PALANGKA RAYA-Menyusul keluarganya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 5 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng menyatakan bahwa tahapan pilkada serentak dimulai. Kini, semua petugas ad hoc, meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) diaktifkan kembali.
“Tahapan pilkada 2020 dimulai dengan pengaktifan kembali seluruh petugas PPS dan PPK dan sekretariat PPK dan PPS yang ada di kabupaten/kota se-Kalteng,” kata Eko Wahyu Sulistiobudi, yang didampingi Wawan Wiraatmadja saat dibincangi Kalteng Pos di Kantor KPU Kalteng, kemarin (16/6).
Komisioner yang mengatur bidang SDM dan partisipasi pemilih dan masyarakat ini menambahkan, seluruh kabupaten/kota di Kalteng telah melaksanakan pelantikan PPS dan PPK yang sebelumnya sempat tertunda karena mewabahnya Covid-19.
Kabupaten/kota yang belum sempat melakukan pelantikan terhadap PPS dan PPK akhirnya dilaksanakan serentak secara daring (online) pada Senin (15/6). Total PPK se-Kalteng sebanyak 680 orang, tersebar di 136 kecamatan.
Sementara, jumlah petugas PPS di kabupaten/kota se-Kalteng adalah 4.716 orang. Eko menambahkan, dari total 4.716 orang petugas itu, 4.015 orang di antaranya berusia di bawah 45 tahun. “Yang berusia di atas 45 tahun, sesuai data berjumlah 701 orang,” bebernya.
Karena kondisi Kalteng saat ini yang tengah dilanda wabah Covid-19, KPU provinsi berencana mengadakan pemeriksaan kesehatan berupa rapid test terhadap petugas PPK dan PPS di seluruh kabupaten/kota.
Meski demikian, waktu pelaksanaan pemeriksaan ini belum bisa dipastikan karena masih menunggu turunnya dana APBN dari pusat sebagaimana yang diusulkan oleh KPU RI. “KPU pusat sudah mengusulkan agar dana untuk pemeriksaan kesehatan ini dimasukkan dalam APBN perubahan yang saat ini sedang dibahas,” tambah Eko.
Selain dana untuk pemeriksaan kesehatan, KPU juga mengusulkan untuk memasukkan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD ) bagi anggota KPPS, PPS, dan PPK se-Kalteng.
“Soal biaya dan anggaran, saya tidak tahu persis. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke bagian perencanaan dan data” sebutnya.
Sementara, berdasarkan keterangan Wawan Wiraatmadja selaku komisioner yang membidangi divisi perencanaan dan data, saat ini KPU provinsi sedang melakukan restrukturisasi anggaran.
“Kami sedang melakukan relokasi biaya-biaya untuk anggaran pilkada 2020 ini,” ujarnya.
Wawan mengatakan, jumlah anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pilkada Kalteng sebesar Rp249 milliar. Telah dilakukan dua kali pencairan. Sementara, dana tahap ketiga bakal dicairkan beberapa waktu ke depan. “Karena ada pergeseran waktu, mungkin pencairan untuk tahapan ketiga akan dilakukan September nanti,” pungkasnya. (sja/ce/ala)
