PALANGKA RAYA - Penyimpanan dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng di Bank Tabungan Negara (BTN), berbuntut panjang. Pasalnya, penyimpanan dana KPU tersebut diduga ada permainan dan kepentingan tertentu.
Komisi I DPRD Kalteng pun meminta agar pengelolaan keuangan KPU Kalteng diaudit. "Saya minta pihak inspektorat dan BPK untuk dapat mengaudit pengelolaan dana KPU Provinsi. Dan itu tidak harus menunggu selesai, tapi kalau bisa audit setiap tahapan," kata Ketua Komisi I DPRD Kalteng.
Komisi I DPRD Kalteng juga akan segera memanggil KPU Kalteng terkait dugaan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut. "Kami Komisi I DPRD Provinsi juga akan segera menjadwalkan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU Provinsi, Bawaslu, Polda, Korem, dan pihak lainnya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim beralasan, penyimpanan anggaran KPU di BTN sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. "Prinsipnya kami sudah sesuai prosedur. Dan penyimpanan itu telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan edaran KPU RI," tegas Harmain, Selasa (25/2/2020) lalu.
Dia juga menegaskan, KPU Kalteng siap diaudit dalam pengelolaan keuangan, baik setiap tahapan ataupun cara lainnya sesuai prosedur. Selain itu, KPU juga bersedia memenuhi undangan DPRD Kalteng terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan.
"Dan kami juga pasti siap di audit di setiap tahapan baik oleh inspektorat maupun BPK. Dan dalam waktu dekat kami akan audiensi dengan DPRD provinsi. Kami akan menyampaikan kesiapan KPU Kalteng dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan tentunya terkait hal-hal yang ditanyakan oleh komisi 1 tersebut," pungkasnya. (arj/nto)
