MANAGED BY:
KAMIS
27 JANUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 27 September 2021 12:47
Survei, 44 Persen Tidak Puas dengan Demokrasi

JAKARTA -- Lembaga survei Indikator Politik menemukan 44 persen masyarakat tidak puas dengan jalannya demokrasi selama pandemi Covid-19. Angka ini merupakan salah satu dari data hasil survei yang dipaparkan Indikator Politik terkait pandemi pada Minggu (26/9).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, jumlah responden yang puas dan tidak puas dengan demokrasi semasa pandemi hampir imbang. Sebanyak 47 persen menyatakan puas, 44 persen tidak puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Ketidakpuasan itu bukan dari segi sistem demokrasi, tetapi lebih kepada pelaksanaannya. Jadi, data tersebut tidak menunjukkan bahwa masyarakat ingin alternatif selain sistem demokrasi. "Saya kira ini penting supaya aspirasi publik bisa ditangkap dan penurunan demokrasi bisa direspons oleh para pemangku kebijakan," ujarnya dalam diskusi virtual.

Secara lebih rinci, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan catatan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap demokrasi semasa pandemi. Ketua Umum YLBHI Asfinawati menyampaikan tiga poin yang perlu dikritisi. Pertama, penanganan pandemi di lapangan yang didominasi oleh TNI/Polri.

”Misalnya, BLT disalurkan melalui TNI/Polri, itu agak jauh dari fungsi mereka. Juga Badan Intelijen (BIN), untuk apa badan intelijen sempat mengeluarkan obat. Kita perlu melihat apakah ada nuansa ekonomi politik di situ," terang Asfinawati dalam forum diskusi virtual.

Dia menegaskan bahwa semestinya TNI/Polri maupun badan intelijen berperan sebagai perbantuan, bukan pelaksana utama. Pelaksana tetap dari otoritas kesehatan. Harus menjadi pertanyaan juga mengapa sistem otoritas kesehatan tidak cukup kuat sehingga TNI/Polri harus turun tangan dalam vaksinasi, misalnya.

Kemudian, penegakan aturan pembatasan sosial juga dirasa diskriminatif. Tindakan penertiban kerap dilakukan kepada aksi-aksi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi tidak berlaku sama untuk kegiatan kampanye politik. Aparat penegak hukum juga melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang menggelar aksi tanpa adanya kasus pidana.

”Padahal penangkapan itu hanya untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Kalau nggak ada ya nggak boleh ditangkap," tegasnya. Penurunan indeks demokrasi juga ditengarai terjadi karena salah kaprah penanganan ujaran kebencian atau hate speech. Terakhir, adanya kasus korupsi terkait penanganan pandemi yang melanggar hak masyarakat atas kesehatan dan kualitas hidup. (deb/fat)


BACA JUGA

Selasa, 25 Januari 2022 12:26

Terlibat Narkoba, 6 Pegawai Kemenkumhan Kalteng Dipecat

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng Ikmal Idrus menegaskan, pihaknya…

Selasa, 25 Januari 2022 10:36

Dari Raker Kalimantan Universities Consortium, 24 Perguruan Tinggi Bahas Kontribusi untuk IKN

Setelah disahkannnya UU Ibu Kota Negera (IKN), sebanyak 24 pimpinan…

Selasa, 25 Januari 2022 10:34

Dua Nama yang Identitasnya Dicatut Resmi Melapor ke Polda Kalteng

PALANGKA RAYA-Keberatan atas penggunaan data pribadi yang digunakan oknum untuk…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:31

Sengkon Disebut Tak Mau Ikuti Mekanisme

  PALANGKA RAYA-Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:27

Dari Peninjauan PTM di SMAN-1 Palangka Raya, Satu Kelas Terisi Penuh, Sebulan Sekali Swab Antigen

Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen sudah dilaksanakan sejak awal…

Jumat, 21 Januari 2022 12:32

Kalteng Penyangga IKN, Perkuat Sektor Pangan

PALANGKA RAYA-Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan…

Jumat, 21 Januari 2022 12:31

Capaian Vaksinasi Provinsi Kalteng Turun

PALANGKA RAYA-Data vaksinasi Covid-19 saat ini telah dilakukan migrasi. Sebelumnya…

Kamis, 20 Januari 2022 08:57

Enam Pekerja Tambang Emas Ditangkap, Bos Tambang Buron

PANGKALAN BUN - Aktivitas tambang ilegal di Arut Utara kembali…

Kamis, 20 Januari 2022 08:56

Serangan Misterius Seleksi Sekda

PALANGKA RAYA – Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)…

Senin, 17 Januari 2022 09:03

Jabatan Bupati Barsel-Kobar Sisa 4 Bulan, Usulan Nama Pj ke Mendagri Sebulan sebelum Berakhir

PALANGKA RAYA-Lebih dari separuh kabupaten/kota se-Kalteng bakal diisi oleh penjabat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers