Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) yang dilaksanakan di Unit Pelakasana Tugas (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palangka Raya sudah dilaksanakan sejak 2 Oktober lalu. Ada sebanyak 86 instansi yang pelaksanaan SKD dilaksanakan di UPT BKN ini. Namun, saat ini kondisi di Kalteng sudah berstatus tanggap darurat bencana banjir dan beberapa daerah terendam banjir mulai yang ringan hingga parah.
Melihat kondisi ini, Kepala UPT BKN Palangka Raya Sigit Ari Wibowo mengatakan, pihaknya akan berusaha tetap menjaga hak daripada peserta yang saat ini dijadwalkan mengikuti SKD namun tidak dapat hadir karena terkendala kondisi banjir.
“Kami berharap peserta yang saat ini terkendala banjir dan tidak bisa datang ke UPT BKN Palangka Raya untuk mengikuti SKD tetap mendapatkan haknya,” katanya saat diwawancarai di kantornya, Jumat (10/9).
Diungkapkannya, pihaknya akan bersurat kepada BKN pusat agar peserta yang memang tidak dapat mengikuti SKD karena terkendala bencana banjir maka diberikan penjadwalan ulang. Nantinya, masing-masing peserta yang memang tidak dapat hadir mengikuti SKD harus menyampaikan dengan menunjukkan bukti yang kuat.
“Saat ini memang belum ada statemen demikian dari pusat, maksudnya BKN pusat akan memberikan kelonggaran itu atu tidak, tetapi kami akan mencoba bersurat tentu peserta yang dimaksud harus menujukkan buktinya,” ungkapnya kepada Kalteng Pos.
Nantinya, dari peserta yang berhalangan hadir menyampaikan informasi ke masing-masing panitia penyelenggaran di instansi dan panitia tersebut menyampaikan ke pusat. Namun, ada beberapa peserta yang datang dan menyebut dirinya dari lokasi bencana banjir dan berusaha datang untuk mengikuti SKD. “Ada beberapa peserta dari daerah banjir di Katingan dan Kotawaringin Timur (Kotim), mereka katanya harus menggunakan transportasi rakit,” pungkasnya.
