PALANGKA RAYA-Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalteng H Abdul Razak mengatakan, jelang pelaksanaan pemilihan gubernur Kalteng tahun 2020 mendatang, Partai Golkar mengambil kebijakan untuk menerapkan politik tanpa mahar.
“Itu merupakan salah satu poin hasil Rapimnas Partai Golkar dalam menentukan sikap menjelang pelaksanaan pilgub dan pilbup mendatang,” ungkapnya.
Dengan adanya keputusan itu, otomatis Golkar akan memprioritaskan kader partai. Oleh karena itu, ketua maupun semua kader sama-sama memiliki peluang untuk dapat diusung nanti.
“Sepanjang bisa ikut bersaing dan tingkat elektabilitas meningkat, maka sangat layak untuk diusung nanti. Tetapi jika rendah elektabilitasnya, maka tidak bisa dipaksakan,” tuturnya.
Meski demikian, bukan berarti bahwa Partai Golkar hanya fokus memperjuangkan kader partai dan mengabaikan mereka yang bukan kader partai. Hanya saja Partai Golkar tentu akan memprioritaskan kadernya.
Poin lain yang menjadi keputusan rapimnas, jika ada anggota DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPR pusat yang ikut maju pada pelaksanaan pilkada, maka harus disamakan dengan kepala daerah.
“Jadi hanya mengajukan cuti saja. Tidak mengundurkan diri dari jabatan, jika ingin mencalon sebagai bakal calon kepala daerah. Hal itu sangat wajar, karena sama-sama dipilih oleh masyarakat,” tuturnya.
Meskipun belum ada kepastian siapa yang bakal diusung Partai Golkar untuk maju, namun pihak partai meminta kepada semua tokoh yang telah melakukan pendaftaran untuk tetap menggalakkan dukungan untuk menarik simpati masyarakat.
“Jika nanti Partai Golkar mengusung saya, sepanjang syaratnya mencukupi, maka saya akan tetap maju dan siap bersaing dengan siapa pun pada pilgub mendatang,” tegas politikus yang sudah mengabdi selama 40 tahun lebih itu.
Dirinya bersama kader lainnya akan tetap mengikuti dan menghormati setiap keputusan yang akan diambil oleh DPP. Komunikasi dengan partai lain pun tetap berjalan baik.
Diakui Abdul Razak, hingga saat ini belum ada calon yang dipastikan akan mendapat rekomendasi partai untuk meju dalam pencalonan pilgub maupun pilbup. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi sebelum adanya pendaftaran resmi dari partai ke KPU sebagai penyelenggara pilkada. (nue/ce/ala)
