MANAGED BY:
JUMAT
25 SEPTEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Kamis, 16 Januari 2020 13:00
Tim Hukum PDIP Sebut OTT Wahyu Setiawan Cacat Hukum, Ini Argumennya
Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

PROKAL.CO,

Anggota Tim Kuasa Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maqdir Ismail menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan cacat hukum. Pasalnya, Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) kasus tersebut dikeluarkan saat pimpinan KPK jilid IV tidak memiliki kewenangan penuh melakukan penindakan hukum.

Maqdir berpedoman pada Keppres Nomor 129/P/2019 tentang Pemberhentian Anggota KPK periode 2015-2019 yang ditandatangani Presiden pada 21 Oktober 2019. Kemudian dalam Keppres lainnya pimpinan KPK jilid V, baru akan dilantik pada 20 Desember 2019.

Artinya sejak tanggal Keppres pemberhentian dikeluarkan, hingga pelantikan pimpinan KPK baru, pimpinan KPK jilid IV dianggap tidak memiliki kewenangan penindakan hukum. Sedangkan penandatanganan Sprin Lidik kasus Wahyu dikeluarkan pada 20 Desember 2019 tepat saat pergantian tampuk kekuasaan komisi antirasuah.

“Pimpinan KPK (lama) tidak diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindak-tindakan apa yang selama ini menjadi kewenangan mereka,” kata Maqdir di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Selain itu, legalitas pimpinan lama KPK juga dipertanyakan Maqdir lantaran ketiga pimpinannya menyatakan menyerahkan mandat KPK kepada Presiden pada 13 September 2019. Tiga pimpinan itu yakni Agus Raharjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarief.

Pernyataan tersebut dianggap Maqdir memenuhi unsur pengunduran diri sebagai pimpinan. Bahwa dalam Undang-undang KPK disebutkan salah satu syarat pimpinan KPK berhenti dari jabatannya yaitu ketika mengajukan pengunduran diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan lain sebagainya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 06 April 2020 10:10

Ke Luar Rumah Wajib Pakai Masker

TARGET rapid test gagal terpenuhi. Pemetaan kasus pun kandas. Dampaknya,…

Rabu, 25 Maret 2020 19:45

Miris, Dokter dan Perawat Pasien COVID-19 Dilarang Pulang oleh Tetangga

JAKARTA- Kabar menyedihkan disampaikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Mereka…

Selasa, 24 Maret 2020 16:58

Dukung Pencegahan Penyebaran Virus Corona, Bank Mantap Ubah Jam Layanan

JAKARTA–Menyikapi semakin meluasnya penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19), mendapat perhatian…

Selasa, 17 Maret 2020 10:06

Ternyata 49 TKA Cina Masuk di Kendari Benar, Tak Seperti yang Dibantah Polisi

VIDEO viral rombongan tenaga kerja (TK) Cina berjumlah 49 orang yang…

Senin, 16 Maret 2020 12:00

Perjalanan Keluar Daerah Ditunda

“Saya Harap Masyarakat Jangan Panik ketika Ada Informasi Mengenai Virus…

Rabu, 11 Maret 2020 12:39

Mantan Menpora Diduga Bawa Handphone ke Penjara, Terancam Sanksi

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terancam dijatuhkan…

Minggu, 08 Maret 2020 10:09

Mendagri Minta Daerah Tidak Lagi Keluarkan Suket, Tito: Stok Cukup

JAKARTA – Stok blangko KTP-el di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada…

Rabu, 26 Februari 2020 11:18

Cegah Masuk Indonesia, Blokir Paspor Seluruh Mantan Anggota ISIS

JAKARTA– Pasca mengambil keputusan tidak memulangkan foreign terrorist fighters (FTF),…

Jumat, 21 Februari 2020 18:34

XL Axiata Dukung Kelancaran Haul Akbar Guru Sekumpul

MARTAPURA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) secara khusus…

Jumat, 14 Februari 2020 14:30

XL Axiata Umumkan Pemenang Tender Penjualan 2.782 Menara

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan pemenang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers