PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran mendorong pembangunan dimulai dari perdesaan. Salah satunya yakni percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi penghubung ke lahan pertanian, pasar, maupun menuju pusat kota.
Keterbatasan infrastruktur penunjang, kata gubernur, menyebabkan perekonomian sangat sulit untuk berkembang dengan baik. Petani sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan obat-obatan serta terkendala dalam mendistribusikan hasil panen karena kondisi jalan yang memprihatinkan. Kondisi seperti itu bisa berdampak pada perputaran roda perekonomian yang tidak berjalan maksimal.
Menurut gubernur, pembangunan infrastruktur sangat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur akan memicu proses ekonomi, sehingga menciptakan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial.
“Mengingat pentingnya infrastruktur dan ketertinggalan infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, maka program pembangunan infrastruktur saat ini menjadi relevan dan harus disegerakan,” katanya saat pertemuan dengan pendamping desa se-Kalteng, di Istana Isen Mulang, Rabu malam (26/2).
Orang nomor satu di Kalteng ini mengatakan, upaya pemerintah dalam mewujudkan peningkatan perekonomian yang baik harus dimulai dengan membangun dan memajukan desa.
“Kita harus mampu melihat keadaan desa masing-masing, bagaiamana caranya agar bisa berkembang dan maju serta menjadi desa mandiri,” tegasnya.
Hal itu dinilai sangat penting dalam upaya membangun Indonesia dan Kalteng khususnya. Sebab, upaya membangun Kalteng yang dimulai dari desa pinggiran, serta ditunjang dengan infrastruktur, perekonomian, dan UMKM yang bergerak, maka otomatis akan memberi pengaruh positif untuk pengembangan ekonomi Kalteng dan Indonesia secara umum.
“Ketika desa berhasil dan berkembang, maka perekonomian Kalteng dan Indonesia akan semakin kuat, karena adanya pergerakan yang terus membaik mulai dari tingkat bawah hingga paling atas,” jelasnya.
Karena itulah pemerintah provinsi (pemprov) menggelar kegiatan ini, dengan maksud mendengar dan menampung berbagai masukan dari para pendamping desa. Selain itu, pemprov juga menginginkan agar kemampuan para pendamping desa dalam bidang akunting dan keuangan kian hari kian meningkat.
“Sebab, tidak sedikit para kepala desa dan perangkat yang terjerat kasus hukum. Hal ini yang membuat pemerintah menjadi sedih dan miris,” tuturnya lagi.
Kehadiran pendamping desa diharapkan bisa memberikan ide dan masukan yang inovatif dalam membangun desa agar semakin maju dan berkembang.
“Keuangan memang harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Terutama untuk sektor yang memiliki produktivitas tinggi. Salah satu contohnya adalah jalan lingkungan,” tuturnya.
Dana desa yang digelontorkan ke-Kalteng berkisar Rp1,4 triliun. Tanggung jawab pemerintah adalah memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan yang dimulai dari desa.
P3MD Dorong Pembangunan di Desa
