MANAGED BY:
MINGGU
25 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Kamis, 16 Juli 2020 11:53
Soal Penanganan Karhutla, Sinergi Pemangku Kepentingan Belum Optimal

PROKAL.CO,

PALANGKA RAYA-Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri memaparkan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2019 dan langkah strategis dan konkret pengendalian di tahun ini. Ada lima poin permasalahan yang disampaikan kepada peserta Virtual Telabang Talk Bersama Atasi Karhutla, kemarin pagi (15/7).

Forum diikuti Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Indro Wiyono, Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kabinda Kalteng Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo, dan para bupati se-Kalteng dan instansi terkait. Tidak ada tanya jawab. Peserta dari masyarakat di luar itu tak bisa menyampaikan kritikan atau masukan kepada pemangku kepentingan terkait karhutla.

Lima permasalahan karhutla tahun lalu yang membuat 317.749 hektare lahan terbakar berdasar citra satelit itu meliputi belum terbentuk satgas pencegahan dan kesiapsiagaan sampai kelurahan/desa, terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan,kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, belum memadai dan optimalnya anggaran yang fokus pencegahan dan kesiapsiagaan. Terakhir, sinergi pemangku kepentingan belum optimal dalam pelaksanaan, pencegahan, dan penanganan karhutla. Untuk tahun ini, Pemprov Kalteng mempersiapkan langkah strategis dan konkret pengendalian karhutla.

“Ada tiga langkah teknis, yakni, pemerintah kabupaten/kota membentuk satgas pencegahan sampai kelurahan/desa, memperkuat sosialisasi, diseminasi, pendampingan, pelatihan, dan patroli. Pemerintah daerah juga harus menentukan status kesiagaan dan darurat karhutla dengan cepat dan tepat. Ada 8.313 petugas gabungan yang terlibat,” ungkap Fahrizal.

Sementara, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Indro Wiyono yang membuka kegiatan itu menyampaikan jika saat ini Polda Kalteng sudah mendata jumlah petani/peladang di Kalteng. Secara tertulis. Belum mengecek langsung. Tahun lalu, diakuinya, banyak pembakar lahan yang mengatasnamakan peladang/petani, yang mengakibatkan pembukaan lahan tak terkendali.

Kabinda Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo yang mendapat kesempatan setelahnya juga terheran-heran ketika ada protes dalam penegakan hukum terhadap mereka yang membakar lahan. “Saya berharap peraturan gubernur yang mengatur petani/peladang, segera direalisasikan cepat, biar tidak ada lagi yang menunggangi,” ucapnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 Juli 2020 12:44

Disdukcapil Jamin Tidak Ada Data Ganda

PALANGKA RAYA-Kendati sudah melampaui target nasional perekaman Kartu Tanda Penduduk…

Sabtu, 18 Juli 2020 12:22

HUT Palangka Raya, Drainase dan Jalan Jadi Sorotan

Dalam pembangunan infrastruktur Kota Cantik, hal yang paling diperhatikan Fairid…

Kamis, 16 Juli 2020 11:53

Soal Penanganan Karhutla, Sinergi Pemangku Kepentingan Belum Optimal

PALANGKA RAYA-Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri memaparkan permasalahan kebakaran hutan…

Jumat, 10 Juli 2020 14:15

Coklit Data Pemilih Pilkada

“Kepastian waktu coklit itu diatur petugas masing-masing. Coklit ini berbasis…

Jumat, 03 Juli 2020 12:19

Warga Tolak Rusunawa Jadi Tempat Isolasi, Ini Alasannya

TAMIANG LAYANG-Warga Jaar, Kecamatan Dusun Timur di Kabupaten Bartim menolak…

Selasa, 30 Juni 2020 12:49

Pilgub Kalteng, Golkar Sodorkan Tujuh Nama

PALANGKA RAYA-Partai Golkar hampir pasti menjatuhkan pilihan kepada petahana H…

Sabtu, 11 Mei 2019 12:11

Pesona Mandau

SENJATA tradisional dari tanah Dayak Kalimantan Tengah ini masih ada dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers