MANAGED BY:
SABTU
19 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Rabu, 02 Oktober 2019 10:37
Anggaran Dipangkas, Bawaslu Ngambek

Pilkada Terancam tanpa Pengawas, Hanya KPU yang Teken NPHD Pilkada Kalteng

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemprov Kalteng dengan penyelenggara pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 dilaksanakan tepat waktu. Akan tetapi, satu penyelenggara pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak menghadiri acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/10).

Absennya Bawaslu pada penandatanganan NPHD pilkada Kalteng 2020 tersebut, ditenggarai persoalaan pemangkasan anggaran. Bawaslu ngambek karena anggaran yang ditetapkan tak sesuai dengan usulan yang telah disusun mereka. Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi pun menyebut, pilkada 2020 terancam tanpa pengawasan dari lembaga pengawas pemilu. Pasalnya, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, semestinya dimulai pada awal Oktober ini, ditandai dengan penandatanganan NPHD.

“Namun hari ini (kemarin, red) tidak ada penandatanganan NPHD antara Bawaslu Kalteng dengan Pemprov Kalteng,” kata Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, Selasa (1/10).

Dikatakan Satriadi, sebenarnya pihaknya cukup akomodatif dan responsif terhadap Pemprov Kalteng terkait pembahasan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya pembahasan bersama dan dilakukannya penurunan yang sangat tajam, dari usulan semula Rp122 miliar lebih menjadi Rp115 miliar. Kemudian dilakukan penyisiran lebih rinci lagi, bisa dipres hingga Rp110 miliar, dan terakhir disepakati menjadi Rp95,4 miliar.

“Rapat pembahasan terakhir pada hari Kamis (26/9) lalu, kami lakukan penyisiran bersama dari yang awalnya rancangan sebesar Rp110, disepakati menjadi Rp95,4 miliar. Karena sudah ada kesepakatan tersebut, maka dilakukanlah rapat bersama pada Senin (30/9), khusus membahas isi NPHD. Dan itu sudah sepakat,” bebernya.

Namun, lanjutnya, pada siang harinya, Bawaslu mendapat undangan dari sekda Kalteng untuk membahas kembali anggaran. Pihak pemprov meminta agar anggaran Rp95,4 diturunkan lagi. Terutama item honorarium dan bulan masa tugas bagi pengawas ad hoc. Alhasil dalam rapat tersebut tak tercapai kata sepakat.

“Padahal terkait honorarium sudah sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI No.S-631/MK.02/2019,” terangnya.

Berdasarkan jadwal, Pemprov Kalteng melaksanakan penandatanganan NPHD bersama penyelenggaran pemilu, kemarin. Pemprov Kalteng telah mengundang KPU dan Bawaslu sebagai pengguna anggaran untuk melakukan penandatanganan NPHD tersebut. Dari pihak Pemprov Kalteng ditandatangani oleh Plt Asisten III Setda Kalteng Kaspinor, sedangkan pihak KPU ditandatangani oleh Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim. Sementara Bawaslu tidak hadir.

“Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada 2020, Pemprov Kalteng telah menganggarkan dana hibah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019,” kata Plt Asisten III Setda Kalteng Kaspinor, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/10).

Diungkapkannya, dana hibah yang dialokasikan ini merupakan dana penunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Kalteng 2020.

Sementara itu, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri yang diwakili oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin menyebutkan, anggaran yang diusulkan sebelumnya oleh KPU sebesar Rp356 miliar lebih, sedangkan Bawaslu mengusulkan Rp122 miliar lebih.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan dua lembaga tersebut, dan diperoleh kesepakatan anggaran untuk KPU sebesar Rp249 miliar lebih, sementara untuk Bawaslu sebesar Rp88 miliar lebih,” kata Nuryakin.

Lebih lanjut dijelaskannya, terkait anggaran pengamanan pilkada bagi Polda Kalteng dan Korem 102/Panju Panjung, meski telah dilakukan rapat pembahasan dengan kedua pihak itu, masih akan dikonsultasikan lagi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian di Jakarta. Hal ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta standar yang berlaku untuk pengamanan pilkada serentak se-Indonesia.

“Diharapkan pengamanan pilkada dapat terlaksana dengan baik, dan penggunaan hibah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Nuryakin.

Penandatanganan NPHD antara Pemprov Kalteng dengan pihak pengamanan pilkada (Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung) akan dilaksanakan tahun depan. Penandatanganan ini akan dibuat setelah APBD tahun anggaran 2020 dievaluasi oleh Kemendagri.

Seperti diketahui, usulan anggaran dari Polda Kalteng sebesar Rp71 miliar lebih. Korem 102 Panju Panjung mengusulkan sebesar Rp3,8 miliar lebih.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibarohim menyebut, penandatanganan NPHD ini merupakan salah satu tahapan yang perlu dilaksanakan. Usulan awal dari pihaknya mencapai Rp356 miliar lebih, namun akhirnya mengalami penurunan sebesar Rp249 miliar lebih.

“Kami sudah melakukan penghitungan berdasarkan ketentuan. Inshaallah dengan dana sedemikian ini, KPU Kalteng merasa cukup untuk melaksanakan tugas hingga pelaksanaan pilkada berakhir,” katanya kepada awak media.

Dijelaskannya, adanya pengurangan anggaran ini akan dibuat penyesuaian oleh pihaknya. Yang pasti, pihaknya menginginkan agar seluruh tahapan pilkada berjalan lancar. Hanya saja, lanjutnya, mungkin ada beberapa kegiatan yang akan diperkecil pengeluaran dananya. “Ada beberapa kegiatan yang kami kecilkan, bahkan estimasi kami yang awalnya ada delapan calon, maka kami turunkan menjadi enam calon saja,” tegasnya.

Menurut Harmain, pencairan dana pilkada ini akan terjadi dalam tiga tahap. Pencairan tahap pertama dilakukan tahun ini dengan besaran Rp12,5 miliar. Tahap kedua akan dicairkan pada Februari 2020. Sedangkan pencairan terakhir akan terjadi pada bulan Juni 2020. Setelah penandatanganan NPHD ini, KPU berencana segera memberikan sosialisasi dan launching, agar masyarakat mengetahui bahwa pada 23 September 2020 mendatang akan ada pelaksanaan pilgub Kalteng.

“Kemudian mungkin akhir tahun nanti, yakni bulan Desember, akan dimulai pendaftaran. Kemudian, pada awal 2020 sudah dimulai pembentukan PPK hingga PPS,” pungkasnya. (abw/ce/ala)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 28 Maret 2019 10:14

WADUH..!! Kalteng Peringkat 4 Penderita Stunting se Indonesia

PALANGKARAYA- Saat ini Kalimantan Tengah (Kalteng) menduduki peringkat keempat terburuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:28

Kecam Peredaran Miras Oplosan

PALANGKA RAYA-Bisnis peracikan dan penjualan minuman keras ilegal dan oplosan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:25

GEGER..!! Misterius, Tiba-tiba Keluar Darah di Leher Wanita Ini

PALANGKA RAYA-Peristiwa tak terduga dialami oleh aparatur sipil negara bernama…

Rabu, 20 Maret 2019 11:20

Perusahaan Wajib Hargai Bukti Milik Masyarakat

GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri…

Jumat, 15 Maret 2019 13:48

Kejaksaan Musnahkan Barbuk Puluhan Perkara

PALANGKARAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya memusnahkan barang bukti (barbuk)…

Minggu, 10 Maret 2019 12:56

Penduduk Bertambah, Tapi Bentang Alam Sebangau Wajib Dijaga

PALANGKARAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian…

Minggu, 10 Maret 2019 12:49

Soal Sampah, Tanggungjawab Pemda Dong..!!

PALANGKA RAYA – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka…

Minggu, 24 Februari 2019 12:23

Dua Kelompok Tawuran, Ditangkap Lalu Dijemur

 Bundaran Besar mendadak heboh dengan adanya anak Puntun dan Mendawai…

Kamis, 21 Februari 2019 09:58
Orangtua Tak Terima Anaknya Tak Lulus Tes CPNS

Kontroversi CPNS Kapuas Belum Diketahui BKN

PALANGKA RAYA-Hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten…

Kamis, 21 Februari 2019 09:56

Buruh Memilih, PBS Wajib Meliburkan atau Membuat Giliran

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berharap perusahaan besar swasta (PBS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*