Gubernur Targetkan 90 Persen Wilayah Berlistrik

- Selasa, 25 Februari 2020 | 13:35 WIB
Sugianto Sabran
Sugianto Sabran

PALANGKA RAYA-Kondisi geografis Kalteng menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang merata. Salah satunya dalam hal mengaliri jaringan listrik hingga ke wilayah pelosok. Pemerintah provinsi menargetkan 90 persen Bumi Tambun Bungai—sebutan Kalteng bisa menikmati listrik.

“Berbicara soal listrik, otomatis berkaitan dengan asas keadilan sosial, karena semua warga berhak merasakan dampak kehadiran jaringan listrik. Hanya saja masih terkendala kondisi geografis, domisili masyarakat juga tersebar,” kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri usai mengkuti rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Senin (24/2).

Pemprov, kata sekda, menginginkan tercapainya target maksimal 90 persen mengaliri jaringan listrik kepada masyarakat Kalteng, walaupun beberapa wilayah cukup sulit dibangun jaringan listrik.

“Daerah yang sulit ditembus jaringan akan kami upayakan dengan cara lain. Misalnya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik mikrohidro. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Pemerintah berharap seluruh wilayah Kalteng bisa teraliri listrik sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari,” ucap mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng ini.

90 persen target itu, tambah sekda, tentu akan dipenuhi dalam jangka waktu yang panjang. Pemerintah daerah tetap akan mengupayakan agar suatu waktu nanti seluruh wilayah Kalteng ini 100 persen berlistrik.

“Untuk saat ini masih 87 persen. Pada 2015 lalu hanya 70 persen. Sudah ada peningkatan 17 persen. Sudah berjalan signifikan. Kami berharap, melalui dana APBN yang coba dicari dan juga dana APBD akan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kalteng nantinya,” harap sekda.

Lebih lanjut dikatakan sekda, keberadaan dana desa seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang rencana pemprov ini. Akan tetapi, hal itu akan tergantung pada kebutuhan desa masing-masing, sesuai yang disepakati dalam rencana APBDes. Yang menentukan adalah bagaimana pengurus desa jeli melihat seberapa besar prioritas.

“Saya pikir sejak dahulu sebenarnya ada listrik desa. Hanya saja membutuhkan dana operasional. Ini yang terkadang tidak terpenuhi. Akhirnya tidak berjalan. Persepsi warga harus disamaratakan, bahwa semua yang dinikmati itu tentu ada kewajiban yang harus dibayar kepada negara. Dengan begitu program akan bisa bertahan lama dan terus dinikmati ke depan,” pungkasnya. (nue/ce/ala)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

DPRD: Realisasi APBD Kotim tahun 2023 Lepas Target

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:40 WIB
X