PALANGKA RAYA-Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalteng, pemerintah provinsi (pemprov) melalui Gubernur H Sugianto Sabran lebih memfokuskan pada hilirisasi industri daripada SDA. Untuk itu, pemprov berencana melarang bahan mentah bauksit keluar dari Kalteng per Januari 2022 mendatang.
Hilirisasi industri di Kalteng harus segera direalisasikan. Tujuannya untuk menambah nilai lebih dan memberikan manfaat untuk masyarakat Bumi Tambun Bungai. Keseriusan ini pihaknya wujudkan dengan menyurati kementerian terkait. “Saya sudah menyurati kementerian terkait bahwa bahan mentah bauksit per Januari 2022 tidak boleh keluar dari Kalteng, bahan mentah harus bisa diolah di sini (Kalteng), minimal menjadi barang setengah jadi,” tegasnya.
Gubernur berharap agar SDA di Kalteng ini dapat ditingkatkan nilai gunanya sebelum dipasarkan keluar. Dengan pembangunan industri, sudah tentu akan ada penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal. Hilirisasi industri yang dicita-citakan ini untuk menyejahterakan masyarakat Bumi Tambun Bungai.
Bukan untuk menyejahterakan segelintir orang saja dan menyisakan dampak buruk khususnya bagi masyarakat setempat. Dalam beberapa kesempatan, gubernur menyebut bahwa SDA di Kalteng ini sangat melimpah. Tentunya harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Indonesia tercatat memiliki cadangan bauksit mencapai 2,96 miliar ton. Cadangan bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 92 tahun. Kalteng ini kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah bauksit,” ucapnya.
Potensi ini harus diolah dengan bijak. Tidak boleh diekplorasi secara membabi buta tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan nilai manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah sangat menjamin iklim usaha khususnya keamanan berinvestasi di Kalteng.
“Kami selalu terbuka kepada semua pihak yang ingin berinvestasi, kami akan memberikan layanan yang cepat dan tepat, tapi kami juga tidak akan ragu-ragu untuk bertindak tegas atas praktik berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Langkah yang dilakukan oleh gubernur terkait penghentian sementara penyaluran SDA berupa bahan mentah bauksit keluar dari Kalteng, tentunya beralasan. Lantaran sejauh ini belum terlihat kontribusi investor bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Hilirisasi menjadi sangat penting karena akan berdampak pada perekonomian secara luas, di antaranya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PAD yang dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai sektor strategis,” pungkasnya. (abw/ce/ala)
