PALANGKA RAYA-Presiden RI Joko Widodo diisukan akan kembali datang ke Kalteng, informasinya berkenaan dengan rencana proyek nasional yakni food estate di Kalteng yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kabupaten Kapuas. Berkenaan dengan pengelolaan tahap awal ini pengelolaan akan memanfaatkan lahan eksis yang saat ini memang sudah menjadi sawah.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kalteng Sunarti mengatakan, rencananya memang Presiden RI Joko Widodo akan datang ke Kalteng berkenaan rencana food estate ini. Tetapi, waktu pastinya masih belum diketahui karena masih menunggu infomasi lanjutan.
“Betul, rencananya memang Presiden RI Joko Widodo akan datang ke Kalteng, tapi kepastian waktunya masih menunggu informasi lanjutan,” kata Sunarti saat dikonfirmasi (23/6).
Diungkapkannya, berkaitan dengan rencana kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini, Protokol Kepresidenan RI sudah berada di Kalteng sejak Senin (22/6) hingga kemarin (23/6). Mereka (Protokol Kepresidenan,red) sebanyak 25 orang dan sudah melakukan pengecekan lokasi di Pulpis dan Kapuas.
Sementara itu, koordinasi lanjutan rencana food estate yang akan menjadikan Kalteng sebagai lumbungan pangan nasional ini, untuk di tingkat provinsi sudah dikoordinasikan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda termasuk pada akademisi dan paguyuban.
“Sebelum-sebelumnya kami (Pemrpov Kalteng,red) sudah melakukan koordinas dengan Kabupaten Pulpis dan Kapuas, saat ini tim kami sudah berjalan,” ucapnya kepada media. Saat sosialisasi dan koordinasi ini kepada masyarakat khususnya para tokoh, memang ketakutan beberapa pihak tentu ada. Tetapi, pihaknya sudah menjelaskan dengan baik-baik bahwa pengelolaan food estate ini tidak membabat hutan apalagi membakar lahan.
“Untuk tahap pertama kita tidak mendatangkan orang, karena lahan yang kita kerjakan adalah lahan eksis di 165 ribu hekatar, tentu saja karena ini lahan eksis maka sudah berupa sawah dan ada kepemilikannya,” beber Sunarti.
Kondisi lahan tersebut sudah ada saluran irigasi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, meskipun memang ada beberapa petani yang sudah bekerja di sektor lain karena sawah banjir dan tidak bisa dikerjakan. Tetapi, dengan program ini nantinya para petani dapat kembali mengelola lahan.
“Mereka mengira bahwa pembangunan PLG itu babat hutan dan bakar lahan, tidak ada dalam proyek ini nanti babat hutan atau bakar lahan karena lahan yang ada sudah eksis menjadi sawah dan sudah kami gambarkan kondisi saat ini bahwa lahan sudah berupa sawah semua,” pungkasnya. (abw/ala)
