MANAGED BY:
MINGGU
07 MARET
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Rabu, 15 Juli 2020 12:00
Masa Pandemi, Ada Potensi Penyelewengan Dana BOS

PROKAL.CO,

PALANGKA RAYA-Tidak semua sekolah membagikan pulsa/kuota data bagi peserta didik. Alasannya, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak mencukupi. Sebaliknya, ada sekolah yang melaksanakan petunjuk teknis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di Masa Kedaruratan Covid-19.

Ada juga sekolah yang memiliki wacana akan memberikan subsidi pulsa/kuota data kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Ombudsman RI perwakilan Kalteng berharap tidak ada penyelewengan dana BOS selama pandemi Covid-19. Apalagi ada relaksasi dari Kemendikbud bagi sekolah-sekolah. Sekolah diberi kepercayaan mengelola dana itu untuk membeli sarana dan prasarana protokol kesehatan serta membeli pulsa/kuota data untuk pembelajaran daring. Karena itu, Ombudsman tak memungkiri bahwa ada potensi menyelewengan dana BOS oleh pihak sekolah.

“Mungkin bisa saja ada penyelewengan, tetapi kami berharap tidak ada,” ucap Asisten Pencegahan Ombudsman RI perwakilan Kalteng Meigi Bastiani kepada Kalteng Pos, (14/7).

Meigi mendorong kepada pengawas internal untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar dana BOS ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepada para orang tua yang saat ini anaknya menjalani ajaran baru, apabila merasa dirugikan atau mendengar dan melihat potensi penyelewengan, dipersilakan melapor ke Ombudsman. Sejauh ini Ombudsman belum menerima laporan atau aduan berkenaan dengan dana BOS.

“Tetapi terlebih dahulu sudah disampaikan ke pengawas internal, dalam hal ini dinas pendidikan,” ungkapnya.

Ombudsman melihat, pemberian pulsa/kuota data semestinya disalurkan. Dipukul rata. Bukan hanya diterima oleh peserta didik dari keluarga kurang mampu. Karena semua peserta didik memerlukan paket data itu untuk pembelajaran daring.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 04 Maret 2021 11:03

Bongkar Mafia Tanah di Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA-Tak bisa dimungkiri kasus saling klaim tanah pada sejumlah…

Rabu, 03 Maret 2021 14:05
Dari Talk Show Kepala Perpustakaan Nasional di Kalteng

Rendahnya Minat Baca Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Dilansir dari data penelitian oleh United Nations Development Programme (UNDP),…

Senin, 01 Maret 2021 10:43

Nongkrong Sampai Pagi, Pengunjung Cafe Dibubarkan Petugas

Pengunjung Kafe Galaxy yang beralamat di Jalan Yos Sudarso dibubarkan…

Jumat, 26 Februari 2021 11:31

Waspada, Bisnis Gelap Narkoba Libatkan Keluarga

PALANGKARAYA-Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo memimpin pemusnahan barang bukti…

Kamis, 18 Februari 2021 12:42

Pilgub Kalteng Tuntas, Patroli Skala Besar Tetap Berlanjut

Kabidhumas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) Kombes Pol Kismato Eko Saputro…

Kamis, 18 Februari 2021 12:41

Besok, Sugianto-Edy Ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih

PALANGKA RAYA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng sudah menerima salinan putusan…

Selasa, 16 Februari 2021 12:59

Hanani Jadi Calo Penerimaan Polisi, Minta Duit Hingga Rp 40 Juta, Bakal Dipenjara Deh...

PALANGKA RAYA-Hanani duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Palangka Raya,…

Selasa, 16 Februari 2021 12:56

Mencuri, Oknum Guru SD Dibekuk Polisi

PALANGKA RAYA-Petugas gabungan Subnit Resmob Polresta Palangka Raya bersama dengan…

Sabtu, 06 Februari 2021 13:16

DAD Minta Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal

PALANGKA RAYA-Dugaan adanya pertambangan ilegal di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung…

Kamis, 04 Februari 2021 12:57

Polemik Pemutusan Listrik, Wali Kota Surati PLN, Permasalahan Dianggap Selesai

PALANGKA RAYA-Jumat (29/1) lalu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers