PALANGKA RAYA-Saat ini Kalteng masih berjibaku menghadapi bencana nonalam pandemi Covid-19. Meski dalam kondisi ini, pencegahan dan penanganan bencana alam kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir harus tetap berjalan seimbang. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) melaksankaan apel gelar pasukan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di halaman Kantor Gubernur Kalteng, (4/3).
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dihadapi dari tahun ke tahun memiliki eskalasi dan karakter yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh kondisi lahan, cuaca dan iklim, ditambah dengan peningkatan aktivitas oknum tak bertanggung jawab yang masih melakukan pembakaran.
“Pada 2019, luas lahan terbakar berjumlah 13 ribu hektare lebih, lalu pada 2020 mengalami penurunan menjadi 787 hektare lebih, berhasil turun sebanyak 12 ribu hektare lebih,” katanya.
Keberhasilan itu, lanjut dia, merupakan buah kerja keras semua pihak. Besar harapan bahwa pada 2021 dan seterusnya Kalteng dapat mewujudkan komitmen dan target bersama untuk bebas dari kabut asap. Untuk itu, sebagai kesiapan, gubernur menyebut telah mengerahkan personel sebanyak 8.312 orang.
"Kami kerahkan delapan ribu lebih personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Brigdalkar KPH, Manggala Agni, MPA/TSAK/BPK, dan TAGANA," bebernya.
Juga didukung dengan operasi udara melalui usulan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembiayaannya menggunakan dana APBD provinsi. Berkenaan dana ini, sudah dianggarkan melalui belanja tak terduga (BTT) dengan nominal mencapai Rp100 miliar serta dana tugas pembantuan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan BNPB.
"Selain kesiapan sumber daya personel, peralatan, dan penganggaran, perlu juga diprioritaskan upaya pencegahan melalui deteksi dini," ucap gubernur.
Hal itu dilakukan dengan memonitor area rawan muncul hotspot dan titik api melalui pemantauan kondisi harian di lapangan. Pengawasan harus sampai ke level bawah dengan melibatkan babinsa, bhabinkamtibmas, dan kepala desa dalam upaya penanganan karhutla.
"Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar," katanya.
Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut pun harus terus dilanjutkan. Seluruh personel mesti cepat tanggap sehingga mudah mengendalikan keadaan jika terjadi kebakaran.
"Tegakkan hukum tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera," ujarnya.
Gubernur berharap agar pemerintah kabupaten/kota harus segera menentukan status keadaan darurat bencana karhutla di daerah masing-masing dan membentuk satgas penanganan darurat karhutla sampai tingkat kelurahan/desa. Menurutnya persoalan karhutla bisa dicegah, karena sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia.
"Pendekatan secara intensif kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan menjadi kunci utama dalam keberhasilan mencegah terjadinya karhutla," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Emi Abriyani mengatakan, sejauh ini ada satu hotspot karhutla yang terdeteksi satelit, yaitu di daerah Jalan Yos Sudarso ujung yang lahannya terbakar beberapa hari lalu.
