KUALA KAPUAS-Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas untuk pinjaman daerah sebesar Rp610 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang ditujukan untuk pembangunan, akhirnya kandas. Lebih dari separuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Selasa malam (29/10), tidak menyetujui atau menolak saat dilakukan voting terbuka.
"Rencana pinjaman daerah ditolak, tapi kalau pembangunan kami dukung sepenuhnya," tegas Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, di gedung DPRD Kapuas.
Rencana pinjaman daerah itu membuat anggota DPRD Kapuas terbelah dalam dua kubu, kelompok yang setuju dan tidak setuju. Rapat pun digelar maraton untuk memutuskan. Dengan ditolaknya rencana itu, maka otomatis beberapa pembangunan tidak bisa dilaksanakan.
"Hasil keputusan bersama menyepakati untuk tidak setuju (peminjaman dana dari pihak ketiga). Keputusan diambil melalui voting," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes yang ditemui usai rapat.
Politikus PDIP Kapuas ini mengaku, dalam voting terbuka tersebut, dari 40 anggota DPRD Kapuas yang hadir saat itu, 25 orang menyatakan tidak setuju. Sementara hanya 15 anggota yang menyatakan setuju (lihat tabel). Setelah ditolaknya rencana pinjaman daerah dimaksud, digelarlah rapat sinkronisasi anggaran. "Bahkan kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun 2020 ikut tertunda," bebernya.
Lebih lanjut Yohanes menjelaskan, ada beberapa pembangunan yang rencananya dibiayai Pemkab Kapuas melalui pinjaman dari PT SMI. Untuk memutuskan terkait rencana itu, dilaksanakanlah rapat gabungan. Karena Komisi III DPRD Kapuas tak membuat keputusan, maka diambil kebijakan untuk dilakukan voting terbuka. "Sebenarnya rencana pinjaman daerah ini sudah dijelaskan oleh Pemkab Kapuas maupun PT SMI. Terkait adanya anggota dewan yang tidak setuju, ya itu hak masing-masing," tutupnya. (alh/ce/ala)
