MANAGED BY:
SENIN
24 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 16 Januari 2020 13:00
Tim Hukum PDIP Sebut OTT Wahyu Setiawan Cacat Hukum, Ini Argumennya
Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

PROKAL.CO, Anggota Tim Kuasa Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maqdir Ismail menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan cacat hukum. Pasalnya, Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) kasus tersebut dikeluarkan saat pimpinan KPK jilid IV tidak memiliki kewenangan penuh melakukan penindakan hukum.

Maqdir berpedoman pada Keppres Nomor 129/P/2019 tentang Pemberhentian Anggota KPK periode 2015-2019 yang ditandatangani Presiden pada 21 Oktober 2019. Kemudian dalam Keppres lainnya pimpinan KPK jilid V, baru akan dilantik pada 20 Desember 2019.

Artinya sejak tanggal Keppres pemberhentian dikeluarkan, hingga pelantikan pimpinan KPK baru, pimpinan KPK jilid IV dianggap tidak memiliki kewenangan penindakan hukum. Sedangkan penandatanganan Sprin Lidik kasus Wahyu dikeluarkan pada 20 Desember 2019 tepat saat pergantian tampuk kekuasaan komisi antirasuah.

“Pimpinan KPK (lama) tidak diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindak-tindakan apa yang selama ini menjadi kewenangan mereka,” kata Maqdir di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Selain itu, legalitas pimpinan lama KPK juga dipertanyakan Maqdir lantaran ketiga pimpinannya menyatakan menyerahkan mandat KPK kepada Presiden pada 13 September 2019. Tiga pimpinan itu yakni Agus Raharjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarief.

Pernyataan tersebut dianggap Maqdir memenuhi unsur pengunduran diri sebagai pimpinan. Bahwa dalam Undang-undang KPK disebutkan salah satu syarat pimpinan KPK berhenti dari jabatannya yaitu ketika mengajukan pengunduran diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan lain sebagainya.

Kualifikasi berhenti dengan menyatakan mundur itu sendiri tidak dijelaskan oleh Undang-undang. Serta tidak disebutkan memerlukan harus mendapat persetujuan DPR RI.

“Dalam KUHP pimpinan KPK yang lama itu sifat dan kegiatan mereka adalah kolektif kolegial. Ketika ada tiga orang mengundurkan diri mestinya ini (kasus Wahyu) tidak sah. Tidak bisa dilakukan proses hukum oleh mereka,” jelas Maqdir.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa, antara 21 Oktober sampai dengan 20 Desember kemungkinan lima orang pimpinan KPK itu tidak mempunyai kewenangan lagi,” pungkasnya.(jpc)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 18:34

XL Axiata Dukung Kelancaran Haul Akbar Guru Sekumpul

MARTAPURA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) secara khusus…

Jumat, 14 Februari 2020 14:30

XL Axiata Umumkan Pemenang Tender Penjualan 2.782 Menara

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan pemenang…

Kamis, 13 Februari 2020 08:57

Raih Pertumbuhan Pendapatan di Atas Rata-rata Industri, XL Axiata Cetak Rekor

JAKARTA-PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meraih pendapatan terbesar sepanjang…

Rabu, 12 Februari 2020 07:37

Turut Prihatin, XL Axiata Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Tabalong

TABALONG - Sudah sepekan terakhir hujan dan luapan air sungai…

Minggu, 09 Februari 2020 14:51

Dugaan Korupsi Jiwasraya, Kejagung Cekal Tiga Orang Lagi

Penetapan Joko Hartono Tirto sebagai tersangka kasus PT Asuransi Jiwasraya…

Kamis, 16 Januari 2020 13:00

Tim Hukum PDIP Sebut OTT Wahyu Setiawan Cacat Hukum, Ini Argumennya

Anggota Tim Kuasa Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maqdir…

Rabu, 15 Januari 2020 12:24

Akhirnya Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap Polisi

SETELAH sempat membuat heboh publik tanah air, raja dan ratu Keraton…

Kamis, 09 Januari 2020 13:00

KPK Turut Amankan Seorang Politikus Dalam OTT Komisioner KPU, Siapa Dia?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan seorang politikus dalam operasi…

Senin, 15 Juli 2019 08:24

Jokowi Janji Bakal Copot Pejabat yang Kerjanya Tidak Efektif

Reformasi birokrasi menjadi salah satu poin perhatian pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf…

Sabtu, 08 Juni 2019 11:29

ASEKK..!! Gaji ke 13 Buat PNS Cair Usai Lebaran

Pegawai negeri sipil banyak berkah di Bulan Suci Ramadan. Tunjangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers