Korban PHP Jadi Ibu Kota Negara, Kalteng Harusnya Minta Ganti Rugi

- Kamis, 5 September 2019 | 23:59 WIB

PALANGKA RAYA – Keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya menjatuhkan pilihan wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru RI, sudah pasti menjadi kegembiraan dan kebanggaan bagi masyarakat setempat. Namun sebaliknya, keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi sebagian besar rakyat Kalteng.

Bagaimana tidak, dengan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta, tentu akan membuat daerah terpilih semakin terkenal dan sebagai provinsi yang bergengsi. Selain itu, dapat dipastikan anggaran ratusan triliun akan mengalir ke daerah itu untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

“Pasti, akan sangat banyak multyplier effect positif bagi daerah yang dipilih sebagai IKN. Dan itu yang sejak awal kita harapkan di Kalimantan Tengah kalau terpilih sebagai IKN,” kata Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering kepada kaltengpos.co.

Harapan itu menurut Freddy, tidak hanya pada tingkatan pemerintahan daerah. Tetapi juga sebagian besar masyarakat Kalteng.

Bahkan untuk meyakinkan pemerintah pusat, ujarnya, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dengan telaten bolak balik presentasi di berbagai forum seminar maupun ke pemerintah pusat. Tidak hanya itu, bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah meninjau kawasan segitiga emas yang diajukan sebagai calon lokasi calon IKN.

Tapi apa mau dikata karena ternyata Presiden RI Joko Widodo telah menjatuhkan pilihan lokasi IKN yaitu di Kaltim, bukan di Kalteng.

Terkait dengan hal itu sekaligus  mengobati kekecewaan rakyat Kalteng yang terlanjur yakin, dengan tegas Freddy meminta agar setidaknya Kalteng mendapat kompensasi yang setimpal dalam bentuk anggaraan atau proyek strategis nasional untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai. 

“Kekecewaan karena korban PHP (pemberi harapan palsu)  ini sudah sewajarnya pemerintah pusat memberikan kompensasi dalam bentuk anggaran dan atau proyek strategis nasional misalnya penuntasan infra struktur jalan trans kalimantan. Ini sekaligus persiapan Kalteng sebagai provinsi penyangga IKN,” kata politisi senior PDI Perjuangan itu. (nto)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Tujuh Daerah di Kalteng Ini Terima Teguran KPK

Jumat, 26 April 2024 | 10:45 WIB

Infrastruktur di Pedalaman Katingan Memprihatinkan

Minggu, 21 April 2024 | 14:00 WIB
X