PALANGKA RAYA-Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng termasuk mengenai anggaran. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan tahap awal Pilkada ini Pemprov Kalteng akan mengucurkan anggaran sebesar Rp10-15 miliar.
Diungkapkannya, anggaran awal ini akan diberikan pada Tahun 2019 ini, sedangkan pada Tahun 2020 nanti akan dianggarkan full sesuai kebutuhan. Tetapi, Pemprov Kalteng masih akan membahas lebih lanjut bersama penyelengara Pilkada.
“Dengan tujuan pembahasan itu untuk mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dan akan dilihat lagi berapa besaran anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya saat diwawancarai usai memimpin rapat kepulangan jemaah haji di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/8).
Dijelaskannya, usulan anggaran oleh KPU ke Pemprov Kalteng saat ini kurang lebih sebesar Rp356 miliar dan dari Bawaslu kurang lebih Rp122 miliar. Tentu, usulan ini akan dibahas lebih lanjut karena saat ini anggaran itu masih tahap usulan.
“Pembahasan tersebut untuk mempertajam kembali usulan yang disampaikan tersebut. Usulan ini masih bisa dikurangi, dan jika memang demikian (bisa dikurangi,red) maka diharapkan pelaksanaan Pilkada nantinya tetap sukses meski dengan biaya yang efisien,” jelasnya kepada media.
Walau, lanjutnya, Pemprov Kalteng telah melakukan pertemuan bersama Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Selanjutnya, Pemprov Kalteng dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada untuk memantangkan kembali usulan anggaran yang diajukan.
“Kami akan komunikasikan kembali bersama KPU dan Bawaslu terutama berkaitan dengan anggaran hasil daripada pertemuan dengan Kemendagri yang berkaitan dengan aturan anggaran, sehingga kami perlu mematangkan kembali bersama penyelenggara Pilkada di daerah,” beber pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DLH Kalteng ini.
Ditambahkan Fahrizal, terkait usulan anggaran daripada pihak keamanan Pilkada seperi TNI dan Polri belum masuk ke Pemprov Kalteng. Tetapi, sambungnya, nanti pihak-pihak terkait Pilkada akan terlibat dalam hal anggaran.
“Apakah nanitnya anggaran mereka (pengawas Pilkada,red) menjadi satu dengan KPU atau terpisah sendiri. Namun yang pasti soal anggaran ini akan diperhatikan oleh Pemprov Kalteng,” pungkasnya. (abw/ala)
