PALANGKA RAYA-Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri memaparkan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2019 dan langkah strategis dan konkret pengendalian di tahun ini. Ada lima poin permasalahan yang disampaikan kepada peserta Virtual Telabang Talk Bersama Atasi Karhutla, kemarin pagi (15/7).
Forum diikuti Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Indro Wiyono, Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kabinda Kalteng Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo, dan para bupati se-Kalteng dan instansi terkait. Tidak ada tanya jawab. Peserta dari masyarakat di luar itu tak bisa menyampaikan kritikan atau masukan kepada pemangku kepentingan terkait karhutla.
Lima permasalahan karhutla tahun lalu yang membuat 317.749 hektare lahan terbakar berdasar citra satelit itu meliputi belum terbentuk satgas pencegahan dan kesiapsiagaan sampai kelurahan/desa, terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan,kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, belum memadai dan optimalnya anggaran yang fokus pencegahan dan kesiapsiagaan. Terakhir, sinergi pemangku kepentingan belum optimal dalam pelaksanaan, pencegahan, dan penanganan karhutla. Untuk tahun ini, Pemprov Kalteng mempersiapkan langkah strategis dan konkret pengendalian karhutla.
“Ada tiga langkah teknis, yakni, pemerintah kabupaten/kota membentuk satgas pencegahan sampai kelurahan/desa, memperkuat sosialisasi, diseminasi, pendampingan, pelatihan, dan patroli. Pemerintah daerah juga harus menentukan status kesiagaan dan darurat karhutla dengan cepat dan tepat. Ada 8.313 petugas gabungan yang terlibat,” ungkap Fahrizal.
Sementara, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Indro Wiyono yang membuka kegiatan itu menyampaikan jika saat ini Polda Kalteng sudah mendata jumlah petani/peladang di Kalteng. Secara tertulis. Belum mengecek langsung. Tahun lalu, diakuinya, banyak pembakar lahan yang mengatasnamakan peladang/petani, yang mengakibatkan pembukaan lahan tak terkendali.
Kabinda Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo yang mendapat kesempatan setelahnya juga terheran-heran ketika ada protes dalam penegakan hukum terhadap mereka yang membakar lahan. “Saya berharap peraturan gubernur yang mengatur petani/peladang, segera direalisasikan cepat, biar tidak ada lagi yang menunggangi,” ucapnya.
Dalam forum yang hanya berlangsung tak lebih dari dua jam itu, para bupati atau yang mewakili menyampaikan program-program dan inovasi dalam pencegahan karhutla.
Seperti yang disampaikan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat. Yang memperkenalkan inovasi sistem penyediaan air (SPA). Inovasi itu muncul lantaran pemadaman karhutla menggunakan helikopter water bombing, sekat kanal, hingga hujan buatan dinilai tidak efektif dan efisien. Di Kapuas sendiri, dari 16 kecamatan, ada dua kecamatan dengan risiko tinggi. Kecamatan Mantangai, dan Kecamatan Basarang.
Sementara, di forum virtual lain yang diinisiasi Badan Restorasi Gambut (BRG), Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Esau L Tambang memaparkan rencana pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut Kalteng tahun 2020. Sumur bor restorasi tahun 2017-2019 ada 9.680 unit yang berada di luar konservasi. Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk di 103 desa di delapan kabupaten/kota se-Kalteng ada 2/060 anggota.Masing-masing desa ada 20 orang. Untuk sekat kanal restorasi di tahun yang sama ada 2.775 unit di luar konservasi. (oiq/ram)
