Nama Ir Abdul Razak sangat familiar di Bumi Tambun Bungai. Politikus senior yang terjun ke dunia perpolitikan sejak 1980, sudah pernah menempati berbagai posisi strategis. Mulai dari bupati, pimpinan tinggi partai politik, hingga unsur pimpinan legislatif. Ia juga sukses mendidik anaknya hingga duduk di kursi orang nomor satu di Pemko Palangka Raya.
EMANUEL LIU, Palangka Raya
SIAPA sih yang tak kenal sosok Ir H Abdul Razak. Selain sebagai politikus senior, sejumlah jabatan strategis juga pernah diembannya. Mulai dari Bupati Kobar, Ketua DPD Golkar Kalteng, Wakil Ketua DPRD, hingga sejumlah jabatan birokrasi. Saat ini masih aktif di sejumlah organisasi. Ia juga sukses mengantarkan putra keduanya menjadi Wali Kota Palangka Raya.
Sebelum terjun ke dunia politik seperti saat ini, H Abdul Razak yang lahir di Pangkalan Bun, 10 November 1949 mengenyam pendidikan SD/SMP dan SMA di Pangkalan Bun. Sebelum akhirnya melanjutkan kuliah di Universitas Lambung Mangkurat tahun 1975. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Gajah Mada hingga selesai.
Tahun 1980 ia diterima sebagai pegawai honorer Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalteng. Kemudian bertugas di Cabang Dinas Kehutanan Kapuas sebagai Kepala Seksi Pemasaran, dari 1983 hingga 1985.
“Saya kemudian diminta oleh Kadis Kehutanan Kalteng saat itu untuk menjabat Kepala Seksi Dinas di Gerbang Barito di Jenamas (Perbatasan Marabahan-Buntok) selama satu tahun untuk menangani penebangan liar kala itu. Dan itu menjadi tugas yang sangat berat, karena banyak tantangan saat melakukan penertiban kayu hasil penebangan liar siang maupun malam,” kisahnya saat ditemui di ruang kerjanya, kantor DPRD, Kamis (9/12).
Selanjutnya periode 1986-1989 menjabat Kepala Seksi Eksploitasi Kanwil Kehutanan. Lalu dipercayakan menjabat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim selama tujuh tahun.
“Saya merupakan salah satu kepala dinas yang menjabat paling lama saat itu. Saya menggantikan Bapak Tuah Pahoe. Kotim menjadi tempat tinggal kedua saya setelah Pangkalan Bun,” beber politikus senior Partai Golkar tersebut.
Tugas sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kotim saat itu harus membawahi tiga daerah aliran sungai, yaitu Mentaya, Katingan, dan Seruyan.
Setelah itu ada perubahan nomenklatur dan kemudian menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kotim. Karena relasi yang baik dibangun bersama tokoh, pejabat, partai politik, pengusaha, dan lainnya sehingga dipercaya menjadi sekretaris dewan penasihat Partai Golkar saat itu.
"Karena saat ini masih diperbolehkan PNS berkiprah di partai politik," jelas ayah dari Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.
