PALANGKA RAYA - Banyaknya desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Khususnya di sekitar perusahaan yang belum teraliri listrik, menjadi perhatian serius DPRD Kotim dan DPRD Kalteng. Sebab, itu DPRD Kotim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalteng, agar perusahaan yang ada di wilayah Kotim dapat menyalurkan CSR berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Keinginan itu disepakati DPRD Kotim dan Kalteng, agar perusahaan juga dapat berkontribusi nyata terhadap desa yang belum teraliri listrik. Dengan adanya PLTS tersebut, masyarakat yang telah lama mendambakan adanya listrik dapat terwujud.
"Wilayah Kotim banyak perusahaan. Kita menyampaikan kepada DPRD Kalteng agar desa yang belum teraliri listrik bisa menjadi fokus bersama. karena jumlahnya masih cukup banyak, terutama di daerah pedalaman," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Juliansyah.
Dia berharap, perusahaan yang ada dapat membantu desa yang belum teraliri listrik tersebut. Itu bisa melalui dana CSR atau dana lainnya.
"Kami Komisi II Kotim juga membidangi persoalan perkebunan dan pertambangan, tentunya juga bisa bersinergi dengan DPRD Kalteng yang juga membidangi hal hal tersebut. Salah satunya kami ingin perusahaan yang ada dapat membantu PLTS untuk desa-desa di Kotim yang belum teraliri listrik," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalteng Jainudin Karim menegaskan, pihaknya akan mengkaji keterlibatan perusahaan dalam membantu pemerintah terkait PLTS. Dan Komisi II DPRD Kalteng juga meminta agar periode ini listrik sudah masuk seluruhnya ke desa di Kalteng.
"Se Kalteng masih cukup banyak desa yang belum teraliri liatrik, ada sekitar ratusan. Dan untuk Kotim ada sekitar 13 dan Seruyan 10 desa belum teraliri listrik. Kami meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi dapat menuntaskan desa yang belum teraliri listrik tersebut," ujarnya.
Politisi Gerindra ini meminta, selama periode ini persoalan listrik dapat ditangani, sehingga listrik dapat menyentuh masyarakat di pedalaman. "Persan serta perusahaan sangat diperlulan dalam PLTS ini. Itu bisa dengan dan CSR atau lainnya, karena kita mengetahui bersama anggaran pemerintah juga terbatas. Jika perusahaan menyakurkan CSR berupa PLTS itu sangat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (arj)
