SAMPIT-Hantaman gelombang laut terus mengikis sebagian kawasan Pantai Ujung Pandaran. Abrasi tak terhindarkan. Kondisi itu mengancam keberadaan objek wisata pantai serta akses jalan menuju sebuah makam yang selama ini menjadi objek wisata religi di lokasi itu. Selain itu, abrasi juga mulai menghancurkan musala yang berada di kawasan makam tersebut.
"Abrasi menghancurkan bangunan musala, sebelumnya akses jalan menuju kubah sudah lama terputus, dulunya kendaraan bisa langsung ke kubah, tapi sekarang peziarah harus memakai kelotok untuk menyisir pantai agar bisa sampai ke kubah," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Rudianur saat dibincangi Kalteng Pos di ruang kerjannya, Selasa (2/2).
Oleh karena itu, selaku wakil rakyat ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk turun tangan membantu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menangani abrasi yang terjadi di Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit.
"Kami meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi supaya memberikan alternatif solusi mengatasi abrasi yang terjadi di kawasan objek wisata Ujung Pandaran itu," ujar Rudianur.
Politikus Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi serius menangani abrasi yang terjadi di Pantai Ujung Pandaran, sehingga kerusakan tidak bertambah parah lagi. Apalagi lokasi tersebut merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kotim yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.
"Saat ini sebagian pantai Ujung Pandaran terancam hancur akibat abrasi air laut yang terus menggerus pantai. Termasuk aset daerah berupa bangunan rumah betang yang ada di kawasan objek wisata tersebut," terang Rudianur.
Menurutnya persoalan ini perlu segera diantisipasi untuk jangka panjang. Jikalau abrasi dibiarkan tanpa ada penanggulangan yang optimal, maka suatu saat akan sampai ke lokasi wisata, termasuk proyek wisata dan bundaran yang dibangun oleh pemerintah daerah.
"Kalau hanya mengandalkan dana pemerintah kabupaten, maka akan sangat berat, karena dana yang dimiliki pemerintah kabupaten sangat terbatas, apalagi saat ini sedang pandemi Covid-19, sementara penanganan abrasi membutuhkan dana besar dan penanganan cepat, maka dari itu pemerintah kabupaten mesti segera berkoordinasi dengan provinsi untuk penanganan," tutupnya. (bah/ce/ala)
