MANAGED BY:
SABTU
19 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 21 September 2019 11:19
Cium Aroma Tipikor, Kejaksaan Geledah Tiga Kantor
TERLALUUUU...!! Proyek Sumur Bor untuk Penanganan Karhutla Dikorupsi..!!
DISITA: Staf Kejari Palangka Raya menyita sejumlah dokumen dari kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng, kemarin (20/9). SRI/KALTENG POS

PROKAL.CO, “Kami masih mencari alat bukti, minimal dua alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya”

Kasi Intel Kejari Palangka Raya

Mahdi Suryanto

 

PALANGKA RAYA-Asap pekat yang tidak kunjung lenyap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya gelisah. Mereka ikut prihatin dan turun menyelidiki penyebabnya. Tidak butuh lama, aparat penegak hukum ini menemukan ada sesuatu yang tidak beres pada proyek pembuatan sumur bor. Proyek yang diharapkan bisa menjadi garda terdepan penanggulangan karhutla. Kejaksaan mencium ada permainan “kotor” dalam penggarapan proyek miliaran rupiah tersebut.

Kejari Palangka Raya menduga ada tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek sumur bor yang dibangunan proyek pembangunan infrastruktur untuk pembasahan lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng tahun 2017, 2018 dan 2019. Kejaksaan yang dipimpin oleh Kajari Zet Tadung Allo langsung turun melakukan penggeledahan di tiga kantor yang berkaitan dengan proyek sumor bor di Kalteng tersebut.

“(Penggeledahan) dipimpin langsung Kajari Zet Tadung Allo. Beberapa dokumen dokumen terkait pembangunan sumur bor di Kalteng diamankan,” ujarnya Kasi Intel Kejari Kota Palangka Raya Mahdi Suryanto saat diwawancarai awak media di Kantor Kejari, kemarin sore (20/9).

Selain di Kantor DLH Kalteng, lanjut Mahdi, pihaknya juga melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen dan barang bukti terkait dugaan tipikor pembasahan lahan gambut, yakni di Gudang kantor Kelurahan Bukit Tunggal a dan Kantor Badan Restorasi Gambut (BRG) di Palangka Raya atau Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD).

“Di DLH kami menyita sejumlah dokumen dan dua unit handphone milik PKK berinisal A,” ujarnya seperti dilansir Kalteng Pos.

Dijelasnya, saat ini pihaknya masih pada tahap penyidikan awal dengan mengumpulkan barbuk yang diperlukan untuk menentukan tersangkanya, namun sekali lagi ini masih bersifat penyidikan umum sehingga perlu pendalaman lebih lanjut.

“Karena sudah kami temukan bukti permulaan yang cukup. Kami masih mencari alat bukti, minimal dua alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya,” terangnya.

 

Di kantor DLH sendiri, kata Mahdi, penyitaan dokumen penting tersebut meliputi pelaporan pertanggungjawaban, keuangan, sampai regulasi aturan yang berlaku. Dan di kantor DLH kemarin pun sudah ada dua orang yang diperiksa sebagai kelanjutan dari operasi penyidikan yang dilakukan.

Selain itupun dugaan tipikor sumur bor ini terindikasi di tahun 2018 sebesar Rp84 miliar terkait pembangunan infrastrukturnya, dengan total bor sebanyak 3.255 titik sumur bor dan di Kota Palangka Raya sebanyak 225 titik. Dengan kucuran dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ada Rp41 miliar di tahun ini (2019), dari beberapa item mungkin dugaan tipikor untuk sumur bor sendiri di tahun 2018 lalu sekitar Rp11 miliar dan kelengkapannya,” ungkap Mahdi.

Lanjut Mahdi, untuk modusnya sendiri pihaknya belum diketahui sepenuhnya, hanya saja ketika berbicara musim kemarau dan sumur bor sebagai salah satu upaya pencegahan karhutla ini. Logikanya sumur bor itu harusnya digunakan dan difungsikan namun kenyataannya tidak demikian.

“Logikanya sumur bor ini harusnya untuk melakukan pembasahan lahan ketika misalkan tujuh hari tidak turun hujan untuk pencegahan, namun kenyataannya selesai pembangunan sumur bor tidak difungsikan yang berdampak pada kabut asap yang parah di kota ini,” jelasnya.

Pihaknyapun akan terus bergerak menyisir sumur bor yang terindikasi fiktif ini ke sejumlah kabupaten yang ada seperti Katingan, Pulpis, Barsel, Kapuas dan lainnya. Selanjutnya pula tentu penyidik akan melakukan inventarisasi terhadap dokumen dan barbuk yang sudah dilakukan pengeledahan dan penyitaan serta pemanggilan saksi-saksi dan segera mencari minimal dua barbuk. “Sehingga siapa nantinya yang menjadi tersangka,” ucapnya lagi

Adapun penyitaan yang dilakukan kejari adalah peralatan mesin bor seperti pompa air, pompa mesin untuk pembuatan sumur bor, selang, alat penyemprotan.

Sementara saat dicoba konfirmasi terkait penggeledahan dan penyitaan oleh Kejari Kota Palangka Raya di kantor DLH, Kepala DLH Norliani tidak bisa ditemui, dengan alasan sedang ada tamu di ruang kerjanya. “Maaf ibu saat ini tidak bisa ditemui,” ucap salah satu stafnya.

LAHAN TERBAKAR DIJADIKAN PERKEBUNAN

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo datang ke Kalteng, melihat kondisi Kalteng yang dikepung titik api dan balutan asap. Sepanjang perjalan menuju Kalteng pihaknya memprediksi bahwa 80 persen lebih lahan yang terbakar akan menjadi kebun.

Diungkapkannya, selama ini pihaknya menyebutkan bahwa 80 persen lahan-lahan yang terbakar itu pada akhirnya menjadi kebun.

“Melihat keadaan tadi, mungkin lebih dari 80 persen lahan yang terbakar nantinya akan menjadi kebun,” ungkapnya saat diwawancarai usai meninjau Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Nyaru Menteng, Kecamatan Tangkiling, Kota Palangka Raya, Jumat (20/9).

Dijelaskannya, melihat fakta dari pesawat, Doni menyebutkan tidak ada perkebunan yang terbakar baik di wilayah perkebunan kelapa sawit, karet maupun Hutan Tanaman Industri (HTI). Jadi, lanjutnya, kesimpulannya luas lahan yang sengaja dibakar atau tidak sengaja terbakar pada akhirnya akan menjadi kebun.

“Saya meminta agar masyarakat mengimbangi hidup dengan alam karena kondisi di Kalteng adalah lahan yang berasal dari gambut dan kodratnya harus berair. Tetapi, keadaan saat ini sebagian besar wilayah gambut nyaris kekeringan,” jelasnya kepada media.

Perlu merubah perilaku masyarakat karena memang sudah ada aturan boleh membuka lahan dengan membkara dengan lahan dua hektar dengan izin. “Jika aturan ini diikuti dengan baik walaupun kemarau panjang tetapi mungkin tingkat kebakarannya juga tidak terlalu berat,” bebernya.

Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Kalteng AKBP Manang Soebekti menyampaikan terkait korporasi yang diselidiki dalam kasus karhutla. Munculnya nama-nama perusahaan itu berawal dari pantauan satelit yang menunjukkan adanya titik hotspot di area konsesi. Lalu, pihaknya akan dan sudah melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.

"Hasilnya, ada lahan terbakar masih dikuasai masyarakat kepemilikan dan pengelolaannya. Belum dikuasai perusahaan sepenuhnya. Jadi perusahaan belum melakukan aktivitas,"katanya per telepon, kemarin.

Berbeda dengan PT PGK, yang sudah jelas-jelas ada aktivitas dan bahkan sawit siap tanam. Apakah itu modus dari perusahaan dengan memanfaatkan masyarakat untuk membersihkan lahan sebelum dikuasai pengelolaannya, Manang belum bisa memastikan. "Itu yang sedang kami selidiki,"ungkapnya. (ari/*oiq/*sja/ram/abw/ala)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*