MANAGED BY:
SABTU
27 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Rabu, 10 November 2021 16:43
Sidang Dugaan Tipikor Robohnya Tembok Penjara
JPU: Tak Ada Fakta yang Disembunyikan

PALANGKA RAYA-Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sukamara, Enggar Ahmadi Sistian meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan tembok keliling Lapas Kelas III Sukamara, Reinal Saputra.

JPU meyakini seluruh dakwaan terhadap terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang didakwakan. “Kami mohon agar mejelis hakim memutus dan menetapkan menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Reinal Saputra, dan menyatakan perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana,” ucap JPU dalam sidang yang dipimpin Irfanul Hakim, Selasa (9/11).

JPU menegaskan menolak tudingan bahwa dalam perkara ini ada fakta yang sengaja disembunyikan, sebagaimana tudingan pihak penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi yang dibacakan dalam sidang sebelumnya. Seluruh syarat dan aturan terkait pembangunan tembok keliling tersebut telah tertuang dalam perjanjian kontrak kerja proyek yang ditandangani sendiri oleh terdakwa selaku PPK.

Selain itu, JPU juga meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah dakwaan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf (a) dan (b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan tersebut pun tidak obscuur libel (kabur) seperti yang dituding pihak penasihat hukum terdakwa, sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara korupsi ini.

“Menetapkan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa, dengan memerintahkan penuntut umum menghadirkan alat bukti pada agenda persidangan berikutnya,” tegas Enggar Ahmadi Sistian selaku JPU.

Usai mendengarkan tanggapan dari pihak JPU, Irfanul Hakim mengatakan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini akan mengeluarkan putusan sela yang akan dibacakan pada sidang lanjutan yang rencananya digelar Selasa (16/11).

“Sidang akan kita lanjutkan pekan depan untuk memutuskan apakah eksepsi tersebut bisa diterima atau tidak,” ujar Irfanul sebelum mengetuk palu tanda berakhirnya sidang. Terdakwa hadir dalam persidangan kali ini, didampingi oleh tim penasihat hukumnya; Zul Chaidir, Bay Ningsih, dan Eko Andik Pribadi.

Ditemui setelah sidang, Zul Chaidir kepada Kalteng Pos mengatakan, tanggapan yang dibacakan JPU tidak menjawab nota keberatan yang diajukan oleh pihak penasihat hukum terdakwa sebelumnya.

Artinya, tidak ada titik terang dan kejelasan, karena yang ingin dikuak adalah proyek lanjutan. Proyek awal yang seharusnya menjadi titik start penyidik untuk memulai penyelidikan, tapi itu tidak dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan isi nota jawaban JPU dalam persidangan, terlihat JPU tidak cermat dengan menyatakan bahwa dalam kasus pembangunan tembok yang roboh ini, terdakwa tidak melakukan upaya lain, seperti musyawarah, negosiasi, dan mediasi dalam meminta pertanggungjawaban pihak yang dianggap bertanggung jawab atas robohnya tembok Lapas Kelas III Sukamara tersebut.

“Sebenarnya itu sudah ada, memang ada, tapi kelihatannya ada yang tidak melek atau mungkin sengaja tidak mau melihat hal itu,” ujar Zul Chaidir yang mengaku pihaknya optimistis eksepsi mereka akan diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

Diberitakan sebelumnya, dakwaan JPU terhadap terdakwa dianggap sangat tidak jelas (obscuur lible) oleh penasihat hukum terdakwa, karena terdapat fakta penting yang disembunyikan.

Pada 2017 lalu, terdakwa Reinal Saputra ditunjuk menjadi PPK melanjutkan proyek pembangunan pagar tembok keliling Lapas Kelas III Sukamara. Proyek itu sudah dimulai 2010.

“Dalam perkara ini, terdapat pekerjaan pihak lain di dalam pekerjaan yang dilakukan terdakwa,“ kata Zul Chaidir dalam sidang.

Perlu dipertanyakan dan diperjelas penyebab robohnya tembok keliling penjara dengan luas 1.349,65 m2 tersebut. Apakah disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan terdakwa Reinal Saputra, ataukah perbuatan pihak lain dalam pekerjaan sebelumnya.

Terdapat bukti berupa keterangan dari ahli konstruksi bangunan dalam BAP perkara ini, yang menyebut penyebab robohnya tembok keliling penjara tersebut dikarenakan pekerjaan tahun 2010 dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.

“Kasus ini menurut kami masuk ranah hukum administrasi dan hukum perdata,” tuturnya.

Untuk diketahui, dugaan korupsi dalam kasus ini, menurut dakwaan JPU merugikan negara Rp1.896.431.857,19 dari total nilai Rp8 miliar. Terdakwa Reinal Saputra saat itu merupakan aparatur sipil negara di Kemenkumham. Tembok roboh secara bergantian dari 2018 hingga 2020. Terdakwa juga diduga melakukan mark up dalam proyek tersebut. (sja/ce/ram)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2013 14:22

Terdakwa Pembunuhan Berlagak Bego

<div> <div>PALANGKA RAYA-Sidang atas kasus pembunuhan yang menimpa Kokon, dengan terdakwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers