PALANGKA RAYA- Setiap 24 Oktober dirayakan sebagai Hari Dokter Nasional. Tahun ini, mereka sebagian besar berada di garda terdepan menangani pasien Covid-19. Begitu juga dokter-dokter yang ada di Kalteng. Semua berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.
Di luar itu, mari melihat kebutuhan dokter yang ada di Bumi Tambun Bungai. Apakah sudah tercukupi? Di Kalteng, dengan penduduk kurang lebih 2,6 juta jiwa sudah memiliki 808 dokter umum dan 277 dokter spesialis. (lihat tabel)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, jika bicara kebutuhan dokter di Kalteng saat ini masih kurang, tapi kurang dalam tanda kutip relatif. Artinya, jika bicara rasio penduduk, satu dokter umum untuk 2.500 penduduk dan satu dokter spesialis untuk seratus ribu peduduk sudah mencukupi. “Jika melihat hal itu sebetulnya ketersediaan di Kalteng sudah mencukupi, hanya saja yang menjadi kendala saat ini yakni dokter spesialis konsultan (Sp2),” katanya kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, Kamis (22/10).
Mengapa dikatakan terjadi kekurangan relatif? Lantaran dokter di Kalteng ini banyak yang bertumpuk daerah perkotaan. Data terakhir ada 24 puskesmas di Kalteng yang tidak memiliki dokter. Puskesmas itu berada di 10 kabupaten. Namun, kewenangan untuk memenuhi dokter di kabupaten itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Karena puskesmas berada di bawah kewenangan mereka.
“Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengambil langkah dengan mengangkat tenaga, yang kami sebut tenaga kesehatan dengan penugasan khusus oleh provinsi,” ucapnya.
Pasalnya, Pemprov Kalteng sudah memberangkatkan puluhan dokter setiap tahunnya untuk menutupi kekurangan itu. Dalam artian, penugasan itu lantaran dalam keadaan mendesak, seyogyanya pemda nantinya dapat menutup kekurangan yang saat ini ditutup oleh provinsi.
“Langkah ini terus kami lakukan, jika tidak salah tahun ini saja sekitar 30 dokter lebih telah kami berangkatkan,” tegasnya.
Selain langkah dari Pemprov Kalteng, ada pula langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat degan penugasan dokter nusantara sehat untuk menutup kekurangan-kekurangan selama ini.
Hal yang juga dialami untuk ketersediaan dokter-dokter spesialis yang menumpuk di kota-kota besar seperti Kota Palangka Raya dan kabupaten dengan ramai penduduk seperti Pangkalan Bun dan Sampit. “Seperti penumpukan di Kota Palangka Raya, sebetulnya di kota ini sudah banyak dokter terlebih banyak pula RS swasta dengan ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis,” tegasnya.
Namun, ketika masuk ke kabupaten yang penduduknya relatif kecil, akan menjadi masalah. Pihaknya berharap kabupaten/kota menyediakan insentif menarik agar para dokter ini mau dan tertarik bertugas di daerahnya.
“Bahkan, daerah juga dapat menerapkan sistem beasiswa kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, dengan perjanjian setelah menjadi dokter kembali ke daerah asal,” katanya.
Pemkab dapat mengeluarkan uang investasi menyekolahkan dokter. Tentu dengan cara ini lebih mudah menarik saat sudah menjadi dokter. Harapanya kabupaten dapat menyekolahkan penduduk setempat yang cerdas, tapi tidak memiliki biaya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. “Sehingga memberikan akses yang sama kepada masyarakat tidak mampu untuk menjadi dokter,” katanya.
Kemungkinan, mereka yang datang dari keluarga kurang mampu, nantinya mau ditempatkan di daerah terpencil, karena mereka sudah terbiasa. Bahkan kalau perlu pemda mengambil anak di setiap kecamatan dengan perjanjian kembali ke desa itu dan memberikan izin sekolah lanjutan dokter.
“Selain itu, kami juga berharap lulusan FK UPR mau kembali ke daerahnya agar tidak menumpuk di Kota Palangka Raya. Namun, untuk mewujudkan itu, juga sangat tergantung dengan ketersediaan insentif dari pemda setempat,”jelas Suyuti.
