PALANGKA RAYA - Larangan ekspor hasil hutan berupa rotan, mendapat perhatian serius kalangan DPRD Kalteng. Sebab, larangan itu merugikan masyarakat, khususnya petani rotan yang ada di Kalteng.
Kalteng sendiri merupakan salah satu provinsi penghasil rotan. Komoditas rotan menjadi anadalan petani di Kalteng selain karet dan sawit. Namun, sejak adanya lantaran ekspor banyak petani yang menjerit, bahkan beberapa pembeli rotan gulung tikar.
"Larangan ekspor ini menjadi perhatian kami di DPRD Kalteng, khususnya Komisi II yang membidangi kehutanan dan perkebunan di Kalteng. Sebab, larangan ekspor rotan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Kalteng," kata Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Lingkungan Hudup dan Kehutanan. Salah satu yang akan disampaikan yakni persoalan rotan di Kalteng.
"Kami Komisi II akan bertemu Wamen LHK dengan tujuan agar larangan ekspor rotan ditinjau kembali. Kami akan perjuangkan agar larangan ekspor rotan dicabut," ucapnya.
Wakil Rakyat dari dapil I meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas ini menyebut, dampak larangan ekspor tersebut sangat dirasakan masyarakat khususnya petani. Sebab, harga rotan anjlok dan produksi kerajinan yang menggandalkan rotan juga tidal begitu maksimal.
"Jika larangan ini dicabut, maka dampaknya akan menguntungkan petani. Karena harga rotan akan meningakat dan gairah petani rotan juga akan kembali menggeliat. Saat ini petani dan perusahaan lesu, banyak yang tutup dan masyarakat banyak beralih kepekerjaan lain," ujarnya.
Menurut politisi PDIP ini, selama ini industri rotan juga tidak banyak menampung rotan dari petani, sehingga itu membuat harga rotan turun drastis. "Industri tidak berimbang dengan produksi rotan yang ada, karena permintaan kecil dan suplaynya besar," pungkasnya. (arj)
