PALANGKA RAYA-Kehadiran perusahaan besar swasta (PBS) yang berinvestasi di Bumi Tambun Bungai, sejatinya tidak hanya mengeruk kekayaan alam saja. Kehadiran PBS semestinya berkontribusi membantu pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan. Terutama korporasi yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi saat terjadi pandemi seperti sekarang ini.
Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rawing Rambang menyebut, pihak swasta memiliki peran membantu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dalam sektor pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sayangnya, menurut Rawing, partisipasi beberapa korporasi perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan di Kalteng dinilai masim minim.
Minimnya partisipasi korporasi tersebut membuat peran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng menjadi sorotan. Seharusnya, kata Rawing, organisasi yang berisikan gabungan perusahaan kelapa sawit tersebut memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan anggota organisasi tersebut.
“Seharusnya GAPKI mengawasi, karena melalui peran dan kehadiran GAPKI inilah bisa diketahui (sejauh mana) kontribusinya mendukung program (pemerintah),” kata Rawing Rambang kepada media di Jalan Sudirman, Rabu (23/6).
Menurut pria yang juga menjabat Ketua Lembaga Minyak Pambelum ini, sebagian besar pengguna jalan di wilayah Kalteng ini adalah kendaraan yang mengangkut CPO maupun buah kelapa sawit. “Jadi suka atau tidak suka, pemakai jalan di Bumi Tambun Bungai sebagian besar adalah truk-truk yang bermuatan sawit,” ungkap Rawing.
Oleh sebab itu, tingginya mobilitas kendaraan korporasi perkebunan kelapa sawit dalam memakai infrastruktur, lanjut Rawing, seharusnya diimbangi dengan kontribusi dalam membantu pembangunan. Menjadi tugas GAKPI untuk mengkoordinasi semua PBS yang merupakan anggotanya.
“Saya juga tidak tahu seperti apa peran GAPKI Kalteng secara kinerja dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ucapnya.
Ditambahkan Rawing, selama pandemi Covid-19, sektor yang tetap eksis adalah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Apalagi kedua sektor itu melibatkan banyak tenaga kerja. Jangan sampai pandemi membuat pembangunan menjadi stagnan.
“Jangan sampai terhambat dan masyarakat menjadi terimbas. Lembaga Minyak Pambelum akan hadir mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Kondisi saat ini, kata Rawing Rambang, memotivasi Minyak Pambelum untuk ikut membantu melakukan pendampingan pembangunan terkait lingkungan, baik perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pertanian. Lembaga Minyak Pambelum yang ditangani sejumlah pengurus berkompeten bertekad mendampingi pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kami coba bekerja sama dengan institusi terkait asosiasi dan GAPKI serta asosiasi lainnya. Kami akan melakukan kolaborasi dan sinergi bersama semua lembaga yang ada," tegasnya.
Gebrakan awal yakni dengan bekerja sama dan koordinasi dengan asosiasi serta pemerintah. Setelah data terkompilasi, selanjutnya akan dirumuskan apa yang akan dilakukan guna mendukung program gubernur dan bupati/wali kota se-Kalteng.
Terpisah, Ketua Bidang Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat GAPKI Kalteng Suto Suwahyono mengatakan, perlu diketahui publik bahwa korporasi atau PBS yang ada di Kalteng tidak semua merupakan anggota GAPKI.
“Jadi kami hanya menyarankan dan memonitor korporasi yang merupakan anggota. Selain itu, GAPKI juga memiliki banyak program yang dijalankan, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi masyarakat, adat istiadat, hukum, serta sarana dan prasarana,” kata Suto kepada Kalteng Pos, Rabu (23/6).
