JAKARTA– Pasca mengambil keputusan tidak memulangkan foreign terrorist fighters (FTF), pemerintah mulai mendata seluruh mantan anggota ISIS tersebut. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD yang sudah teridentifikasi bakal diblokir paspornya. Langkah tegas tersebut dilakukan untuk mengefektifkan upaya cekal dan tangkal.
Seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak akan membiarkan mantan anggota kelompok teroris masuk. Termasuk mereka yang berasal dari Indonesia. ”Pokoknya semua yang teridentifikasi paspornya semua diblokir,” ungkap Mahfud tegas. Dia menyampaikan hal itu kepada awak media di kantornya kemarin (25/2). Namun, pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu belum mau membeber angka.
Mahfud hanya menegaskan, jumlah eks WNI tersebut bisa terus bertambah. Mengingat pendataan juga berproses dan berkembang setiap hari. ”Misalkan ada lagi, ya blokir lagi. Setiap hari juga bertambah,” terang dia. Data terakhir yang dia sampaikan kepada publik, tidak kurang 689 FTF asal Indonesia berada di tiga kamp pengungsian di Syria. Berapa yang sudah terdata, Mahfud enggan membukanya.
Yang pasti, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelamatkan anak-anak berusia di bawah sepuluh tahun. Karena itu, selain mengidentifikasi FTF yang bakal diblokir paspornya, data anak-anak tersebut juga mulai dikumpulkan. ”Ini sekarang sudah mulai diindetifikasi,” kata dia. Hanya, Mahfud juga tidak berkenan membuka semua data anak-anak tersebut.
Menurut Mahfud, itu perlu dilakukan supaya anak-anak yang akan dibawa pulang oleh pemerintah tidak bertambah stres. ”(Kalau dibuka) nanti anak-anak kecil didatangi lagi ke rumahnya. Tambah stres dia,” bebernya. Untuk itu, dia berharap semua pihak percaya kepada pemerintah. ”Negara sudah menyiapkan segalanya. Bahkan menyiapkan juga antisipasi kalau ada rembesan orang yang tidak diketahui paspornya dibakar,” terang dia.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyampaikan, pemulangan akan difokuskan pada anak-anak WNI eks ISIS. Disampaikan olehnya, saat ini pihaknya sedang bekerja melakukan verifikasi. Itu untuk mengidentifikasi anak-anak yang memenuhi syarat untuk bisa dipulangkan ke Indonesia. ”Sekarang setiap hari mulai ada verifikasi. Jumlahnya kami update terus,” kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Verifikasi dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinatori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemenkum HAM juga terlibat dalam tim bersama dengan Densus 88 Mabes Polri dan Kemenko Polhukam. Yasonna menyebut, tidak mudah untuk mendata jumlah anak-anak. Terutama yang berstatus yatim piatu dan berusia di bawah sepuluh tahun. Salah satu kendalanya karena mereka tersebar di berbagai titik kamp pengungsian.
Kelonggaran juga diberikan untuk anak-anak yang orangtuanya tak tersangkut aksi terorisme bersama ISIS Kapan mulai dipulangkan? Yasonna bilang, pihaknya tidak memasang target yang spesifik dalam memulangkan anak-anak WNI eks ISIS tersebut. Namun pemerintah berkepentingan agar pemulangan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis selama di dalam kamp. ”Kami berkoordinasi dengan sejumlah otoritas di sana. Termasuk dengan pemerintah Turki,” jelas Yasonna. (mar/syn/)
