MANAGED BY:
JUMAT
06 AGUSTUS
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

LINTAS KALTENG

Sabtu, 27 Juni 2020 10:06
PT BEK Dituntut Berlaku Adil

PROKAL.CO,

MUARA TEWEH-Beberapa perwakilan warga Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara (Batara) menemui perusahaan tambang batubara pemegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Bharinto Ekatama (PT BEK) di Muara Teweh, Rabu (24/6).

Tiga orang kuasa pemilik lahan asal Benangin, yaitu Surya Baya, Yatni, dan H Juandy serta Kepala Desa Benangin II Sabarson mendatangi  perusahaan yang berada di bawah grup raksasa Banpu, milik mantan Perdana Menteri Thailand (2001-2006) Thaksin Shinawatra. Wilayah konsesi PT BEK sebagian masuk wilayah Kalteng dan sebagian di Kaltim.

PT BEK Pertemuan itu dilakukan warga dalam rangka penyampaian tuntutan keadilan kepada pihak perusahaan terhadap harga ganti rugi lahan dalam areal kawasan perusahaan yang dinilai rendah dari harga lahan warga yang berasal di wilayah Kaltim.

Dari pihak warga Banangin yang datang dalam pertemuan itu dipimpin langsung oleh Kepala Desa Benangin II Sabarson didampingi Yatni dan H Juandy serta Surya Baya selaku kuasa pemilik lahan asal Desa Benangin.  Dalam pertemuan itu, diawali penyampaian maksud dan tujuan oleh salah satu warga Benangin Yatni.

Menurutnya, harga lahan warga Kalteng dihargai oleh pihak perusahaan tidak sama dengan harga lahan warga yang tinggal di Kaltim. Warga Benangin merasa ada ketidaksamaan, saat menerima  pembayaran pembebasan lahan di Blok D, Lampanang tahun 2005 dan 2006. Karena cuma menerima Rp3,8 juta per hektare, sedangkan lahan milik warga Kaltim dihargai Rp30 juta per hektare sampai Rp60 juta per hektare.

“Saya pernah menerima harga itu, karena saya pernah tinggal sebagai warga Kaltim. Sementara harga lahan warga Kalteng dihargai rendah dengan harga Rp3,8 juta per hektare. Sedangkan di warga Kaltim yang ditinggal di desa masuk Kabupaten Kutai Barat cukup tinggi. Jadi permasalahan ini yang ingin kami sampaikan kepada pihak perusahaan,” kata Yatni.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Rabu, 04 Agustus 2021 13:34

Tipikor Dana Hibah Pilkada, Kejari Kapuas Periksa 16 Saksi

KUALA KAPUAS-Pengelolaan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalteng…

Selasa, 27 Juli 2021 12:04

Terkait Mosi Tidak Percaya, Golkar Panggil Ketua DPRD Kapuas dan Anggota Fraksi

PALANGKA RAYA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah…

Rabu, 14 Juli 2021 11:00

Trans Kalimantan Makan Korban Lagi, Dua Laka Renggut Dua Nyawa

KUALA KAPUAS-Dua kecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut yang menelan korban…

Rabu, 14 Juli 2021 10:41

Ada Bunyi Ledakan, Ternyata Sarang Walet Terbakar

PALANGKA RAYA-Bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Rajawali Km 7,…

Senin, 12 Juli 2021 13:25
Dari LKSN-PDBK Tingkat Provinsi Kalteng

Siswa Pulpis Melaju ke Tingkat Nasional, Berkeinginan Jadi Pembatik

Memiliki keterbatasan bukan jadi alasan untuk berdiam diri. Justru keterbatasan…

Senin, 12 Juli 2021 10:02

Tiga Kelurahan di Jekan Raya Masuk Zona Oranye

Berdasarkan data terbaru tim Satuan Tugas Kota Palangka Raya, dari…

Senin, 05 Juli 2021 11:37
Walhi Minta Tindakan Tegas dan Perizinan Perusahaan Dievaluasi

Garap Sempadan Sungai, PT SGM Mengaku Lalai

TAMIANG LAYANG-Hancurnya sempadan Sungai Bumut akibat aktivitas land clearing atau…

Jumat, 02 Juli 2021 11:46

Bupati: PT SGM Disanksi, Pemerintah Bisa Merekomendasikan Pencabutan HGU

TAMIANG LAYANG-Persoalan pengrusakan sempadan Sungai Bumut Desa Saing, Kecamatan Dusung…

Kamis, 01 Juli 2021 10:45

Pemdes dan Tokoh Adat Cek Lahan Garapan PT SGM

TAMIANG LAYANG-Kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT Sawit Graha Manunggal (SGM)…

Selasa, 29 Juni 2021 12:17

Perusahaan Terbukti Merusak Lingkungan

TAMIANG LAYANG-Kehadiran PT Sawit Graha Manunggal (SGM) di Kabupaten Barito…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers