KASONGAN – Menjelang akhir tahun anggaran 2019 ini, seluru kepala perangkat daerah (PD) diingatkan kembali untuk memacu serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Litang.
Menurut Sunardi, keterlambatan penyerapan anggaran dan fisik ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Kata dia, sekitar 20 hari pelaksanaan kegiatan pembangunan di Katingan sempat mengalami stagnan, karena adanya razia galian C oleh pihak Polri. Sebab di Katingan ujarnya, untuk pengusaha galian C agak minim. Kendalanya di dalam perizinan itu tentang lahan atau kawasan.
"Makanya saya kemarin mencoba mengusulkan, walaupun secara peta dia masuk di dalam kawasan hutan produksi, namun jika dia posisinya di pinggir jalan, boleh lah,” terangnya.
Karena, lanjutnya, itu sifatnya untuk pembangunan, diskresi. Jadi dia ingin di mana saja bisa, karena untuk pembangunan dan memang membutuhkan tanah timbunan.
“Sekarang coba kalau galian C nya di Kasongan, bagaimana kita membangun di Tumbang Samba, apakah itu tidak mahal jadinya? Makanya kita perlu berikan peluang untuk kemudahan mengurus perizinan di Tumbang Samba dan kecamatan lainnya," jelas Sunardi.
Menurut politikus PDIP ini, berbicara masalah untuk pembangunan, harusnya ada semacam diskresi. Walaupun untuk wilayah galian C ini masuk kawasan hutan produksi dan lainnya yang melarang untuk itu.
"Jika berbicara sesuai aturan, tidak akan bisa selesai. Kantor Gubernur pun dulu masuk ke dalam hutan produksi. Siapa yang disalahkan?” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya memohon kepada pemerintah pusat, supaya nanti ada kebijakan, khusus untuk pembangunan di bidang jalan, atau lainnya yang membutuhkan galian C. “Jadi kami ingin bupati diberikan kewenangan memberikan izin untuk itu. Tidak usah luas. Cukup 1 hektar saja di sejumlah tempat yang menjadi lokasi pembangunan. Sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik," tegasnya. (eri/uni/ctk/nto)
