keputusannya tetap ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Karena itu, menurut John, menarik bagi masyarakat untuk memperhatikan apakah di tengah pelaksanaan sistem otonomi daerah saat ini, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri akan tetap berpegang pada aturan yang tertera dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, ataukah pejabat dari tingkat pusat yang akan mengisi kekosongan kursi kepala daerah.

Jhon berpendapat bahwa sepanjang ada pejabat di suatu daerah yang memenuhi kriteria dan kualifikasi untuk ditunjuk sebagai penjabat bupati/wali kota, maka semestinya kekosongan jabatan kepala daerah tersebut bisa diisi oleh pejabat dari provinsi. Terlebih pejabat daerah tentu lebih mengerti dan mengenal situasi dan kondisi di daerah.

Menurut Jhon, penting bagi para penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk mengerti karakteristik daerah yang dipimpin agar masa kepemimpinan yang pendek itu bisa berjalan bagus. “Kecuali di daerah itu tidak ada calon yang mumpuni, barulah boleh diisi tenaga dari pusat,” ujarnya.

Ketika ditanya soal sosok pejabat yang cocok untuk menempati posisi penjabat bupati di Kakbupaten Kobar dan Barsel, Jhon menyebut ada dua syarat yang mesti dimiliki sosok calon penjabat bupati. Pertama, sosok yang ditunjuk adalah yang mengenal dan memahami karakteristik daerah yang akan dipimpin, termasuk karakteristik masyarakatnya.

“Karena dia (penjabat bupati, red) punya tugas melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan bupati sebelumnya,” ucap Jhon sembari menambahkan bahwa calon penjabat bupati harus memahami serta punya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Kedua, calon penjabat bupati harus bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak legislatif (DPRD). “Penjabat yang baru harus mampu bersinergi dengan legislatif di daerah yang akan dipimpinnya, sehingga kebijakan-kebijakannya yang dibaut bisa saling mendukung dan mendorong terciptanya sinergi pembangunan di daerah itu,” bebernya.

Disinggung terkait sosok yang dinilai cocok untuk menempati posisi pejabat bupati di Kobar dan Barsel, Jhon menjawab secara gamblang. Ia mengatakan ada banyak pejabat di lingkup Provinsi Kalteng yang layak ditunjuk menduduki jabatan sebagai penjabat bupati.

“Saya kira dari dua kabupaten tersebut sangat banyak pejabat yang berkiprah di tingkat provinsi pada pemerintahan Gubernur Sugianto Sabran, mereka bisa dipilih dan memenuhi syarat sebagai pejabat pratama, ya tinggal dipilih mana yang paling memenuhi syarat,” pungkasnya. (nue/sja/ce/ala)


BACA JUGA

Selasa, 17 Mei 2022 11:29

Begini Kondisi Terbaru Pantai Ujung Pandaran setelah Jadi Sorotan

Suasana Pantai Ujung Pandaran di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk…

Selasa, 17 Mei 2022 10:54

Peternak Mulai Dapat Pesanan Hewan Kurban

Mendekati perayaan Iduladha 1443 Hijriah, peternak sapi di Kota Palangka…

Selasa, 17 Mei 2022 10:52

Wabah PMK Berpotensi Picu Inflasi, Swasta Bantu Suplai Stok Daging Sapi

PALANGKA RAYA-Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) diperkirakan akan memicu…

Selasa, 17 Mei 2022 10:45

Sungai Arut Renggut Nyawa Dua Bocah, Ditemukan Dalam Keadaan Berpelukan

PANGKALAN BUN – Derasnya arus Sungai Arut yang membelah Kota…

Senin, 16 Mei 2022 11:58

Kafannya Hilang, Apa Motif Pembongkaran Makam di Kapuas?

Pembongkaran salah satu malam di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas…

Senin, 16 Mei 2022 11:52

Warga Heboh..!! Ada Makam Dibongkar, Kain Kafannya Sudah Tak Ada Lagi

Masyarakat di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas…

Sabtu, 14 Mei 2022 11:49

Pemprov Kalteng Tetapkan Harga TBS Sawit, Ini Rinciannya

Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit…

Jumat, 13 Mei 2022 13:44
Antisipasi Meluasnya Persebaran PMK di Kalteng

Hewan dari Luar Kalteng Dikarantina

PALANGKA RAYA-Menyusul ditemukan hewan ternak sapi di Kalteng yang didatangkan…

Jumat, 13 Mei 2022 13:43

HUT Kalteng Bakal Dirayakan Meriah, Festival Budaya Isen Mulang Digelar Kembali Tahun Ini

PALANGKA RAYA-Seiring melandainya kasus Covid-19 dan meratanya masyarakat yang divaksin,…

Selasa, 10 Mei 2022 12:12

Berbahaya! Begini Kondisi Jalan Rajawali Km 7 yang Dikeluhkan

Bagi warga yang sering melintasi jalan Rajawali Km 7, tentu…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers