PALANGKA RAYA-Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kapuas menyayangkan dirobohkannya jembatan Mandomai Kabupaten Kapuas beberapa waktu lalu. Pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan perobohan itu, namun apabila hendak diganti dengan jembatan yang baru meskipun sama tetapi cagar budayanya sudah hilang. Untuk diketahui, jembatan itu dibangun sekitar tahun 1975 dan mulai digunakan sekitar tahun 1976.
Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kapuas Gauri Vidya Dhaneswara mengatakan, meski hingga saat ini belum ada penetapan jembatan itu sebagai cagar budaya atau bukan. “Namun, apabila memang jembatan itu sebagai cagar budaya, dan apabila hendak dibangun dengan jembatan yang sama, cagar budayanya sudah hilang,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (3/3).
Diungkapkannya, memang dalam upaya pelestarian cagar budaya tidak bisa berjalan menentang dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu, harus diketahui alasannya dirobohkan jembatan itu oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Kapuas.
“Tetapi sampai sekarang kami sebagai Tim Ahli Cagar Budaya tidak mengetahui justifikasi itu, tidak ada rilis dari dinas terkait di Pemkab Kapuas, mengapa harus dilakukan perobohan itu?,” katanya kepada Kalteng Pos.
Selanjutnya, perobohan jembatan itu sudah terjadi, untuk membangun kembali itu tidak mungkin, paling tidak jika ingin membangun jembatan yang sama hanya dapat membuat replikanya. Langkah ini sudah terlampau jauh, karena sudah tidak bisa dikembalikan lagi jembatan itu.
“Saya sebagai orang yang selama ini berkecimpung di cagar budaya menyesali perobohan itu, kenapa harus terlambat? Apabila jembatan itu itu memang memiliki nilai cagar budaya, untuk mengembalikannya tidak mungkin karena yang asli memang sudah hancur, kita tidak bisa apa-apa lagi,” ungkapnya.
Pihaknya juga tidak mengetahui, apakah Pemkab Kapuas memiliki niat membangun yang baru dengan mengadopsi sistem yang ada pada jembatan Mandomai ini. Apabila itu dilakukan maka memori terhadap jembatan sejarah itu tidak hilang.
“Tetapi kalau untuk membangun kembali dalam kaidah pelestarian cagar budaya sudah tidak ada, karena cagar budaya itu boleh dibongkar minimal 70 persen, kalau sudah hancur kita tidak bisa membangun kembali apalagi material yang ada sudah rusak,” uapnya.
Namun, terhadap jembatan ini, terlepas dari cagar budaya atau tidak perlu diapresiasi karena keunikan dan memiliki sejarah. Apabila memang harus dirobohkan maka harusnya dengan cara yang lebih elegan, tidak harus dengan dirobohkan seperti itu.
“Kami pernah meminta penundaan perobohan jembatan itu pada September 2020 saat kami melakukan sidang penetapan cagar budaya di Kuala Kapuas,” tegasnya.
Saat itu, lanjut dia, pihaknya mendapatkan informasi mengenai adanya rencana perobohan jembatan itu. Pihaknya menyampaikan secara lisan agar perobohan itu dipikirkan baik-baik, itu memang benar ada rencana dirobohkan maka sebelum itu perlu dilihat, apakah tindakan itu layak dilakukan atau tidak.
“Kami menunggu konfirmasi dari Pemkab Kapuas dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas, tetapi dari dimulainya perobohan jembatan itu kami tidak mendapatkan kabar bahkan saat kami konfirmasi ternyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas juga tidak mengetahui terkait perobohan itu,” bebernya.
Pihaknya menyebut tidak mengetahui perangkat daerah (PD) apa yang melakukan perobohan itu, tetapi yang pasti dari pihak Pemkab Kapuas, mungkin dari PU. Seharusnya, dilakukan kajian terhadap jembatan itu.
“Jembatan Mandomai posisinya sekarang kami bilang objek yang diduga cagar budaya, tetapi belum mendapatkan kajian tim, untuk itu kami meminta menunda waktu perobohan karena perlu melakukan kajian,” katanya.
