PALANGKA RAYA-Prahara yang menerpa tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng masih menjadi perbincangan hangat. Hal itu menyusul adanya aksi protes dengan melepas atribut partai dalam arena musyawarah cabang (muscab). Aksi tersebut ditunjukkan oleh mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pulang Pisau (Pulpis) Idham Amur beserta pimpinan anak cabang (PAC). Aksi lepas atribut partai yang melekat di tubuhnya itu merupakan buntut dari kekecewaan. Ia menilai penetapan ketua pada muscab itu tidak sesuai dengan aturan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PKB.
Idham mengatakan, penetapan ketua dan pengurus yang dibacakan oleh pemimpin sidang pada muscab itu merupakan keputusan sepihak dewan pimpinan pusat (DPP), bukanlah usulan dari para PAC Pulpis. Pihaknya juga tak mengetahui darimana DPP bisa mengantongi nama-nama yang tertera dalam SK kepengurusan itu.
“Mungkin usulan dari DPW, saya kurang tahu, tapi DPP tidak mungkin tahu nama nama-nama si A, B, atau C jika bukan DPW yang mengusulkan,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (15/3).
Diungkapkannya, merujuk pada aturan dalam AD/ART partai, seharusnya setelah dilakukan demisioner terhadap jabatan sebelumnya, maka pihaknya menyampaikan pertanggungjawaban. Namun, pada pelaksanaan muscab itu, PAC yang ada menerima tanpa ada catatan apapun.
“Setelah demisioner maka ditetapkan ketua terpilih sementara yang diinginkan oleh para PAC, setelah itu ketua sidang menyatakan seseorang terpilih, lalu ketua terpilih membentuk kepengurusan baru dan dilaporkan ke DPP untuk dikeluarkan SK sesuai muscab,” ungkapnya.
Ia menyebut, yang terjadi dalam muscab kali ini berbeda. Artinya, muscab mengabaikan AD/ART. Hanya menjadi kemauan sepihak DPP yang mungkin saja diintervensi usulan dari DPW. Terkait usulan ini pun, ada kemungkinan rekayasa terkait dengan perpolitikan di Pulpis 2024 ke depan.
“Terhadap informasi penjegalan maju 2024 secara politik mungkin iya, namanya politik mungkin saja bisa terjadi, tetapi itu hanya praduga saja. Tapi secara AD/ART memang pemilihan muscab kemarin itu tidak sesuai,” katanya.
Idham Amur menyebut bahwa mundurnya dirinya dari kepengurusan partai lantaran para PAC telah menyatakan untuk mundur. Para PAC itu yang selama ini telah membantunya mengurus partai. “Masa saya tidak mundur juga? Kalau saya bertahan, itu artinya saya tidak tahu diri. Saya dibela, masa saya masih mau bertahan,” ujarnya.
Pihaknya menyayangkan pelaksaan muscab yang tidak sesuai dengan aturan partai. Pihaknya juga memastikan bahwa AD/ART yang berlaku saat ini menggunakan aturan yang dibahas pada musyawarah nasional (munas) tiga tahun lalu. Saat ini, pihaknya tidak mengetahui nasib daripada SK DPP itu.
“Saya tidak tahu lagi, apakah nama saya juga diusulkan lagi ke pusat, saya juga tidak tahu,” tegasnya.
Apabila pun, lanjut dia, namanya diusulkan ke DPP dan ketika suata saat nanti turun SK atas namanya, pihaknya menyebut tetap keluar dari PKB. “Sekali keluar tetap keluar, walaupun ada nama saya dalam SK dari DPP, saya tetap keluar dari PKB, titik,” tegasnya.
Untuk PAC sendiri, pihaknya menyebut juga tidak mau bergabung lagi dan mengikutinya arah partai yang akan dipilih. Bahkan, kemarin (Senin,red) sudah ada tiga DPW yang membuka karpet untuknya.
“Secara logika saya sudah demisioner dan saya bebas dari ketua, jika sudah diketok, maka saya sudah dikeluarkan dari kepengurusan, tidak perlu ada surat tertulis terkait pengunduran diri saya, tapi dalam waktu dekat saya akan menuliskan surat pengunduran agar legal,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalteng Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, kisruh yang terjadi pada pelaksanana muscab yang digelar Minggu (14/3) merupakan dinamika politik.
