MANAGED BY:
KAMIS
27 JANUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 06 November 2021 13:33
Greenpeace Soroti Keberadaan Sawit di Kawasan Hutan di Kalteng
ilustrasi

Sumbangsih CPO Kalteng untuk diekspor hampir 70 persen. Sisanya untuk kebutuhan dalam negeri.

 

Mengutip dari greenpeace.ord, Greenpeace Indonesia dan The Tree Map telah menganalisis dan menemukan seluas 3,12 juta hektare perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir 2019. Setidaknya terdapat 600 perusahan perkebunan di dalam kawasan hutan dan sekitar 90.200 hektare perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan konservasi.

Letak perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan paling luas berada di Pulau Sumatera 61,5 persen dan Kalimantan 35,7 persen. Dari kedua pulau tersebut, terdapat dua provinsi ekspansi besar, yaitu Provinsi Riau 1.231.614 hektare dan Kalimantan Tengah 821.862 hektare. Kedua provinsi ini menyumbang dua pertiga dari total nasional.

Berkenaan dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo agar ekspor CPO di Turrki meningkat, Ketua Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, dalam konteks lingkungan, soal pembangunan ekonomi dan pasar komoditas yang kemudian hasil sumber daya alam (SDA) diekspor ke luar, secara ekonomis tidak langsung berkontribusi terhadap pembangunan. Nilai tambahnya tidak ada. Harusnya pemerintah memikirkan nilai tambah yang bisa menyumbang pembangunan Indonesia. “Bukan cari pasar ekspornya, tapi memperluas nilai tambah produk-produk sawit di Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (3/11).

Diungkapkannya, pasar ekspor industri berbasis lahan dan ekstraktif itu memicu kerusakan lingkungan. Jika memang ekspor ditambah ke Turki, maka akan menambah baban terhadap daya dukung lingkungan, karena ekspansi sawit bertambah.

“Sebetulnya itu kontradiktif dengan yang disampaikan Presiden sendiri, bahwa ada komitmen 100 negara untuk menghentikan deforestasi sampai tahun 2030. Namun jika Indonesia masih cari ekspor CPO tanpa melihat bahwa itu akan berdampak pada ekspansi sawit, maka bertentangan dengan komitmen Presiden,” ungkapnya.

Arie menyebut, pada dasarnya yang harus dibenahi di Kalteng ini adalah soal tata kelolanya. Kalteng memiliki lahan yang luas. Berdasarkan laporan Greenpece, perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Kalteng cukup luas, dengan luasan hampir satu juta hektare. “Itu sawit-sawit ilegal yang juga menghasilkan CPO ilegal pula, harusnya itu dibenahi dulu, kemudian barulah memikirkan ekspansi negara ekspor,” sebut dia. Namun, berkenaan keuntungan untuk daerah, dalam hal ini Kalteng sebagai salah satu daerah penghasil sawit yang cukup banyak, sebenarnya hanya sedikit saja, karena pada dasarnya pajak masuk ke nasional. Bahkan ada pula pungutan ekspor CPO yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Itu tidak ada kontribusi ke daerah, karena masuk dalam pajak secara nasional, justru diberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan. Terlebih kebanyakan perusahaan-perusahaan ini bukan dalam negeri, lagi-lagi keuntungan itu yang diambil dari CPO,” bebernya.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada kontribusi pembangunan merata, karena hanya dikuasai segelintir orang. Justru perusahaan yang diuntungkan. Ketika berorientasi pada ekspor, maka akan berimplikasi pada penambahan luas lahan, karena strategi yang dibangun bukan intensifikasi dan bukan meningkatkan produktivitas.

“Tapi itu orientasinya ekspansi baru. Makin ke sini, pembukaan lahan sawit makin meningkat. Model industri sawit yang berorientasi pada ekspor ini, justru akan menambah ekspansi sawit dan akan berdampak pada lingkungan. Saat ini saja sudah berdampak, apalagi jika ada ekspansi sawit, otomatis akan menambah kerusakana lingkungan,” katanya.

Meskipun pemerintah mencoba membangun industrialisasi nasional, lanjutnya, tapi jika tidak melakukan intensifikasi lahan yang sudah ada saat ini, justru akan menambah ekspansi lahan. “Seharusnya strategi yang digunakan adalah intensifikasi, meningkatkan produktivitas sawit saat ini sehingga hasilnya lebih besar, bukan malah nambah lahan,” pungkasnya. (kaltengpos)


BACA JUGA

Selasa, 25 Januari 2022 12:26

Terlibat Narkoba, 6 Pegawai Kemenkumhan Kalteng Dipecat

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng Ikmal Idrus menegaskan, pihaknya…

Selasa, 25 Januari 2022 10:36

Dari Raker Kalimantan Universities Consortium, 24 Perguruan Tinggi Bahas Kontribusi untuk IKN

Setelah disahkannnya UU Ibu Kota Negera (IKN), sebanyak 24 pimpinan…

Selasa, 25 Januari 2022 10:34

Dua Nama yang Identitasnya Dicatut Resmi Melapor ke Polda Kalteng

PALANGKA RAYA-Keberatan atas penggunaan data pribadi yang digunakan oknum untuk…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:31

Sengkon Disebut Tak Mau Ikuti Mekanisme

  PALANGKA RAYA-Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:27

Dari Peninjauan PTM di SMAN-1 Palangka Raya, Satu Kelas Terisi Penuh, Sebulan Sekali Swab Antigen

Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen sudah dilaksanakan sejak awal…

Jumat, 21 Januari 2022 12:32

Kalteng Penyangga IKN, Perkuat Sektor Pangan

PALANGKA RAYA-Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan…

Jumat, 21 Januari 2022 12:31

Capaian Vaksinasi Provinsi Kalteng Turun

PALANGKA RAYA-Data vaksinasi Covid-19 saat ini telah dilakukan migrasi. Sebelumnya…

Kamis, 20 Januari 2022 08:57

Enam Pekerja Tambang Emas Ditangkap, Bos Tambang Buron

PANGKALAN BUN - Aktivitas tambang ilegal di Arut Utara kembali…

Kamis, 20 Januari 2022 08:56

Serangan Misterius Seleksi Sekda

PALANGKA RAYA – Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)…

Senin, 17 Januari 2022 09:03

Jabatan Bupati Barsel-Kobar Sisa 4 Bulan, Usulan Nama Pj ke Mendagri Sebulan sebelum Berakhir

PALANGKA RAYA-Lebih dari separuh kabupaten/kota se-Kalteng bakal diisi oleh penjabat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers