PALANGKA RAYA-Tapal batas wilayah antarprovinsi di Kalimantan ternyata masih menjadi persoalan. Oleh karena itu, pemerintah didorong lebih proaktif menyelesaikan masalah perbatasan ini, terutama wilayah yang menjadi perbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan timur (Kaltim).
Apalagi saat ini Kalimantan Timur menjadi provinsi di mana ibu kota negara (IKN) baru berada. Mau tak mau Bumi Tambun Bungai akan menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan di ibu kota pengganti DKI Jakarta ini. Oleh sebab itu, Pemprov Kalteng mesti secepatnya menuntaskan persoalan tapal batas dengan Kaltim, agar ke depannya tak merugikan Kalteng.
Tapal batas yang masih menjadi permasalahan kedua provinsi hingga kini yakni wilayah di Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara (Batara). Kehadiran salah satu perusahaan pertambangan di wilayah itu mengakibatkan belasan ribu hektare lahan Kalteng diduga digarap oleh perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Menanggapi persoalan ini, wakil rakyat yang duduk di DPRD Kalteng mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas ini.
“Biar bagaimana pun, sebelum final pelaksanaan ibu kota negara, dari pihak kita sendiri harus mempersiapkan diri. Salah satunya meng-clear-kan soal batas-batas wilayah,” kata Anggota DPRD Kalteng Sinar Kemala kepada Kalteng Pos. Menurut politikus Partai Golkar itu, yang mesti diselesaikan yakni menyangkut batas desa, kabupaten, maupun batas wilayah provinsi. Sebab, lanjutnya, jangan sampai terjadi konflik atau hal lain saat pemindahan ibu kota sudah terlaksana.
“Nanti bisa menimbulkan keributan. Sebab ada beberapa contoh permasalahan di kementerian terkait hal ini. Polemik terjadi karena masyarakat itu sendiri,” tuturnya.
Apalagi wilayah itu memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya. Jika dikembangkan secara serius, akan sangat berpengaruh pada kemajuan daerah.
“Kita bisa lihat sendiri bahwa wilayah perbatasan antara Kalteng dengan Kalsel atau juga Kaltim, banyak terdapat pertambangan. Karena itu, sangat perlu untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan wilayah, agar tidak menimbulkan permasalahan ke depan,” pungkas srikandi DPRD Kalteng itu.
Penetapan ibu kota negara di Kaltim oleh pemerintah pusat, juga membawa dampak bagi Kalteng. Kalteng yang menjadi provinsi tetangga Kaltim akan berfungsi sebagai wilayah penyangga utama bagi ibu kota negara, khususnya empat kabupaten di daerah aliran Sungai Barito.
“Posisi Bumi Tambun Bungai yang strategis ini bisa menjadi peluang untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Inilah yang harus dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (nue/ce/ala)
