MANAGED BY:
MINGGU
24 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 01 Mei 2021 11:05
Cegah Ledakan Kasus Covid-19 selama Ramadan dan Lebaran
Perbatasan Darat Kalsel dan Kalteng Sudah Disekat
Pos penyekatan darat. (Int)

KUALA KAPUAS-Untuk menekan penyebaran Covid-19 selama bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri 1442 Hijriah, pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan untuk meniadakan atau melarang mudik. Kebijakan itu ditindaklanjuti oleh semua pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan melakukan penyekatan di pintu masuk Kalteng yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Guna memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran, maka Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi mengecek langsung posko penyekatan di anjir Km 14, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Jumat (30/4). Dalam kunjungan tersebut, wakapolda didampingi pejabat utama Polda Kalteng. Rombongan disambut Kapolres AKBP Manang Soebekti beserta pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Wakapolda Brigjen Pol. Ida Oetari Poernamasasi mengatakan, karena penyebaran Covid-19 sudah masif, maka pemerintah mengeluarkan edaran guna membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sesuai surat edaran pemerintah pusat, kebijakan itu diberlakukan juga di Kalteng. Di Kabupaten Kapuas dikuatkan pengetatan yang didasarkan pada surat edaran bupati.

"Tujuan hanya satu, yakni melindungi warga negara supaya tetap sehat dan tidak tertular Covid-19," tegas Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi.

Ia menambahkan, hal ini (pencegahan penyebaran Covid-19) bukan hanya menjadi tugas polisi. Semua pihak diajak terlibat aktif di dalamnya, karena memiliki tanggung jawab yang sama dalam menegakkan aturan yang diberlakukan pemerintah.

“Penyekatan arus mudik ini sudah diberlakukan untuk mencegah terjadinya ledakan kasus Covid-19 selama bulan Ramadan maupun lebaran Idulfitri 1442 Hijriah,” ucapnya.

Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi berpesan kepada masyarakat Kalteng agar mematuhi peraturan pemerintah soal larangan mudik dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan 5M; mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumuman, dan membatasi mobilasi atau interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mengecek pos penyekatan, wakapolda juga menyerahkan paket bingkisan dan bantuan masker untuk masyarakat serta petugas pos penyekatan.

Sementara itu, Kapolres Kapuas AKBP Manang Soebeti menegaskan bahwa pihaknya bersama stakeholder terkait di Kabupaten Kapuas sudah mempersiapkan sarana maupun personel di pos penyekatan agar proses pengawasan berjalan lancar.

"Di Kabupaten Kapuas ada dua posko penyekatan, yakni di Kecamatan Basarang (berbatasan dengan Pulang Pisau) dan di Kecamatan Kapuas Timur (berbatasan dengan Kalsel)," ucapnya.

 

Potensi Orang Mudik Masih Besar ====judul baru

Sementara itu, Badan Litbang Kementerian Perhubungan melaporkan, masih ada sekitar 17,2 juta orang yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah, baik dengan tujuan mudik maupun lainnya, meskipun pemerintah telah menetapkan larangan mudik.

Laporan ini berdasarkan hasil survei tahap kedua yang dilakukan oleh Balitbanghub pada periode 15-17 April. Ada sekitar 7 persen dari 83 juta orang yang menyatakan akan mudik ke luar kota sebelum diberlakukan larangan mudik. Mereka masih menyatakan akan mudik walaupun sudah ada larangan.

Kepala Balitbanghub Umar Aris mengungkapkan, dari jumlah tersebut, jika dilihat dari kelompok penghasilan, rata-rata didominasi oleh mereka yang berpenghasilan di bawah 8 juta per bulan atau 53,3 persen. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, persentase terbesarnya atau 24,7 persen adalah karyawan swasta.

Sementara sisanya dibagi ke berbagai kategori, seperti pegawai BUMN/BUMD, ASN, TNI-Polri, pelajar/mahasiswa, dan lainnya. “Mungkin kalau ASN atau pegawai BUMN berpikir sudah dilarang, mau tak mau harus ikut aturan, jadi ya sudahlah tidak jadi mudik,” jelas Umar Aris, Kamis (29/4).

Sementara jika dilihat dari persebaran tujuannya, mayoritas pemudik mengarah ke Jawa Tengah dengan persentase 38,53 persen. Menyusul Jawa Barat 22,02 persen dan Jawa Timur 11,93 persen.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, satgas telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi tujuan mudik untuk menggencarkan sosialisasi kebijakan pencegahan penularan Covid-19, terutama yang berkaitan dengan peniadaan mudik.

Sosialisasi harus dilakukan dengan tegas untuk membedakan periode pengetatan mobilitas dan kegiatan mudik. Termasuk membuat sebuah landasan hukum yang kuat. ”Sosialisasi harus dilakukan hingga ke akar rumput, hingga masyarakat bisa memahami dengan baik kebijakan mudik yang dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Wiku juga menegaskan bahwa kegiatan pariwisata ke luar daerah pada tanggal 6 hingga 17 Mei dilarang. Kegiatan wisata hanya bisa dilakukan di kabupaten/kota asal domisili atau dalam satu kawasan aglomerasi masing-masing, karena perjalanan lintas batas daerah tidak dibolehkan.

”Penyelenggara wisata dan aparat penegak hukum harus tegas dalam penerapan protokol kesehatan, termasuk membatasi jumlah pengunjung,” ucapnya. (alh/ce/ala)


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 13:58

Anggaran Food Estate Harus Diawasi, Warga Lokal Disebut Tak Dilibatkan Penggarapan

KUALA KAPUAS-Mega proyek food estate atau lumbung pangan di Desa…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:55

Jangan Terlena Penurunan Covid-19 di Kalteng, Tetap Patuhi Prokes

PALANGKA RAYA-Kasus Covid-19 di Kalteng lebih dari sebulan terakhir ini…

Senin, 11 Oktober 2021 09:59

Bongkar Habis Jaringan Sabu Narapidana, Siap Razia Lapas dan Rutan se-Kalteng

PALANGKA RAYA – Terungkapnya sejumlah jaringan pengedar sabu yang dikendalikan…

Sabtu, 09 Oktober 2021 11:32
Semangat Menggebu Pejuang Pendidikan di Kalteng

Siswa dan Guru Bertaruh Nyawa Melawan Derasnya Arus, Patungan Beli Tanah untuk Bangun Ruang Guru

Akses jalan menjadi jantung kehidupan masyarakat. Terutama bagi peserta didik…

Sabtu, 09 Oktober 2021 11:13

Dinkes Dorong PTM Terbatas, Demi Mencetak Generasi Penerus yang Berkualitas

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tengah mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap…

Sabtu, 09 Oktober 2021 11:05

Penerimaan PPPK, Minta Pertimbangan Khusus terhadap Guru yang Puluhan Tahun Mengabdi

PALANGKA RAYA-Informasi kelulusan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Jumat, 08 Oktober 2021 10:45

Sidang Perdana Mantan Direktur PDAM Tanpa Didampingi Pengacara

PALANGKA RAYA-Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat mantan Direktur…

Jumat, 08 Oktober 2021 10:43

Dinkes Dorong PTM Terbatas, Demi Mencetak Generasi Penerus yang Berkualitas

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tengah mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap…

Kamis, 07 Oktober 2021 15:35

508 Peserta Tidak Hadir SKD

PALANGKA RAYA-Seleksi kompetensi dasar (SKD) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana…

Kamis, 07 Oktober 2021 15:04
Terkait Dugaan Tipikor Kasus Dana Hibah Pilgub 2020

Geledah Kantor KPU Kapuas, Penyidik Kejaksaan Bawa Satu Koper dan 12 Boks

KUALA KAPUAS-Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Komisi Pemilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers