MUARA TEWEH-Pendukung dan simpatisan Bakal Calon Gubernur Kalteng, H Nadalsyah kaget. Pasalnya, Nadalsyah memutuskan tidak mencalonkan diri pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2020. Keputusan itu dibuat Bupati Barito Utara ini, lantaran ingin membangun Barito Utara sampai tuntas, pascadampak wabah pandemi Covid 19.
Tentu saja, pernyataan pria yang akrab disapa H Koyem, Jumat (24/4) kemarin, mengejutkan banyak pihak. Termasuk jajaran pemerintah dan masyarakat Barito Utara. Tanggapan terhadap mundurnya Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng ini beragam, namun kebanyakan memaklumi sikap politik Bupati Batara.
Ketika ditanya kemana arah dukungan? Nadalsyah belum memutuskan mendukung calon Gubernur Kalteng manapun. “Tahapan Pilkada Kalteng diundur, disamping itu sembari menunggu keputusan Partai Demokrat Kalteng,” ujarnya. Partai berlambang bintang mercy ini sedang memproses bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang mendaftar.
Di internal partai sendiri, sikap Nadalsyah yang menarik diri dari pencalonan Gubernur Kalteng mendapat dukungan. Salah satunya dari Sekretaris DPD Demokrat Kalteng, Junaidi. Dia sangat menyayangkan H Nadalsyah tidak jadi untuk mencalon di Pilkada Gubernur Kalteng.
“Menurut pengamatan Partai Demokrat Kalteng, bahwa Kalteng sebenarnya sangat membutuhkan figur pimpinan seperti Bapak H Nadalsyah. Apalagi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Partai Demokrat Kalteng bahwa tingkat popularitas dan elektabilitas Bapak H Nadalsyah ini semakin hari semakin meningkat,” cetus Junaidi. Namun setelah mendengar penjelasan Nadalsyah, DPD Demokrat Kalteng bisa memahami bahkan merasa terharu dengan penyampaian Nadalsyah, yang tidak maju di Pilkada Kalteng tahun 2020 ini, semata-mata tidak tega meninggalkan masyarakat Barito Utara di tengah musibah pandemi Covid -19.
“Beliau berpesan untuk pengurus dan keluarga besar Demokrat Kalteng, supaya meng-ikhlaskan dirinya tetap bersama masyarakat di Barito Utara menghadapi musibah pandemi Covid-19 ini,” cetusnya. Nadalsyah bersama-sama masyarakat Barito Utara akan melakukan pemulihan dampak musibah pandemi Covid-19 sampai tahun 2021.
Para kader Demokrat juga memahami sikap H Nadalsyah. Ketua Angkatan Muda Demokrat Kalteng menghormati keputusan Ketua DPD Demokrat Kalteng. Kendati begitu, langkah politik masih sangat panjang, pihaknya yakin Partai Demokrat Berjaya ditangah Nadalysah.
Dalam siaran persnya Nadalsyah menyampaikan, tidak bertarung setelah memperhatikan kondisi bangsa Indonesia secara umum, Kalimantan Tengah dan terkhusus Kabupaten Barito Utara yang sedang berjuang menghadapi musibah pandemi Covid 19, di mana kemungkinan baru akan berakhir secara benar-benar di akhir Tahun 2020.
Dampak musibah pandemi Covid 19 ini sangat terasa oleh masyarakat Barito Utara. Bahkan kemungkinan akhir 2020 dan 2021, masih dalam masa pemulihan dampak musibah pandemi Covid 19 di segala sektor. Maka Nadalsyah tidak ingin meninggalkan masyarakat Batara dan berniat akan berjuang serta memulihkan dampak musibah pandemi Covid 19 ini, dengan tetap berada ditengah masyarakat Batara.
“Kepada semua pendukung, imbuh dia, simpatisan yang selama ini telah berjuang di lapangan, saya ucapkan terima kasih dan mohon izinkan kami untuk membangun Barito Utara sampai tuntas dulu pasca dampak musibah pandemi Covid 19,” ungkap bupati dua periode ini.
Sementara itu, Pengamat Politik Kalteng Jhon Retei Alfi Sandi memberi apresiasi kepada Koyem, jika mundur dari kontestasi pilgub karena tanggung jawab besar kepada rakyat di daerahnya saat ini.
“Ideal pada masa kondisi daerah masing dalam kondisi memprihatinkan, seorang kepala daerah harus memiliki responsivitas dan akuntabilitas besar pada rakyatnya. Sejatinya politik bukan mutlak hanya pada ambisi kekuasaan belaka, tetapi jauh lebih dalam kekuasaan yang dimiliki elite kekuasaan harus dimanifestasi secara akuntable pada rakyatñya,” kata Jhon Retei.
Pengunduran diri sebagai kandidat potensial, tentu akan mengubah peta kontestasi, namun dalam kondisi bangsa yang seperti ini, kata Jhon Retei, sangat dibutuhkan kearifan dan ke hati-hatian baik bagi pemerintah yang menetapkan regulasi bersama KPU sebagai pelaksanaan pilkada serentak.
“Penetapan pilkada di bulan Desember 2020 tentu juga bukan harga baku, karena pilkada bukan hanya menyangkut memilih pemimpin saja, tetapi juga menyangkut kesiapan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana Covid-19 dimana arena pesta demokrasi itu benar benar dinikmati masyarakat sebagai pesta demokrasi yang rakyat merasa bersukacita dalam penyelenggaraan itu, bukan pesta yang diadakan di tengah kesedihan dan penderitaan masyarakat,” terangnya.
