MANAGED BY:
SABTU
27 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 27 September 2021 12:45
3.000 Hektare Lahan Terbakar, PT KS Didenda Rp175 Miliar

PALANGKA RAYA-Sempat lolos dari gugatan pidana kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), akhirnya PT Kumai Sentosa (KS) terjerat hukum juga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun menetapkan perusahaan perkebunan kepala sawit ini bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan seluas 3.000 hektare (ha) yang berada di dalam area konsesi perusahaan di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Majelis hakim yang diketuai Heru Karyono, S.H. M.H., dan didampingi hakim anggota Erick Ignatius Christophel, S.H. dan Mantico Sumanda Muchtar, S.H. M.Kn. akhirnya menghukum PT KS untuk membayar ganti rugi sebesar Rp175,18 miliar kepada negara, dan memerintahkan perusahaan tersebut memulihkan kembali lahan yang pernah terbakar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani sangat mengapresiasi putusan majelis hakim PN Pangkalan Bun. Pihaknya akan mempelajari lebih lanjut pertimbangan dan amar putusan hakim.

“Kami tidak berhenti melawan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kami akan menggunakan semua instrumen hukum, sanksi, dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun pidana penjara, agar pelaku jera,” kata Rasio Ridho Sani melalui rilis tertulis, Sabtu (25/9).

Ia menambahkan, kejahatan karhutla adalah kejahatan luar biasa yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat serta merugikan negara.

"Ibu Menteri memerintahkan kami untuk menindak tegas dan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan karhutla. Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak akan berhenti melawan kejahatan karhutla," tuturnya.

Meski mengapresiasi dan menghormati putusan yang dikeluarkan majelis hakim PN Pangkalan Bun terkait gugatan perdata yang diajukan kepada PT KS, KLHK menyatakan akan mempelajari lebih lanjut keputusan majelis hakim tersebut. Sebab, KLHK selaku pihak penggugat baru saja mendapat pemberitahuan soal putusan majelis hakim PN Pangkalan Bun, yang diketahui menyidangkan perkara gugatan perdata itu secara E-Court.

“Kami baru dapat isi putusannya, kami belum utuh menerima salinan putusan," kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Jasmin Ragil Utomo ketika dihubungi Kalteng Pos via telepon, Sabtu (25/9).

Jasmin mengatakan, tidak tertutup kemungkinan KLHK akan menempuh langkah hukum lanjutan terkait putusan gugatan perdata terhadap PT KS tersebut. Hal ini dikarenakan nilai ganti rugi materiel yang harus dibayar PT KS sebesar Rp175.179.930.000,- sebagaimana putusan majelis hakim, nilainya masih jauh dari yang dituntut oleh pihak KLHK dengan total Rp1,19 triliun.

“Yang jelas kami tentu akan mempelajari dahulu (isi putusan), karena belum sesuai dengan nilai tuntutan, maka kami akan berupaya melakukan upaya-upaya hukum,” terang Jasmin.

Diterangkannya, dalam isi putusan majelis hakim PN Pangkalan Bun disebutkan bahwa majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi kerugian materiel yang harus dibayar PT KS sebesar Rp175.179.930.000. Sedangkan untuk tuntutan pemulihan lahan yang terbakar seluas 3.000 hektare (ha), meskipun dikabulkan majelis hakim, tapi nilainya tidak tercantum dalam putusan.

“Untuk pemulihan memang dikabulkan, dengan menghukum PT KS untuk melakukan tindakan pemulihan, tapi tidak ada nilai nominalnya,” tuturnya sembari menambahkan bahwa majelis hakim menyerahkan sepenuhnya kepada PT KS untuk menangani pemulihan lahan itu.

Jasmin menerangkan bahwa sidang perdata kasus gugatan terhadap PT KS sudah dimulai sejak akhir tahun 2020. “Sidang gugatan perdata ini kami ajukan simultan menyambung dengan sidang kasus pidana yang kami ajukan terhadap PT KS,” ujarnya.

Jasmin menilai bahwa putusan gugatan perdata yang diambil majelis hakim PN Pangkalan Bun ini lebih baik dari putusan sidang kasus pidana terhadap PT KS, di mana majelis hakim dalam putusannya menyatakan perusahaan tersebut tidak bersalah melakukan tindakan pembakaran lahan. “Mungkin majelis hakim sekarang lebih berhati-hati, mempertimbangkan dari berbagai hal, terutama dari sisi bukti-bukti ilmiahnya," pungkasnya.

Jasmin menyebut bahwa sejauh ini ada 20 perusahaan yang digugat KLHK terkait kasus karhutla. “Sudah 10 perkara berkekuatan hukum tetap, dengan nilai gugatan mencapai Rp3,7 triliun. Saat ini KLHK tengah mempersiapkan proses eksekusi atas perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” tambahnya.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan majelis hakim dalam sidang yang digelar Kamis lalu (23/9), PT KS wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran lahan seluas 3.000 ha. Menyikapi hal ini, Ketua LBH Palangka Raya Aryo Nugroho SH mengatakan, putusan majelis hakim yang memenangkan gugatan perdata yang diajukan KLHK terhadap PT KS tersebut merupakan suatu kabar baik. Sebelumnya dalam sidang kasus pidana, PT KS dinyatakan terbukti tidak bersalah oleh majelis hakim PN Pangkalan Bun.

“Kami sambut baik kabar soal putusan itu, setelah sebelumnya sempat kecewa dengan putusan kasus pidananya yang menyatakan PT KS tidak bersalah,” ujar Aryo dalam tanggapan tertulisnya yang dikirimkannya kepada Kalteng Pos, Sabtu (25/9).

Menurut Aryo, putusan majelis hakim ini bisa menjadi bukti sekaligus pembelajaran terkait persoalan karhutla di Kalteng selama ini, bahwa sesungguhnya pelaku karhutla bukanlah warga atau masyarakat peladang tradisional sebagaimana sering dituduhkan sebagian pihak. “Karena peladang tradisional dari masyarakat adat hanya membuka lahan demi untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Meski pada satu sisi pihanya mengapresiasi putusan majelis hakim PN Pangkalan Bun, lanjut Aryo, pada sisi lain pihaknya juga punya catatan kritis soal putusan tersebut.

Menurut Aryo, berkaca dari putusan-putusan sebelumnya, di mana KLHK juga memenangkan gugatan terhadap suatu perusahaan perkebunan, tapi LBH Palangka Raya belum melihat dan mengetahui realisasi lapangan kepatuhan perusahaan atas putusan pengadilan, termasuk yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Karena banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa eksekusi putusan tersebut jalan di tempat,” kata pria yang dikenal aktif dalam kegiatan pembelaan hukum untuk masyarakat adat dan masalah lingkungan hidup.

Karena itu, demi menegakkan aturan hukum, LBH Palangka Raya mendorong KLHK mengambil sikap tegas sesuai kewenangan terhadap perusahaan yang tidak mau mematuhi putusan hukum. “KLHK bisa mencabut pelepasan kawasan hutan milik perusahaan tersebut, sedangkan BPN bisa mencabut izin HGU-nya, ini sesuai dengan Permen Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar," pungkasnya. (sja/ce/ala)


BACA JUGA

Jumat, 19 November 2021 18:00

Hentikan Deforestasi, Banyak Wilayah Serapan Hilang, Kalteng Kebanjiran

PALANGKA RAYA-Tak terkendalinya perambahan hutan atau deforestasi untuk kepentingan Hak…

Jumat, 19 November 2021 17:53

Kisah Relawan yang Membantu Sesama Tanpa Pamrih selama Banjir Melanda Kota Cantik

Sepekan sudah banjir melanda Kota Palangka Raya. Perhatian pemerintah kepada…

Kamis, 18 November 2021 11:21

Terdampak Banjir, Waktu Tanam di Kawasan Food Estate Mundur

PULANG PISAU-Dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau juga…

Kamis, 18 November 2021 11:19

Ketika Bencana Terparah Melanda Ibu Kota Kalteng, Bertahan dan Terjebak Tiga Hari di Rumah

Permukiman penduduk di bantaran Sungai Kahayan tergenang banjir. Kian hari…

Kamis, 18 November 2021 11:14

Bukit Rawi Ditutup Total, Lalu Lintas Palangka Raya-Gumas Lumpuh

PALANGKA RAYA-Jali hanya bisa rebahan di bawah truk trailer pembawa…

Selasa, 16 November 2021 10:02

Banjir Kalteng, Greenpeace Bilang, Hentikan Pembangunan yang Merusak Lingkungan

Bencana banjir yang beruntun melanda Kalteng mendapat sorotan tajam dari…

Selasa, 16 November 2021 10:00

Potensi Hujan Tinggi, Banjir Kian Parah di Kalteng

PALANGKA RAYA-Curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) cukup tinggi…

Selasa, 16 November 2021 09:43

Tahun Depan, Hentikan Pengiriman Bauksit dari Kalteng

PALANGKA RAYA-Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di…

Senin, 15 November 2021 17:12

Gubernur Kalteng Instruksikan PUPR Pantau Kondisi Banjir

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bergerak cepat memperhatikan penanganan infrastruktur…

Senin, 15 November 2021 17:10

Banjir di Kalteng, Sudah 5 Kabupaten Kota Tergenang

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers