MANAGED BY:
SELASA
04 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Rabu, 24 Februari 2021 13:41
Kawal Kasasi Kasus Karhutla di MA
Berharap MA Menganulir Vonis Bebas PT Kumai Sentosa oleh PN Pangkalan Bun
Agustiar Sabran

PALANGKA RAYA-Vonis bebas terhadap PT Kumai Sentosa atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat banyak pihak terkejut. Majelis hakim mementahkan tuntutan yang dijatuhkan jaksa kepada perusahaan perkebunan sawit tersebut. Dakwaan terhadap perusahan terkait kebakaran hebat yang merusak lahan seluas 2.600 hektare (ha) kandas. Merasa kecewa atas keputusan hakim, upaya hukum pun ditempuh oleh kejaksaan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Kalteng Muktarudin merupakan satu dari sekian banyak pejabat publik yang mengaku terkejut dengan vonis hakim yang membebaskan PT Kumai Sentosa dari jeratan hukum kasus karhutla di Kobar. Keputusan hakim dinilai sangat ironis. Pihaknya tak akan tinggal diam atas permasalahan ini. Kasasi yang ditempuh jaksa akan dikawal dan dimonitor.

“Saya mendukung langkah hukum yang diambil oleh kejaksaan dengan mengajukan kasasi,” tegas Muktarudin kepada Kalteng Pos via telepon, (23/2).

Kasus ini, kata Mukhtarudin, harus menjadi perhatian semua stakeholder, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semuanya harus memiliki persepsi yang sama bahwa menyelamatkan lingkungan hidup adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

“Kerusakan lingkungan di Kalimantan, khususnya di Kalteng, sudah terjadi sedemikian rupa, terbukti dengan pemanasan global dan anomali iklim, semua itu tidak lain akibat rusaknya ekosistem, salah satu yang berkontribusi dalam perusakan lingkungan adalah karhutla,” ucap Mukhtarudin.

Oleh karena itu, kata Mukhtarudin, harus ada persepsi yang sama untuk kepentingan bersama dalam menyelamatkan lingkungan.

“Pelangaran hukum yang terkait dengan perusakan lingkungan harus ditindak tegas dan diberi sanksi yang seberat-beratnya, agar ada efek jera kepada pelaku atau pihak yang berniat melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng H Agustiar Sabran melalui Ketua Harian Dr Andrie Elia mengatakan, perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng wajib bertanggung jawab menjaga kawasan masing-masing.

"Masalah yang ada di Kalimantan Tengah adalah lahan yang rentan dengan kebakaran, terutama terkait pengelolaan hutan," katanya kepada Kalteng Pos via telepon, Selasa (23/2).

 

Karena itu setiap perusahaan wajib bertanggungjawab menjaga wilayah konsesi yang telah diamanahkan pemerintah kepada perusahaan.

"Jika terbukti bersalah dan melanggar serta dengan sengaja atau lalai melakukan, maka perlu ditindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku," tegas pria yang juga merupakan rektor Universitas Palangka Raya tersebut.

Selain perusahan yang berinvestasi di Kalteng, semua pihak juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan Kalteng agar tidak mudah terbakar. Pasalnya, kebakaran yang terjadi akan berimbas atau dirasakan oleh semua orang.

Menanggapi putusan bebas dalam perkara karhutla dengan terdakwa korporasi PT Kumai Sentosa, ia menyebut, masyarakat Kalteng perlu mengikuti proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama akan ada banding, kasasi, peninjauan kembali, dan proses hukum lainnya, itu bisa dilakukan dan menjadi hak setiap warga negara," tegasnya.

DAD sebagai lembaga adat di Kalteng tidak dapat berkomentar lebih jauh selain mengikuti proses hukum saat ini dan mendorong setiap upaya hukum yang akan dilakukan sesuai dengan aturan.

Menurutnya, proses penegakan hukum sudah berjalan baik. Pihak kepolisian sudah memroses secara hukum. Keputusan pengadilan pun sudah keluar. Namun, karena adanya upaya banding oleh pihak kejaksaan negeri, maka proses hukum belum berakhir.

"Kami apresiasi semua upaya hukum yang telah dilakukan, baik oleh kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Jadi kita tunggu saja, karena hukum merupakan keputusan tertinggi," pungkasnya. (nue/ce/ala)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 04 Oktober 2022 10:17

Kondisi Banjir di Pedalaman Kalteng Berpotensi Bertambah Parah

Setelah sempat surut, banjir kini kembali merendam wilayah Kabupaten Kotawaringin…

Selasa, 04 Oktober 2022 10:15

Jangan Ada Lagi Truk Masuk Jalan Dalam Kota Sampit

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso,…

Selasa, 04 Oktober 2022 10:14

Nilai Ekspor di Kalteng Turun Pada Agustus 2022, Impor Justru Naik

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Eko…

Senin, 03 Oktober 2022 15:57

Stok Pangan Aman, Tapi Kok Harga Beras Naik...?

PALANGKA RAYA-Stok barang-barang kebutuhan pokok pada pasar-pasar tradisional di Kota…

Senin, 03 Oktober 2022 13:26

Kalteng Masuk Wilayah yang Diprediksi Alami Hujan Lebat Berangin

Menurut siaran informasi di laman resmi BMKG seperti dilansir dari Antara, hujan…

Senin, 03 Oktober 2022 13:24

NasDem Resmi Usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Partai NasDem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon…

Sabtu, 01 Oktober 2022 09:50

Belasan Pendaftar Panwascam di Palangka Raya Tercatat sebagai Anggota Parpol

PALANGKA RAYA-Salah satu warga yang ikut mendaftar sebagai panitia pengawas…

Jumat, 30 September 2022 10:34

Kafe Diterpa Isu Sarang LGBT

PALANGKA RAYA-Baru mereda penolakan terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, dan…

Jumat, 30 September 2022 10:32

Yang Maju Pilkada Pakai Jalur Independen di Kalteng, Saatnya Bergerilya Mencari Dukungan

PALANGKA RAYA-Dalam sejarah perpolitikan di Bumi Tambun Bungai, sosok Sudarsono…

Rabu, 28 September 2022 10:53

Polisi Curiga, Pelaku Pembunuh Pasutri di Palangka Raya Ada Dua Orang

Sejauh ini, Kasatreskrim Polresta Palangka Raya Kompol Ronny M Nababan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers