MANAGED BY:
RABU
29 JUNI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 04 Desember 2021 11:24
Menelusuri Dugaan Tipikor di Desa Dadahup, Terbitkan Perdes, Pungut Rupiah dari Pembuatan Surat Tanah
PENGGELEDAHAN: Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau menggeledah rumah dan Kantor Kepala Desa (Kades) Dadahup, Kamis (2/12). CABJARI PALINGKAU UNTUK KALTENG POS

Kerja senyap para Jaksa Penyidik Cabjari Palingkau patut diacungi Jempol. Kurang dari satu bulan melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pemerintah Desa Dadahup akhirnya menemui titik terang.

 

 

GALIH, Kuala Kapuas 

KAMIS (2/12) Pukul 14.00 WIB, tim jaksa penyidik dengan pengawalan tiga orang anggota Polsek Kapuas Murung menuju Kantor Desa Dadahup dan rumah tersangka GS selaku Kepala Desa Dadahup. Tujuan kedatangan mereka adalah melakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tipikor pungutan desa dalam pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas tahun 2018 hingga 2021. 

“Iya benar (geledah), kami berhasil membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen, laptop, buku, dan stempel tanda tangan. Selanjutnya kami akan laporkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,” ungkap Kepala Cabjari Palingkau yang juga Ketua Tim Jaksa Penyidik, Amir Giri Muryawan SH, Kamis (2/12). 

Mantan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pulang Pisau ini menerangkan, sebelum penggeledahan dilakukan, tim penyidik dari Cabjari Palingkau telah melakukan gelar perkara bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas, dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Kapuas Arif Raharjo, SH., MH dan diikuti para Kasi Kejari Kapuas. 

Gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa GS selaku Kepala Desa Dadahup ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan tiga alat bukti, yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti petunjuk. 

"Semua alat bukti tersebut mengerucut kepada orang yang paling bertanggung jawab pada masalah ini yakni GS selaku Kepala Desa Dadahup, dengan sangkaan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas Amir.

Jaksa yang pernah menyandang lulusan terbaik dengan predikat cum laude Program Magister Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini menambahkan, setelah gelar perkara tersebut, pihaknya langsung melengkapi semua administrasi penyidikan khusus, termasuk surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan. 

"Kami lakukan penggeledahan karena tersangka belum dilakukan penahanan, dan dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 38 ayat (2) Jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP," tegasnya lagi. 

Perkara ini berawal dari Oktober 2021. Kala itu ada warga yang melaporkan tentang dugaan tindak pidana gratifikasi di Pemerintah Desa Dadahup dalam pembuatan SPT oleh masyarakat. Ada warga yang merasa keberatan karena harus membayar uang Rp5 juta untuk administrasi SPT tersebut. 

Dengan berat hati warga tersebut rela membayar. Uang itu diserahkan langsung kepada GS pada Desember 2018, dengan syarat dibuatkan kuitansi pembayaran oleh GS, ditandatangani di atas meterai serta dicap stempel Kepala Desa Dadahup. Dengan bekal bukti kuitansi tersebut, akhirnya GS dilaporkan kepada jaksa penyidik Cabjari Palingkau. 

Setelah dilakukan penyelidikan selama kurang dari satu bulan, ditemukan fakta bahwa modus GS adalah dengan membuat dan menetapkan peraturan desa (perdes) terkait pungutan desa. Namun, peraturan tersebut cacat hukum karena mekanisme penetapan perdes tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, dan Perbup Kapuas Nomor 4 Tahun 2018. Sejak 2018 hingga 2021, GS telah menerbitkan sebanyak 363 SPT. 

"Dari 363 SPT tersebut dilakukan pungutan desa yang bervariasi, sebelum diterbitkan perdes tersebut, masyarakat harus membayar Rp250 ribu per SPT," terangnya. 

Setelah perdes ditetapkan pada 17 September 2021, GS mematok biaya pembuatan SPT sebesar Rp750 ribu per SPT untuk lahan usaha dan Rp500 ribu per SPT untuk lahan pekarangan. Total penerimaan pungutan sejak 2018 hingga 2021 sebesar Rp253.250.000. "Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat. Kami mengapresiasi warga yang telah berani membongkar dan melaporkan praktik pungutan liar itu," sebutnya.

 Pihaknya menghimbau masyarakat di wilayah hukum Cabjari Palingkau, meliputi Kecamatan Dadahup, dan Kecamatan Kapuas Murung, jika mengetahui adanya oknum yang melakukan pungutan liar, segera melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

“Kami juga minta doa serta dukungan dari masyarakat supaya kami dapat segera merampungkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini, untuk selanjutnya diselesaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya,” tutupnya. (alh/ce/ala)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 28 Juni 2022 19:20

Mantan Kabid di Disdik Kalteng Divonis 4 Tahun Penjara

PALANGKA RAYA -  Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Palangka…

Senin, 27 Juni 2022 10:33

3 Hakim PN Pulang Pisau Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Tiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau (Pulpis), dilaporkan ke…

Minggu, 26 Juni 2022 19:09

Erick Thohir Dominasi Usulan DPD PAN se Kalteng sebagai Capres 2024

PALANGKA RAYA - Mayoritas pengurus DPD PAN di 14 kabupaten/kota…

Sabtu, 25 Juni 2022 13:09

Suplai Sapi Digantung Birokrasi

PALANGKA RAYA-Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak…

Sabtu, 25 Juni 2022 13:08

Kalteng Surplus Hewan Ternak Kurban

Menjelang hari raya Iduladha Juli mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng…

Sabtu, 25 Juni 2022 13:07
Vaksin Ternak Telah Tiba, Sapi Jokowi Disuntik Perdana

Vaksin Datang, Sapi Langsung Disuntik

Guna mencegah makin meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK)…

Jumat, 24 Juni 2022 12:37

Waduh! Palangka Raya Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi…

Jumat, 24 Juni 2022 12:36

Hanya Tercemar Ringan, Air Sungai Kahayan Dinilai Masih Aman

Air Sungai Kahayan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau tercemar. Namun…

Kamis, 23 Juni 2022 12:23

Merasa Dilecehkan di Atas Panggung, Penyanyi Dangdut Lapor Polisi

Merasa harga dirinya direndahkan saat menyanyi di atas panggung, biduan…

Rabu, 22 Juni 2022 13:22

BISA BERBAHAYA! Sungai Lamandau Diduga Tercemar Limbah

Ribuan ikan di Sungai Lamandau, tepatnya di Desa Kujan ditemukan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers